Mohon tunggu...
Ready Advancer
Ready Advancer Mohon Tunggu... pegawai negeri -

Saya memposting apa yang hati saya katakan sebelum kepala saya mengarahkan tangan menulis apa yang saya inginkan. \r\n\r\nPerjuangan itu tidak mudah.

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan

Wakil Rakyat Berhemat!

6 April 2015   08:52 Diperbarui: 17 Juni 2015   08:29 29
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Gadget. Sumber ilustrasi: PEXELS/ThisIsEngineering

Awalnya alasan kenaikan harga BBM naik adalah untuk aloksasi belanja Infrastruktur serta semangat kepada masyarakat untuk menghemat penggunaan BBM. Edede ... ternyata aplikasi kata menghemat di Negara Indonesia harus diawali oleh kenaikan harga spt BBM, gas LPG dan TDL. Setelah naik, masyarakat diminta menghemat. Setelah ditelusuri lagi, dengan kenaikan berbagai harga sumberdaya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak sesuai pasal 33 UUD 45 tsb diikuti kenaikan harga tomat 62%, bawang merah 33%, beras 10% dll sedangkan transportasi umum naik 5-10%. Menilik kata menghemat, tanpa diminta sukarela maka secara terpaksa masy berhemat.

Ternyata oh ternyata, kata penghematan tidak berlaku di Pejabat. Dari sekian banyak sampel kita ambil saja, Tunjangan mobil baru untuk DPR, DPD, Hakim, BPK, dan KY dengan selisih dibanding sebelumnya mencapai Rp 92,2 Juta dikali jmlh mereka saat ini 1000 orang (DPR+DPD saja sudah hampir 750 orang) maka kekayaan negara tersedot Rp 94,2 Milyar. Lalu ambil contoh lagi tunj pegawai pajak dengan range Rp 22 Jt – Rp 117 Jt maka jika diambil rerata ke bawah didapatkan kekayaan negara tersedot Rp 1,068T. Rata-rata daerah memiliki anggaran belanja pegawai/aparatur jauh lebih besar dibanding anggaran pembangunan wilayah, misalnya anggaran belanja pegawai DKI mencapai Rp 19,2 T sedangkan anggaran belanja infrastrukturnya hanya Rp 5,3 T. Ada juga daerah penghasil minyak bumi dan minyak sawit, yang antara pejabat dan masy berkolaborasi menghemat, ini dibuktikan dengan 3 Gubernur-nya yang sebelumnya berturut-turut menjabat, semuanya masuk KPK, tapi masy-nya masih belum kapok juga, ajeb memang. Kalau dulu mentri Kwik Kian Gi berprinsip rakyat dulu baru pejabat, mayoritas sekarang berpikir sebaliknya.

Kalian tau, ada yang namanya Penerimaan Negara Bukan Pajak. Ini salah satu sumber pendapatan sakti yang tidak boleh tersentuh Auditor. PNBP bisa menjadi bagus juga bisa menjadi tidak bagus sangat tergantung pada moral pimpinan terkait, bukan sistem.

Mungkin “penghematan” ini sudah terjadi di masa-masa pemerintahan sebelumnya, namun seakan diulang kembali dengan lompatan yang lebih jauh dibanding sebelumnya di Pemerintahan sekarang. Namun begitu, kita tetap optimis karena masih banyak adik2 mahasiswa yang berpikir ideal sebelum menjadi pejabat. Salam 20 Mei!

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun