Hitung-Cepat, Berkah Atau Musibah?

Setiap kali pemilu berlangsung (baik tingkat nasional atau daerah), masyarakat selalu memantau perkembangannya lewat media. Perkembangan yang paling digemari adalah perolehan suara yang diraih oleh masing-masing kandidat. Kalau menunggu hasil resmi dari KPU selaku penyelenggara pemilu, pakai lama. Bisa memakan waktu seminggu bahkan lebih. Sedangkan hitung-cepat yang disajikan oleh media sangat cepat, bahkan bisa dibilang real-time karena diumumkan tepat usai pemungutan suara.

Usai pemungutan suara pemilihan gubernur Jakarta, Rabu (20/9) kemarin, lembaga survey dan media berlomba-lomba menjadi yang tercepat dalam menyajikan hasil penghitungan cepat dari TPS. Litbang Kompas, misalnya, mulai merilis hasil hitung-cepat mulai pukul satu siang. Waktu itu, dari 200 sampel TPS, baru 26 TPS yang disajikan datanya. Dua jam kemudian, Kompas selesai merampungkan hitung-cepat di 200 sampel TPS.

Berdasarkan hitung-cepat Litbang Kompas, pasangan Jokowi-Ahok unggul dengan perolehan 53,26 persen suara dari kertas suara yang sah. Sedangkan gubernur petahana Fauzi Bowo yang berpasangan dengan ketua Demokrat DKI Nahrowi Ramli mengantongi 46,74 persen suara. Dari kertas suara yang ada di 200 TPS tadi, 64,45% dinyatakan suara sah, 1,07% suara tidak sah dan 34,48% kertas suara tidak digunakan oleh pemilih.

Hasil hitung-cepat Kompas tersebut kurang-lebih sama dengan beberapa lembaga survey lain yang juga melakukan hitung-cepat. Walaupun hasil yang dirilis media dan lembaga survey bukan hasil resmi, tapi banyak warga dan politisi yang mempercayainya. Bahkan Foke pun langsung memberikan ucapan selamat kepada rivalnya usai melihat hasil hitung-cepat di media.

Penghitungan cepat tentu merupakan kemajuan dan salah satu fitur yang sangat membantu masyarakat dalam memantau proses pemilu. Artinya, ketika seminggu kemudian penyelenggara pemilu mengumumkan hasil yang berbeda, hasil hitung-cepat bisa dijadikan tolok ukur untuk mencermati penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU.

Tapi di lain sisi, hitung-cepat juga bisa menjadi bumerang bagi pihak yang melaksanakannya, juga bagi masyarakat yang sudah terlanjur mempercayainya. Hal ini mungkin terjadi bila hitung-cepat tidak dilakukan dengan metode yang tepat dan tidak dieksekusi dengan semangat non-partisan. Lebih dari itu, hitung-cepat sesungguhnya hanya mengakomodir sebagian TPS, sehingga perolehan suara di satu kawasan belum tentu sama dengan perolehan suara di kawasan lain.

Oleh karena itu, setiap penyelenggara hitung-cepat selalu melengkapi rilisnya dengan keterangan tambahan bahwa apa yang diumumkan hanya merupakan pemetaan suara, sedangkan pengumuman hasil pemilu tetap menjadi otoritas penyelenggara pemilu.

Namun melihat sedikitnya kasus hitung-cepat yang meleset jauh dari hasil resmi KPU, masyarakat semakin yakin dengan persentase suara yang tersaji layar ponsel, layar komputer dan layar kaca.

Pada Pilkada Jakarta putaran pertama Juli lalu, hasil hitung-cepat Kompas terbukti paling akurat. Hasilnya nyaris sama dengan hasil resmi yang dirilis oleh KPUD Jakarta, delapan hari kemudian: Joko Widodo-Basuki Cahya Purnama 42,60 persen (Kompas: 42,61 persen), Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli 34,05 persen (Kompas: 34,35 persen), Hidayat Nur Wahid-Didiek J Rachbini 11,72 persen (Kompas: 11, 37 persen), Faisal Basri Batubara-Biem Benyamin 4,98 persen (Kompas: 5,06 persen), Alex Noerdin-Nono Sampono 4,67 persen (Kompas: 5,06 persen), dan Hendardji Soepandji- Ahmad Riza Patria 1,98 persen (Kompas: 1,88 persen).

Waktu itu, hasil hitung-cepat Kompas hanya mencatat rata-rata deviasi atau penyimpangan sebesar 0,143 persen (dari hasil resmi KPUD). Sedangkan deviasi rata-rata hitung cepat lain lebih tinggi dari Kompas, yaitu Lembaga Survei Indonesia 0,17 persen, LP3ES 0,19 persen, Lingkaran Survei Indonesia 0,20 persen, dan Indobarometer (0,28 persen).

Tentu masyarakat akan senang jika fitur hitung-cepat ini terus berkembang dengan tingkat akurasi dan kecepatan yang meningkat. Dan dengan semakin banyak lembaga dan media yang terlibat dalam proses hitung-cepat, semakin besar tingkat partisipasi masyarakat dalam memantau proses pemilu, khususnya di tahap pascapemungutan suara.