Ahok Mulai Mengincar Jabatan Baru "Mucikari PSK"

[caption id="attachment_365446" align="aligncenter" width="500" caption="Ahon Mulai Mengincar Jabatan "][/caption]

Hehehe, berita Kompas sangat mengejutkan sekali, bukan saja lucu, tetapi juga cukup porno memberitakan Ahok, katanya :"Gubernur DKI Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menilai, tarif prostitusi artis sebesar Rp 80 juta-Rp 200 juta terlalu mahal. Namun, Ahok tidak menyebutkan berapa tarif ideal terkait prostitusi papan atas tersebut" "Kemahalan tuh," ujar Ahok dari dalam mobilnya seusai menghadiri acara peringatan hari Waisak Yayasan Buddha Tzu Chi di Pantai Indah Kapuk Boulevard, Jakarta Utara, Minggu (10/5/2015).

Apa urusannya ahok, bicara tarif PSK segala, tanpa ada hasrat Ahok beralih profesi Jabatan Gubenur, menjadi Mucikari yang profesionalis. Bayangkan aja dari lontarannya dikompas, menunjukkan kepedulian seorang Ahok pada konsumen PSK, agar mudah terjangkau harga. Atau mungkin bisa menjadi proyek baru ekonome masa depan Jakarta, memarakkan pelacuran di Ibokota. Sangat paham Ahok dengan pasar PSK, sepertinya punya pengalaman dalam saham modal pengembakan PSK saja, hahahah.

Bisa saja ada tambahan jabatan dalam Jajaran pemerintahan DKI, Jabatan penting menangani harga PSK yang terkesan tidak stabil dimata Ahok. Paling tidak dengan menyuburkan "Pelacuran" di wilayah DKI, bisa menjadi percontohan daerah lain, ikut bersama membangun Jakarta Bebas Melacur, soal tarif bisa ditanyakan pada Ahok, nantinya. Apalagi kalau menjadi Anggaran belanja daerah dengan mengalokasikan dana buat pimpro sebagai pengelolah PSK profesional, dengan target dapat menambah pengasilan dana APBD DKI, hebat jadinya.

"Mucikari" sekaligus sebagai "Pimpro" PSK di DKI, terutama dalam melakukan kontrak dan lobi dengan berbagai perhotelan di Jakarta sebagai bagian dari "Bisnis Paha". Sekaligus bisa menggunakan jasa Mucikari yang tertangkap basa, dibebaskan saja dulu dari jeratan hukum, lalu ditunjuk sebagai direktur eksikutif pemasaran keluar negari. wah bahaya Ahok.

Apalagi lumayan besar hasil sebagai "mucikari" bisa mengalahkan gaji seorang gubenur, tentu bukan sekedar mengundang iri usaha liar lainnya, tetapi bagi Ahok, besarnya tarif yang dipandang sangat mahal, bisa memicu Ahok, perlunya menggagas "mucikari" yang di mandat oleh Negara. Sebab lokalisasi,  minuman keras, dua kehidupan hilang akal yang ditargetkan Ahok supaya legal di Jakarta. Naudzubillah.