Soalnya, hal itu berarti naik 14,7 persen jika dibandingkan pada survei Litbang Kompas pada Juni 2024 saat pemerintahan masih dipimpin oleh Joko Widodo-Ma’ruf Amin.Â
Sedangkan hasil survei bidang ekonomi yang meskipun angkanya tidak sampai 80 persen, juga sesuatu yang bagus.Â
Angka kepuasan publik di bidang ekonomi yang sebesar 74,5 persen merupakan refleksi dari kebijakan ekonomi Presiden Prabowo yang memastikan tidak ada rakyat yang ditinggalkan atau no one is left behind. Â
Sebagai contoh, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) langsung menyasar dan berdampak pada kebutuhan gizi anak.Â
Ada pula paket stimulus bantuan sosial sebesar Rp 38 triliun, dan penghapusan utang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di perbankan nasional.Â
Kemudian, kenaikan PPN menjadi 12% yang menuai protes dari sejumlah kalangan, akhirnya diputuskan hanya diberlakukan untuk barang mewah saja.
Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo menjadi modal sekaligus momentum penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%.
Publik sangat berharap agar Prabowo-Gibran berhasil mewujudkan swasembada pangan dan swasembada energi, yang akan menguatkan ekonomi Indonesia, sehingga tidak lagi tergantung terhadap impor.Â
Tingginya tingkat keyakinan dan kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran, di satu sisi tentu menjadi sinyal positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di masa depan.
Tapi, di sisi lain, jika di awalnya sudah dapat angka tinggi, bukan soal yang gampang untuk mempertahankan tingkat kepuasan tersebut.
Sedikit saja ada sesuatu yang kontradiktif dengan harapan publik yang terlanjur tinggi itu, langsung berpotensi menjadi bumerang.
