Permasalahan Kemiskinan di Indonesia Serta Solusinya

PERMASALAHAN KEMISKINAN DI INDONESIA SERTA SOLUSINYA
Ischaq Lazuardi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara
ischaqlazuardi@gmail.com

Abstract
Poverty in Indonesia is a significant issue that requires effective solutions. Poverty is defined as limited access to resources and opportunities, influenced by various factors such as rapid population growth, high unemployment rates, low education levels, natural disasters, income distribution inequality, and other socio-economic factors. The Indonesian government has implemented several poverty alleviation programs, including the Family Hope Program (PKH), which provides assistance to underprivileged families to meet basic needs such as education, health, and nutrition. The Healthy Indonesia Card (KIS) program enhances access to quality healthcare for the poor at affordable or no cost. Additionally, the School Operational Assistance Program (BOS) and the Smart Indonesia Program (PIP) help students from low-income families access quality education. Economic empowerment through MSME programs is also a key strategy in reducing poverty by providing business capital assistance, skill training, and broader market reach. Strengthening the agricultural sector with assistance programs for farmers, infrastructure development, and market access improvement is another important focus. Poverty alleviation efforts require a holistic approach involving all related sectors and active community participation. Synergy among various sectors is crucial to address the complex structural challenges in society. Evaluating the success of implemented programs is also essential to ensure a significant impact in reducing poverty levels. In conclusion, with inter-sectoral cooperation and active community participation, poverty alleviation in Indonesia can achieve significant results in improving the welfare of all citizens.
Keywords: Poverty, Government Programs, Welfare

Abstrak
Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan signifikan yang memerlukan solusi efektif. Kemiskinan didefinisikan sebagai keterbatasan akses terhadap sumber daya dan peluang, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan penduduk yang cepat, pengangguran tinggi, pendidikan rendah, bencana alam, ketidakadilan distribusi pendapatan, dan faktor sosial-ekonomi lainnya. 

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan beberapa program penanggulangan kemiskinan, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan kepada keluarga kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi. Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan berkualitas dengan biaya terjangkau atau gratis. Selain itu, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) membantu siswa dari keluarga miskin mendapatkan akses pendidikan berkualitas. 

Pemberdayaan ekonomi melalui program UMKM juga menjadi strategi penting dalam mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan jangkauan pasar yang lebih luas. Penguatan sektor pertanian dengan program bantuan bagi petani serta pengembangan infrastruktur pertanian dan akses pasar juga menjadi fokus penting. Upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua sektor terkait dan partisipasi aktif masyarakat. 

Sinergi antara berbagai sektor sangat penting untuk mengatasi tantangan struktural kompleks dalam kehidupan masyarakat. Evaluasi terhadap program yang diimplementasikan juga penting untuk memastikan dampak yang signifikan dalam penurunan tingkat kemiskinan. Kesimpulannya, dengan kerja sama antar-sektor dan partisipasi aktif masyarakat, penanggulangan kemiskinan di Indonesia dapat mencapai hasil yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk.
Kata Kunci: Kemiskinan, Program Pemerintah, Kesejahteraan

PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang kompleks dan meluas di Indonesia. Meskipun negara ini memiliki potensi ekonomi yang besar dan sumber daya manusia yang beragam, tingkat kemiskinan yang tinggi masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, tetapi juga melibatkan ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan, kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta kerentanan terhadap bencana alam.

Dalam mencari solusi untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, penting untuk memahami faktor-faktor penyebabnya. Beberapa faktor penyebab kemiskinan antara lain pertumbuhan penduduk yang cepat, tingkat pengangguran yang tinggi, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kerentanan terhadap bencana alam, serta ketidakadilan dalam distribusi pendapatan. Faktor-faktor ini saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain sehingga menciptakan lingkaran setan kemiskinan.

Untuk mengatasi masalah ini diperlukan program-program penanggulangan kemiskinan yang efektif. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan beberapa program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Selain itu juga diperlukan penguatan sektor pertanian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program-program UMKM. Namun demikian, upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah saja. Partisipasi aktif dari sektor swasta, lembaga akademik, organisasi non-pemerintah (LSM), serta masyarakat sipil juga sangat penting dalam menciptakan perubahan positif. Kolaborasi antar-sektor adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan.

Melihat kompleksitas masalah kemiskinan di Indonesia, penelitian dan analisis mendalam terhadap faktor-faktor penyebab kemiskinan serta evaluasi terhadap efektivitas program-program penanggulangan menjadi sangat penting. Hal ini akan membantu dalam menyusun strategi yang lebih terarah dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Dalam konteks tersebut, tujuan dari artikel ilmiah ini adalah untuk menganalisis permasalahan kemiskinan di Indonesia serta melihat solusi yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, artikel ini juga akan mengevaluasi dampak program-program tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

Artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas permasalahan kemiskinan di Indonesia serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor penyebab dan evaluasi program-program penanggulangan, diharapkan dapat dikembangkan strategi-strategi baru atau disempurnakan strategi-strategi yang sudah ada guna menciptakan dampak positif yang lebih besar dalam mengatasi masalah kemiskinan.

METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal-jurnal akademik, laporan riset, serta dokumen-dokumen kebijakan pemerintah terkait program penanggulangan kemiskinan. Analisis kualitatif akan dilakukan untuk memahami faktor penyebab kemiskinan dan efektivitas program-program yang telah dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian Kemiskinan
Menurut Kotze (dalam Hikmat 2004), orang-orang yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu sebenarnya memiliki akses yang cukup baik terhadap sumber daya yang ada melalui peluang yang tersedia. Walaupun mereka kadang menggunakan bantuan dari luar, mereka tidak sepenuhnya bisa mengandalkan hal tersebut, sehingga mereka terkadang bergantung pada dukungan eksternal. Namun, pendekatan pemberdayaan seperti ini dianggap kurang berhasil karena tidak ada masyarakat yang bisa hidup dan tumbuh jika terisolasi dari komunitas lain. Isolasi ini bisa menyebabkan perilaku pasif dan bahkan dapat memperburuk kemiskinan.

Tjokrowinoto (dalam Sulistiyani, 2017), mengemukakan bahwa kemiskinan bukan sekedar yang berkaitan dengan kesejahteraan saja, melainkan juga melibatkan kerentanan, ketidakberdayaan, sulitnya akses ke berbagai peluang pekerjaan, penggunaan besar pendapatan untuk kebutuhan konsumsi, tingginya tingkat ketergantungan, akses yang rendah ke pasar, dan adanya kultur kemiskinan yang turun menurun.

Selain itu ada Friedman (dalam Suharto, 2014), yang mengemukakan kemiskinan adalah hasil dari ketidaksetaraan dalam peluang untuk mengakumulasi sumber daya sosial, yang mencakup modal dan aset (seperti tanah, rumah, kesehatan), sumber pemasukan (pendapatan, kredit), organisasi sosial (partai politik, koperasi, kelompok usaha), serta jaringan sosial untuk mendapatkan pekerjaan, komoditas, pendidikan, keterampilan, dan informasi-informasi berupa pengetahuan yang dibutuhkan sebagai landasan dalam membangun kualitas hidup yang baik.

Macam-macam Kemiskinan
Sunyoto (dalam Adawiyah, 2020) dalam bukunya membedakan kemiskinan menjadi tiga:
a.Kemiskinan absolut dinyatakan dengan mengukur secara konkret dengan standar kebutuhan minimum yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat. Ukuran ini bisa bervariasi tergantung pada lingkungan dan kebutuhan kultural, seperti pendidikan, keamanan, dan rekreasi, selain kebutuhan fisik. Meskipun terdapat variasi antara komunitas pedesaan dan perkotaan, serta perbedaan antara desa dengan fokus pertanian dan desa dengan fokus nelayan, gagasan ini cukup dikenal dan diterima secara luas..
b.Kemiskinan relatif, konsep ini berfokus pada dimensi tempat dan waktu. Ini mengasumsikan bahwa tingkat kemiskinan berbeda di berbagai daerah dan pada waktu yang berbeda pula. Pengukuran kemiskinan relatif seringkali berdasarkan perbandingan dengan kekayaan hidup anggota masyarakat tertentu. Namun, konsep ini sering dikritik karena sulit menentukan standar hidup yang layak, yang juga dapat berubah seiring waktu dan antara komunitas yang berbeda.
c.Kemiskinan subyektif merujuk pada fokus pada persepsi dan pengalaman langsung dari kelompok yang mengalami kemiskinan. Pendekatan ini tidak mempertimbangkan standar objektif, tetapi lebih mengedepankan cara pandang dan pemahaman kelompok tersebut terhadap kondisi kemiskinan yang mereka alami. Pendekatan ini dianggap lebih relevan dalam memahami dan mengatasi kemiskinan secara efektif, karena memungkinkan untuk merancang strategi yang berdasarkan dengan pengalaman hidup dan kebutuhan yang dialami oleh kelompok yang terdampak kemiskinan.
Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan
Berikut ini faktor-faktor penyebab kemiskinan menurut Wulandari dkk. (2022):
a.Pertumbuhan Penduduk Cepat
Jumlah kelahiran yang tinggi di suatu wilayah dapat menyebabkan pertumbuhan penduduk yang cepat, yang pada gilirannya mengurangi kesempatan kerja yang tersedia. Ini bisa membuat sulit bagi penduduk untuk menemukan pekerjaan, memperbesar masalah kemiskinan.
b.Tingginya Tingkat Pengangguran
Jumlah penduduk yang bertambah cepat bisa mengakibatkan tingkat pengangguran yang tinggi. Dengan lebih banyak orang mencari pekerjaan daripada pekerjaan yang tersedia, tingkat kemiskinan pun naik.
c.Pendidikan yang Rendah
Masyarakat dengan pendidikan rendah seringkali kesulitan dalam mencari pekerjaan karena kurangnya keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Hal ini dapat menyebabkan banyak masyarakat yang menganggur dan diikuti peningkatan kemiskinan.
d.Bencana Alam
Bencana alam dapat secara langsung mengakibatkan kemiskinan dengan merusak harta benda, infrastruktur, menyebabkan kehilangan mata pencaharian, dan tempat tinggal bagi individu.
e.Pembagian Pendapatan yang Tidak Adil
Ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan sering mengakibatkan individu dengan sumber daya terbatas berada di bawah level kemiskinan, menciptakan kesenjangan sosial yang memperdalam permasalahan kemiskinan.
Selain itu, menurut Nasikun (dalam Suryawati, 2005) faktor-faktor penyebab kemiskinan ialah:
a.Proses yang diinduksi oleh kebijakan, yaitu terjadi pemiskinan karena kebijakan yang seharusnya mengurangi kemiskinan, tapi malah mempertahankan atau memperburuknya.
b.Dualisme sosial-ekonomi, yaitu negara-negara yang sebelumnya menjadi koloni mengalami kemiskinan karena sistem produksi kolonial yang memberikan keuntungan bagi petani besar dan mengabaikan petani kecil, sehingga, menyebabkan ketimpangan ekonomi.
c.Pertumbuhan penduduk, di mana Malthus berpendapat bahwa laju pertumbuhan populasi tidak sepadan dengan laju pertumbuhan sumber daya pangan.
d.Resource manajement and environment, yaitu mismanagement dalam pengelolaan resource manajement and environment mengurangi produktivitas dan meningkatkan kemiskinan.
e.Siklus alam, yaitu kemiskinan terkait dengan siklus alam, seperti kesulitan produktivitas di lahan kritis karena perubahan musim.
f.Marginalisasi perempuan, di mana kaum perempuan seringkali diperlakukan secara tidak adil dalam hal akses dan penghargaan terhadap hasil kerja.
g.Faktor budaya dan etnik, yaitu pola konsumtif dan tradisi yang tidak produktif dapat memelihara kemiskinan.
h.Intermediasi yang menyengsarakan, yaitu keberadaan penolong yang memanfaatkan keadaan, seperti rentenir.
i.Fragmentasi politik dan konflik sipil, yaitu kebijakan yang diterapkan pada daerah dengan politik yang pecah belah dapat memperburuk kemiskinan.
j.Proses internasional, yaitu sistem global seperti kolonialisme dan kapitalisme dapat mengakibatkan negara-negara menjadi lebih miskin.
Juga menurut Nasikun (dalam Suryawati, 2005) di pedesaan, kemiskinan juga disebabkan oleh keterbatasan aset:
a.Aset alam, yaitu keterbatasan lahan yang tidak mencukupi untuk menyediakan mata pencaharian.
b.Aset manusia, yaitu rendahnya kualitas dan potensi individu dalam masyarakat. dibandingkan dengan masyarakat perkotaan.
c.Aset fisik, yaitu minimnya infrastruktur di pedesaan seperti jalan, listrik, dan komunikasi.
d.Aset keuangan, yaitu kesulitan dalam memperoleh modal usaha.
e.Aset sosial, yaitu keterbatasan dalam jaringan, komunikasi, dan pengaruh politik dapat mempengaruhi keputusan politik yang memberikan manfaat.
Data Kemiskinan di Indonesia
Selama rentang waktu dari September 2012 hingga Maret 2023, dari data survei kemiskinan yang ada di Indonesia umumnya menurun dalam jumlah dan proporsi, kecuali data bulan September tahun 2013, Maret 2015 dan 2020, serta September 2020 dan 2022. Peningkatan kuantitas maupun proporsi penduduk miskin dalam bulan-bulan tersebut terjadi setelah terjadinya lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok akibat peningkatan tarif minyak. Juga pertambahan kuantitas dan proporsi penduduk miskin bulan Maret 2020 dan September 2020 berlangsung saat pengendalian batasan mobilitas penduduk diterapkan akibat pandemi yang berlangsung, yaitu Covid-19. Kenaikan tingkat kemiskinan dari September 2012 sampai Maret 2023 digambarkan dalam Gambar 1 (BPS, 2023).
 
Gambar 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2012--Maret 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Indikator-indikator Kemiskinan Standar Indonesia
Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2008, indikator kemiskinan adalah sebagai berikut:
1.Lantai bangunan rumah luasnya tidak lebih dari 8m /orang.
2.Bahan dasar lantai rumah dari kayu murahan/bambu/tanah.
3.Bahan dasar dinding rumah adalah bambu/kayu/rumbia tanpa plester atau memiliki kualitas rendah.
4.Tempat buang air dalam rumah tangga minim atau bersama dengan rumah tangga lain.
5.Rumah tangga memiliki penerangan minim.
6.Air bersih bersumber dari air hujan/telaga/sungai.
7.Minyak tanah/arang/kayu bakar sebagai bahan bakar utama dalam memasak.
8.Hanya dapat mengonsumsi makanan seperti susu/ayam/daging sekali seminggu.
9.Hanya mampu membeli satu set pakaian baru dalam satu tahun.
10.Makan hanya mampu satu atau dua kali per harinya.
11.Tidak mampu membayar biaya kesehatan.
12.Pemasukan rumah tangga adalah dari sektor pertanian, nelayan, perkebunan, buruh bangunan, atau pekerjaan lain dengan gaji tidak lebih dari Rp600.000,- /bulan.
13.Kepala keluarga tidak bersekolah atau tidak menamatkan pendidikan sekolah dasar atau hanya tamat sekolah dasar.
14.Tidak atau belum memiliki ternak, emas, kendaraan, kapal, atau aset lain senilai Rp500.000,- untuk dijual atau ditabung.
Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, BPS (2016) mengaplikasikan 3 indikator kemiskinan, pertama adalah Head Count Ratio (HCR--P0), yang mengukur rasio penduduk miskin di bawah garis kemiskinan (GK). Ini mencerminkan seberapa banyak penduduk di bawah ambang batas kemiskinan. Kedua ada Poverty Gap Index (PG--P1), indeks yang menyatakan kedalaman kemiskinan ditunjukkan dengan mengukur seberapa jauh rata-rata perbedaan biaya pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Tingginya nilai indeks menandakan semakin tinggi pula perbedaan antara biaya pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan. Terakhir Poverty Severity Index (PS--P2), indeks keparahan kemiskinan mencerminkan tingkat parahnya kemiskinan dengan memperhatikan sebaran biaya yang dikeluarkan di antara penduduk miskin. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan tingkat kesenjangan yang tinggi pula.
Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia
Pengentasan kemiskinan di Indonesia merupakan fokus utama dalam agenda pembangunan nasional. Potensi ekonomi yang besar dan sumber daya manusia yang beragam memberikan peluang yang signifikan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini. Namun, tantangan struktural yang kompleks, seperti akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, sistem kesehatan yang inklusif, dan lapangan kerja yang layak, memerlukan solusi yang terpadu dan berkelanjutan.
Dalam konteks ini, penanggulangan kemiskinan di Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor dan aktor terkait. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap penyebab struktural kemiskinan, pembangunan kebijakan yang berbasis bukti empiris, serta implementasi program-program intervensi yang tepat sasaran dan efektif. Oleh karena itu, mengatasi kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga memerlukan partisipasi aktif dari sektor swasta, lembaga akademik, dan masyarakat sipil untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk Indonesia.
Tentunya, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai program dan strategi untuk mengatasi kemiskinan dengan berlandaskan pada penelitian-penelitian yang dilakukan di dalam negeri. Salah satu program yang terbukti berhasil adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyediakan bantuan untuk keluarga kurang mampu agar memastikan kebutuhan pokok seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi terpenuhi. Dalam studi yang dilakukan oleh Foltz dan Palmer (2019), hasilnya menunjukkan bahwa PKH memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Implementasi PKH juga didukung oleh penelitian Suryahadi dan Sumarto (2018), menunjukkan bahwa program bantuan sosial seperti PKH berhasil menambah akses keluarga miskin di Indonesia terhadap layanan bantuan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, strategi lain yang digunakan adalah meningkatkan ketersediaan servis kesehatan melalui program Kartu Indonesia Sehat. Program ini memungkinkan masyarakat miskin untuk mengakses layanan kesehatan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau atau gratis. Langkah ini didukung oleh hasil penelitian dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (2017) yang menyatakan bahwa program KIS memberikan keuntungan yang signifikan dalam memperluas akses masyarakat kurang mampu terhadap layanan kesehatan yang mereka perlukan. Untuk meningkatkan akses pendidikan, program Program Indonesia Pintar juga Bantuan Operasional Sekolah menjadi perhatian utama. Penelitian yang dilakukan oleh Widodo, A., dkk. (2020) menunjukkan bahwa BOS dan PIP efektif dalam memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga miskin sehingga meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan yang berkualitas.
Selain program-program yang disebutkan sebelumnya, strategi lain yang dapat diadopsi dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia adalah dengan memberdayakan ekonomi masyarakat melalui program-program untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UMKM). Penelitian oleh Hasan, H., dkk. (2021) menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan UMKM memberikan hasil positif dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuat peluang kerja baru, sehingga menyusutkan tingkat kemiskinan. Pemerintah dapat memberikan bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta jangkauan pasar yang lebih luas untuk UMKM guna memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi disparitas ekonomi.
Penguatan sektor pertanian juga merupakan strategi penting dalam mengurangi kemiskinan di pedesaan. Program-program bantuan kepada petani, pengembangan infrastruktur pertanian, dan peningkatan akses pasar untuk produk pertanian dapat membantu meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat pedesaan secara keseluruhan. Penelitian oleh Pradana dan Suryanto (2020) menunjukkan bahwa investasi dalam sektor pertanian memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.
Integrasi kebijakan antar-sektor juga menjadi strategi yang efektif. Koordinasi antara kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial dapat menciptakan sinergi yang lebih besar dalam mengatasi kemiskinan. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar-instansi serta melakukan evaluasi terhadap keberhasilan program dan strategi yang telah diimplementasikan.
KESIMPULAN
Tanpa bantuan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dari pemerintah dan partisipasi yang aktif dari masyarakat, semua program dan strategi yang telah dirancang untuk mengatasi kemiskinan tidak akan dapat terlaksana dengan efektif. SDM yang terlatih dan kompeten dibutuhkan untuk mengelola program-program tersebut dengan baik, sedangkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi serta dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.
UCAPAN TERIMA KASIH
Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada Badan Pusat Statistik, lembaga akademik, dan LSM yang telah menyediakan data dan informasi yang diperlukan. Terima kasih juga kepada pemerintah Indonesia atas implementasi program-program penanggulangan kemiskinan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan positif dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Wulandari, S., Dasopang, A. P., Rawani, G. A., Hasfizetty, I., Sofian, M. Y., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penananggulangan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(10), 3209-3218.
Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 8(03).
Adawiyah, S. D. E. (2020). Kemiskinan dan Faktor-Faktor Penyebabnya. Journal of Social Work and Social Service, 43.
Badan Pusat Statistik. (2016). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/ Kota (2015). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023 BRS No. 47/07/Th. XXVI. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Foltz, V., & Palmer, I. (2019). Impact of Conditional Cash Transfer Programs: A Review of Evidence from Indonesia. Journal of Poverty, 23(5), 427-445.
Suryahadi, A., & Sumarto, S. (2018). The Impact of Social Assistance Programs on Schooling in Indonesia. Journal of Development Economics, 135, 43-61.
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. (2017). Evaluasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Daerah Indonesia Timur. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Widodo, A., dkk. (2020). Analisis Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Bagi Siswa Miskin. Jurnal Pendidikan dan Pembangunan, 17(2), 215-230.
Hasan, H., dkk. (2021). Dampak Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program UMKM Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 15(2), 180-195.
Pradana, A., & Suryanto, B. (2020). Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Pengurangan Kemiskinan di Pedesaan Indonesia: Sebuah Analisis Data Panel. Jurnal Pembangunan Pertanian, 25(3), 230-245.
Hikmat, Harry, (2004). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit Humaniora Bandung.
Sulistiyani, Ambar Teguh. 2017. Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan. Edisi kedua. Yogyakarta: Gava Media.
Suharto, Edi. (2014). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.