Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo yang berlangsung pada Sabtu (18/3/2022) di Istana Merdeka, tak bisa dianggap sebagai pertemuan silaturahmi biasa.
Joko Widodo memang menyandang status sebagai Presiden RI. Tapi, bila pertemuan itu diartikan sebagai pertemuan seorang ketua umum partai dengan kadernya, posisi Megawati lebih tinggi.
Soalnya, Megawati seperti diketahui adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang nota bene adalah partai terbesar di Indonesia saat ini.
Adapun Joko Widodo "hanya" seorang kader PDIP, meskipun bisa disebut sebagai kader yang paling cemerlang.
Bagaimana tidak cemerlang, Joko Widodo terpilih menjadi Presiden selama 2 periode, pertanda disukai oleh mayoritas masyarakat, termasuk disukai oleh kelompok yang bukan pemilih PDIP.
Artinya, dipandang dari satu sisi, Jokowi lebih besar dari pada PDIP. Tapi, dipandang dari sisi lain, Jokowi hanya bagian dari PDIP.
Oke, tak perlu dipermasalahkan mana yang lebih kuat atau mana yang lebih besar, Jokowi atau PDIP.Â
Yang jelas, dalam pertemuan Megawati-Jokowi tersebut, terungkap bahwa salah satu topik yang dibahas adalah tentang capres yang akan diusung PDIP.
Memang, siapa capresnya belum diumumkan. Tapi, dengan pertemuan itu, secara implisit bisa diartikan Megawati merasa perlu mendapat masukan dari Jokowi, siapa capres yang tepat.
Padahal, dalam ketentuan di PDIP sudah tegas, Megawati punya hak prerogatif dalam menetapkan capres-cawapres yang akan diusung dari PDIP.
Maksudnya, tanpa masukan dari Jokowi pun, Megawati boleh-boleh saja mengambil keputusan.
Dalam siaran berita dari salah satu stasiun televisi, Presiden Jokowi mengatakan sudah memberikan pandangan pada Megawati berdasarkan angka-angka atau data yang ada.
Nah, data dimaksud bisa jadi adalah hasil survei elektabilitas yang sudah banyak diberitakan media massa.
Kader PDIP yang paling kinclong hasil surveinya, sudah jelas, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Makanya, sering diulas di media, sekiranya Megawati berpikir rasional, tentu PDIP akan mengusung Ganjar pada Pilpres 2024 mendatang.
Di sinilah masalahnya, seolah-olah jika PDIP bukan mengusung Ganjar, dianggap tidak rasional. Betulkah seperti itu?
Ingat, survei pun bersifat fluktuatif, bisa naik dan bisa turun. Waktu yang tersedia masih cukup panjang, bisa saja kader PDIP selain Ganjar nantinya akan melejit elektabilitasnya.
Jadi, misalnya PDIP nantinya mengusung Puan Maharani, jangan serta merta mengatakan Megawati tidak rasional.
Bukankah secara pengalaman, Puan sudah memegang pos strategis, yakni sebagai menteri koordinator selama 5 tahun dan berikutnya menjadi Ketua DPR RI.
Apapun keputusan Megawati, pasti ada dasar rasionalitasnya, bukan semata karena faktor suka-tidak suka secara pribadi.
Ada satu lagi isu terkait capres, di banyak kesempatan, Presiden Jokowi ditafsirkan oleh pihak media meng-endorse Prabowo Subianto.
Masalahnya, Prabowo yang juga Menteri Pertahanan itu bukan berasal dari PDIP. Beliau Ketua Umum Partai Gerindra.
Apakah Jokowi juga memberi pandangan pada Megawati untuk membuka kemungkinan koalisi PDIP dengan Gerindra?
Jika betul seperti itu, nanti akan ada kemungkinan PDIP-Gerindra mengusung Prabowo-Ganjar  atau Prabowo-Puan.
Bisa juga PDIP tak akan mau melepas kusri capres, sehingga kalaupun berkoalisi dengan Gerindra, calonnya menjadi Ganjar-Prabowo atau Puan-Prabowo.
Namun, agaknya juga berat bagi Prabowo kalau hanya ditempatkan sebagai cawapres.
Bagaimanapun, sekali lagi, apapun keputusan Megawati, semuanya rasional.
