"Jatah" Muhammadiyah dan NU di Kabinet Merah Putih

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) jelas-jelas bukan partai politik. Namun, siapapun yang jadi Presiden RI, tak mungkin mengabaikan 2 organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Maka, tak usah heran bila di setiap pembentukan kabinet baru, selalu ada "jatah" menteri bagi kader NU dan juga Muhammadiyah. 

Tentu, perlu pula diakui, apakah dianggap jatah atau bukan, kader Muhammadiyah dan NU yang dipilih oleh presiden menjadi menteri, bisa pula dinilai sebagai seorang profesional, karena memang menguasai bidang tertentu.

Ada yang menarik pada Kabinet Merah Putih yang baru-baru ini dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Ternyata, jumlah kader Muhammadiyah dan NU relatif banyak, mungkin sebagai dampak semakin gemuknya kabinet saat ini.

Paling tidak, ada 6 kader Muhammadiyah dan juga 6 kader NU yang dipilih Prabowo. Adil atau tidak, bisa saja diperdebatkan. Tapi, semuanya sah-sah saja sebagai pelaksanaan hak prerogatif presiden.

Jika dilihat dari jumlah pengikutnya, NU lebih besar ketimbang Muhammadiyah. Tapi, dari sisi jumlah institusi pendidikan, rumah sakit dan klinik, Muhammadiyah lebih banyak dari NU. 

Kedua organisasi Islam tersebut tidak saling bersaing, tapi saling mendukung dan telah banyak kontribusinya bagi kemajuan bangsa dan kerukunan antar umat beragama.

Inilah enam kader Muhammadiyah yang dipilih oleh Prabowo untuk bergabung di Kabinet Merah Putih.

Pertama, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Dr Abdul Mu’ti MEd  sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Abdul Mu'ti adalah doktor alumni Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah. Dia menjadi dosen IAIN Walisongo sejak 1993 dan merupakan salah satu advisor di The British Council London sejak 2006.

Kedua, Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis PP Muhammadiyah Fajar Riza Ul Haq yang didapuk sebagai Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Fajar lahir di Sukabumi, 1 Februari 1979 dan saat ini juga memegang jabatan sebagai Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis PP Muhammadiyah periode 2022-2027.

Ketiga, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang periode 2020-2024, Prof Dr Fauzan MPd ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Keempat, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla ditunjuk sebagai Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dia lahir di Sungguminasa, Sulsel, 28 April 1987.

Kelima, Juru Bicara Prabowo sekaligus mantan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah, Dr Dahnil Anzar Simanjuntak ME sebagai Wakil Kepala Badan Haji dan Umrah

Keenam, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) periode 2000–2002, Raja Juli Antoni PhD sebagai Menteri Kehutanan.

Raja Juli Antoni lahir pada 13 Juli 1977 di Riau. Kiprahnya di Muhammadiyah dimulai sejak menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, Jawa Barat.

Namun kemudian Raja Juli lebih dikenal sebagai pengurus Partai Solidaritas Indonesia, dan kemungkinan besar penunjukannya sebagai menteri karena aktivitasnya di partai tersebut.

Kalau memang Raja Juli tidak mewakili Muhammadiyah, masih ada satu kader senior Muhammadiyah yang ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden Urusan Haji, yakni Muhadjir Effendy.

Nah, sekarang kita lihat siapa saja anggota Kabinet Merah Putih yang merupakan kader NU, yang berjumlah 6 orang.

Pertama, Prof KH Nasaruddin Umar ditetapkan sebagai Menteri Agama RI. Ulama yang tutur katanya sejuk ini adalah Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta, yang merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara.

Di  kepengurusan NU sendiri, Nasaruddin Umar berperan sebagai Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Kedua, Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul ditunjuk sebagai Menteri Sosial.  Saat ini Gus Ipul juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBNU.

Menarik untuk menunggu apakah Gus Ipul bisa kompak dengan Cak Imin (Muhaimin Iskandar) yang diberi amanah sebagai salah satu Menko dalam Kabinet Merah Putih.

Soalnya, hubungan NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang diketuai Cak Imin, tengah berada pada tahap perang dingin.

Ketiga, Arifah Choiri Fauzi menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Arifah juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muslimat NU.

Keempat, Erick Thohir yang tetap menjadi Menteri BUMN seperti di pemerintahan Jokowi sebelumnya. Erick Thohir juga tokoh NU dengan posisi sebagai Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU.

Kelima, Nusron Wahid yang ditetapkan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Saat ini, Nusron masih tercatat sebagai Wakil Rais Syuriyah PBNU DKI Jakarta.

Namun, Nusron adalah politisi Partai Golkar, sehingga kemungkinan besar ia dipilih dalam kapasitasnya sebagai kader partai pendukung Prabowo-Gibran.

Keenam, KH Moch. Irfan Yusuf atau sering dipanggil Gus Irfan, dipilih menjadi Ketua Badan Penyelanggara Haji. Cucu pendiri NU ini sekarang punya posisi strategis di Lembaga Perekonomian NU (LPNU).

Dengan nama-nama di atas menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran, diharapkan tidak mengurangi sikap kritis Muhammadiyah dan NU. 

Kritik yang konstruktif tetap diperlukan sebagaimana yang telah diperankan selama ini oleh dua organisasi Islam terbesar dan sangat dihargai di tingkat internasional itu.

Kompasianival

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H