Penanganan Permasalahan Perdagangan Manusia yang Tidak Serius oleh Pemerintah Negara Kamboja

Selain itu, struktur masyarakat Kamboja tergolong lemah karena struktur masyarakatnya memperlihatkan perbedaan pendapatan yang menimbulkan perpecahan antarkelas sosial dimasyarakat. Keberadaan organisasi masyarakat di Kamboja sendiri juga bisa dibilang lemah karena terbatasnya ruang gerak mereka. Pemerintah Kamboja seringkali melakukan penyensoran dan pengontrolan informasi yang beredar di masyarakat bahkan aparat keamanannya diperbolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan represif terhadap ormas. Hal tersebut dilakukan agar ormas-ormas yang ada tidak "mengancam" keberadaan pemerintah Kamboja.

Berdasarkan lembaga politik yang terpusat, struktur masyarakat, dan organisasi masyarakat yang lemah, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan di Kamboja didominasi oleh negara. Apabila mengacu pada ketiga komponen tersebut, Kamboja dikategorikan sebagai state-controlled. Kemudian, struktur domestik inilah yang menjadikan rintangan bagi pemberantasan HAM di Kamboja.

Sebagai kesimpulan, memang benar Kamboja telah mengadopsi dan meratifikasi berbagai perjanjian terkait HAM di negaranya, akan tetapi hal tersebut bisa dibilang hanya "formalitas" saja. Karena jika dilihat realitanya, pemerintah Kamboja sendiri tidak sungguh-sungguh dalam menangani isu perdagangan manusia di negaranya. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai aktor non-negara, apabila pemerintah Kamboja sendiri yang menjadi penghambat, maka isu ini tidak akan benar-benar tuntas.

Sistem politik yang terpusat membuat jalur akses yang harus dimiliki aktor non-negara untuk menembus lembaga-lembaga negara Kamboja menjadi terbatas. Tekanan-tekanan dari pemerintah Kamboja telah memengaruhi pola publikasi terkait data perdagangan orang di Kamboja. Aktor non-negara yang terlibat terpaksa menyajikan data permasalahan secara tidak transparan karena adanya kontrol pemerintah Kamboja. Minimnya keaslian data-data terkait perdagangan manusia ini menyebabkan turunnya tingkat urgensi dari isu ini, sehingga isu ini tidak dapat ditangani secara maksimal di Kamboja.