Spirit Entrepreneur Harus Diedukasi, Jadi PR Kabinet Baru

Alhamdulillah, transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, berjalan dengan mulus.

Bahkan, transisi tersebut layak disebut sebagai transisi termulus sepanjang sejarah Republik Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1945, hampir 80 tahun yang lalu.

Sekarang, dengan dibantu oleh para menteri dalam Kabinet Merah Putih beserta pejabat lainnya yang baru-baru ini dilantik, saatnya janji kampanye pasangan Prabowo-Gibran mulai dilakukan.

Banyak hal yang dijanjikan, tapi satu hal yang menjadi fokus tulisan ini adalah soal penciptaan lapangan kerja dengan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Dalam Asta Cita yang menjadi misi Prabowo-Gibran, pada butir ketiga (dari 8 butir Asta Cita), secara eksplisit ditulis soal meningkatkan lapangan kerja.

Bunyi selengkapnya seperti ini: "Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur."

Jelaslah, penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya menjadi PR besar bagi pemerintahan baru, yang juga sekaligus jadi penentu keberhasilan mengurangi jumlah kelompok miskin.

Masalahnya, tidak mungkin lowongan kerja di sektor formal bisa menampung jumlah pencari kerja yang demikian banyak.

Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan Biro Pusat Statistik pada Februari 2024 sebanyak 149,38 juta orang, naik 2,76 juta orang dibanding Februari 2023. 

Penduduk yang bekerja pada Februari 2024 sebanyak 142,18 juta orang. Artinya, lebih dari 7 juta orang yang betul-betul menganggur dan menjadi beban bagi keluarganya.

Belum lagi kalau dihitung jumlah mereka yang masuk kelompok setengah pengangguran, tentu akan membengkak dengan angka yang signifikan.

Maka, bila daya tampung sektror formal sangat terbatas, yang jadi penyelamat adalah peluang usaha di sektor UMKM yang sangat terkait dengan kewirausahaan (entrepreneurship).

Nah, ini klop dengan butir ketiga Asta Cita yang telah ditulis di atas, yang secara eksplisit mendorong kewirausahaan bagi masyarakat.

Inilah yang menjadi PR besar bagi Kabinet Merah Putih dan bersifat lintas kementerian, bukan semata-mata tugas menteri yang berkaitan dengan UMKM saja.

Sebagai contoh, kementerian keuangan akan terkait dengan pendanaan, seperti penyediaan anggaran untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga terlibat, terkait dengan penanaman nilai-nilai kewirausahaan, apalagi untuk pendidikan vokasi (sekolah kejuruan).

Kementerian Tenaga Kerja melalui Balai Latihan Kerja perlu pula memberikan bekal entrepreneurship, bukan hanya ketrampilan teknis.

Demikian pula tentang pemahaman cara berusaha dengan memanfatkan teknologi informasi, kementerian yang terkait informasi dan digitalisasi perlu dilibatkan.

Lalu, melihat pesatnya perkembangan ekonomi kreatif, materi terkait hal ini sangat diperlukan,  dengan bekerjasama dengan kementerian yang membidangi.

Intinya, perlu edukasi yang sistematis dan massal untuk menumbuhkan spirit atau semangat entrepreneur. Edukasi ini bisa pula secara informal, dengan melibatkan para pemuka agama.

Dengan arahan Kementerian Agama, para penceramah di rumah-rumah ibadah diimbau untuk menyelipkan muatan semangat entrepreneur.

Agama Islam sangat menghargai pelaku usaha yang amanah. Bukankah Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang dikenal jujur, adil dan profesional.

Pemerintah Daerah juga memainkan peran yang besar, agar jajarannya hingga level kelurahan atau desa, aktif mengedukasi kepada kaum muda atau para remaja di tempat masing-masing.

Tak kalah penting, pelaku usaha kecil yang telah membuktikan kesuksesannya, diminta untuk mengisahkan perjuangannya sebagai sarana memotivasi yang lain.

Materi edukasi dimaksud antara lain yang mengajarkan kemandirian dan kreativitas, mendorong rasa ingin tahu, dan soal menata manajemen waktu dan prioritas.

Kemudian, juga mencakup kemampuan resolusi masalah, memberi pengalaman atau pendampingan berwirausaha, dan mendorong sikap pantang menyerah.

Harapannya, 4-5 tahun ke depan, semakin banyak pelaku usaha kecil yang naik kelas. Yang kecil jadi menengah dan yang menengah jadi besar.

Untuk itu, masalahnya tidak semata-mata modal. Diberi modal pun kalau tak punya entrepreneurship tidak akan naik kelas.

Banyak pelaku usaha kecil yang memulai bisnis dari keterpaksaan, atau tekanan keadaan karena terkena PHK. Padahal, mereka tanpa jiwa wirausaha.

Akibatnya, mereka tidak gigih dan juga tidak fokus. Misalnya, pada mulanya membuka usaha ayam goreng. Karena bangkrut, ganti jadi penjual sandal, bangkrut lagi ganti objek usaha lagi.

Jadi, selama ini banyak pelaku usaha kecil yang gagal, namun jumlahnya secara keseluruhan tetap bertambah karena ada lagi yang baru memulai usaha.

Menanamkan jiwa wirausaha dapat pula dinilai sebagai bagian dari investasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Secara makro, pelaku usaha harus sehat dengan pangan yang bernutrisi. 

Maka, program di atas juga punya kaitan dengan masalah penyediaan pangan atau ketahanan pangan.

Intinya, kita butuh para pelaku UMKM yang berkualitas. Fasilitas permodalan yang diberikan bukan sebatas untuk produksi saja. Pelaku usaha yang menjadi petani juga butuh makanan sehat dan butuh punya tabungan.

Agar pemberian modal, umpamanya dengan Kredit Usaha Rakyat, tersebut bisa efektif, diperlukan edukasi dan sekaligus advokasi (pendampingan).