Maklum saja, ketika beliau masih kecil sekitar 60 tahun lalu, belum ada yang namanya "Program Wajib Belajar" yang dicanangkan pemerintah.
Meskipun demikian, tanpa program wajib belajar pun, pada dasarnya upaya pemberantasan buta huruf sudah dilaksanakan pemerintah semenjak lahirnya Republik Indonesia.
Secara resmi, Presiden Soekarno mencanangkan program Pemberantasan Buta Huruf (PBH) pada 14 Maret 1948. Hal itu tentu berkesinambungan hingga sekarang.
Hanya saja, jika mengacu pada data di laman kemendikbud.go.id rilisan 12 Desember 2020, pemberantasan buta aksara atau buta huruf masih menyisakan 1,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
Artinya, dengan jumlah penduduk sebanyak 273,5 juta orang per akhir 2020, maka terdapat 3,2 juta orang Indonesia yang buta huruf.
Meskipun data di atas tidak merinci berapa jumlah buta huruf pada kelompok usia anak-anak atau remaja, tapi diperkirakan masih cukup banyak.Â
Bila program wajib belajar betul-betul berhasil sepenuhnya, tentu tak ada lagi warga yang buta huruf.Â
Bisa jadi masih banyak anak-anak yang karena faktor ekonomi hanya belajar hingga kelas 1 atau 2 SD, dan setelah itu drop out.
Mungkin karena sudah bisa membaca, anak-anak itu lalu diajak bapaknya ikut memulung, mengemis, dan sebagainya.
Karena di rumah (lebih tepatnya gubuk semi permanen) tidak ada bahan bacaaan, orang tua juga tidak membaca apapun, si anak yang tadinya sudah bisa membaca, akan hilang lagi kemampuannya.
Padahal, kemampuan membaca itu butuh pengulangan, sehingga menjadi kebiasaan. Kalau tidak, kemampuan itu akan lenyap lagi.
