Mohon tunggu...
IRWANSYAH
IRWANSYAH Mohon Tunggu... Wiraswasta - Mari Belajar Bersama

Ketum Komisariat IMM Shin'nichi 2018-2019 Sekretaris Jendral Koorkom UM Surabaya 2019-2020

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop

Ketahanan Demokrasi Politik Identitas: Pemersatu atau Pemecah Bangsa

30 Juli 2022   23:38 Diperbarui: 30 Juli 2022   23:44 155
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bisnis. Sumber ilustrasi: Unsplash

Pemerintah Indonesia berjanji untuk kometmen memberikan kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan berpolitik bagi setiap warga negara. 

Pada saat ini era demokratias semua warga negara bebas untuk memilih siapa sebagai pemimpin dan berhak untuk dipilih pada semua level pemerintahan, terlebih dari itu, 

pemerintah indonesia berkometmen terhadap penehakan hak asasi menusia, sistem demokrasi telah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menjadi lebih luwes, meskipun penduduk Indonesia yang beraneka ragam suku, bahasa, suku dan agama, seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat

Demokrasi dalam masyarakat multidimensi tidak selalu mulus.berbagai masalah kita hadapi. Pertama, seperti partai demokrat pemilihan kepala negara dan kepala daerah secara langsung politik identitas. Politik identitas yang dipertanyakan klaim identitas seperti suku, ras, agama, dan identitas Alih-alih mengedit program, pemerintah daerah mendapat suara terbanyak bagus untuk kepentingan publik atau orientasi politik kerja. 

Di sisi lain, sebagai akibat dari politik identitas yang menciptakan masyarakat terbagi, mereka tidak lagi peduli bagaimana memulihkan ketertiban masyarakat bersatu kembali sebagai negara yang beragam tetap satu tujuan (Bhinneka Tunggal Ika). Bukan tidak mungkin, mereka sangat sederhana ini ofensif, mudah membuat frustrasi, dan provokatif. 

Jika setelah itu, perdebatan berlanjut, belum lagi kekerasan. membutuhkan tenaga pendidik, misionaris, pendeta, guru, dan tokoh agama lainnya kami bertanggung jawab untuk mengurangi dan mengatasinya.

Hal lain yang harus diwaspadai dari perjalanan reformasi 20 tahun masyarakat kita menjadi semakin sensitif, frustrasi dan rentan terhadap provokasi. entri ini berisi tentang politik identitas, berita kebohongan dan ujaran kebencian diperkuat secara bersamaan putus hubungan sosial menurut kubu politik. 

juga, kecepatan internet yang menyediakan informasi adalah berita nyata dan palsu berada di luar kecepatan yang kita pikirkan. saya tidak punya waktu untuk mencerna, memikirkan, dan menafsirkan berita jangkau ponsel anda, apakah itu benar, pesan baru itu telah muncul berulang kali. 

hanya beberapa dari mereka luangkan waktu untuk merenungkan berita yang masuk ke akun anda media sosial. tidak semua orang yang ingin memilih berita cukup untuk memvalidasi pesan apakah itu benar?

Fakta ini menimbulkan banyak pertanyaan: bagaimana caranya? bagaiman cara meningkatkan ketahanan komunitas agar tidak mudah terpicu? siapa yang harus terlibat? apa langkah pertama dalam untuk melindungi masyarakat yang elastis dari provokasi? 

sebelumnya untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya menjelaskan pertanyaan berikut: pertama, mengapa masyarakat kita rentan terhadap politik yang terpecah-pecah? mengapa politik identitas merupakan bagian yang tidak dapat dihindari sistem politik demokrasi?

Tulisan ini tentang demokrasi sistem yang optimal khususnya bagi masyarakat indonesia yang multidimensi muslim yang tumbuh di indonesia dengan tradisi, budaya, dan bahasa yang berbeda seribu pulau di indonesia. 

tapi penulis mengakui demokrasi ini hal ini juga pada dasarnya membuka potensi pertumbuhan politik identitas, ini sering memiliki efek negatif. alih-alih tidak puas dengan dampaknya jauh lebih baik jika kita menghadapinya dan mendapatkan interpretasi politik identitas untuk makna yang lebih positif. politik identitas pada dasarnya adalah dapat membantu orang jika tujuannya adalah untuk meningkatkan martabat

dan martabat mereka yang terpinggirkan dalam berbagai hallapangan ruang publik. politik identitas itu buruk ketika ditanya dari perspektif permusuhan, bukan persaingan. ingatyang terakhir selalu hadir. dengan kata lain, itu permusuhan, bukan saingan.oleh karena itu, jaminan sosial menjadi pekerjaan rumah kita secara umum.

Setelah pengenalan artikel untuk menjelaskan diskusi di atas membahas demokrasi dan modelnya. pada bagian ini berfokus pada mengapa demokrasi adalah sebuah sistem terbaik untuk masyarakat indonesia bagian selanjutnya, menulis politik identitas, berita palsu, ujaran kebencian dan ujaran kebencian oleh berbagai pihak kepentingan politik dalam masyarakat. 

juga, artikel ini menyajikan beberapa argumen untuk menjelaskan mengapa masyarakat adalah masyarakat di era demokrasi yang terbuka penuh ini, anda bisa rentan terhadap provokasi. secara umum, kerentanan ini disebabkan oleh latar belakang latar belakang kurangnya ideologi agama, nasionalisme, atau relevansi daerah sosial.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun