Ketika Presiden Joko Widodo menjadi buah bibir media internasional berkat kesuksesan KTT G20 Bali pada pertengahan November lalu, di negara tetangga kita, Malaysia, tengah sibuk menghadapi pemilu.
Sistem di Malaysia membolehkan pemilu dilakukan lebih cepat dari jadwal semula, setelah terjadi perpecahan di parlemen antar sesama partai pendukung Perdana Menteri (PM) Ismail Sabri.
Maka, meskipun Ismail baru 14 bulan duduk di kursi PM, pemilu pun digelar pada Sabtu (19/11/2022) yang lalu.
Hanya saja, hasilnya malah membuat terjadi kebuntuan politik. Tak satu partai pun yang meraih 112 kursi dari 222 kursi parlemen yang diperebutkan.
Artinya, tak ada partai yang bisa membentuk pemerintahan sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain.
Pakatan Harapan yang dinakhodai politisi senior Anwar Ibrahim, tampil sebagai pemenang, tapi hanya meraih 82 kursi.
Peringkat kedua ditempati Perikatan Nasional yang dipimpin mantan PM Muhyiddin Yassin dengan 73 kursi.
Ironisnya, Ismail Sabri dari Barisan Nasional hanya mendapat 30 kursi. Inilah perolehan terburuk Barisan Nasional, karena dulu sangat lama berkuasa seperti Golkar di Indonesia masa Orde Baru.
Namun demikian, Barisan Nasional menjadi rebutan antara pihak Anwar dan Muhyiddin untuk diajak berkoalisi.
Sayangnya, koalisi gagal tercipta, sehingga akhirnya siapa yang akan jadi PM diserahkan kepada Raja Malaysia.
Hingga tulisan ini diketik, Raja Malaysia masih belum memutuskan siapa yang akan jadi PM.
Tapi, peluang Anwar Ibrahim masih ada karena ada kemungkinan dipilih oleh Raja Malaysia.
Kalau saja Anwar yang terpilih, ada harapan hubungan Indonesia-Malaysia akan semakin membaik di masa depan.
Hal itu karena Anwar sejak dulu sudah akrab secara personal dengan politisi, pejabat dan pemuka agama di Indonesia.
Seperti diketahui, di Malaysia memakai sistem kerajaan. Raja menjadi kepala negara dan PM sebagai kepala pemerintahan.
Sedangkan kita di Indonesia adalah republik dengan sistem presidensial, di mana kepala negara dan kepala pemerintahan sama-sama dijabat oleh Presiden.
Pada awal kemerdekaan dulu, Indonesia menggunakan sistem parlementer, di mana PM sebagai kepala pemerintahan dan Presiden sebagai kepala negara.
Ada beda paling mendasar dalam membandingkan pemilihan PM di Malayisa dan Pemilihan Presiden (Pilpres) di Indonesia.
Degan sistem rakyat memilih langsung pasangan capres-cawapres yang dijagokannya, membuat Indonesia tak mungkin mengalami kebuntuan seperti di Malaysia.
Kalaupun saat pilpres tak ada pasangan yang unggul mutlak dengan perolehan suara di atas 50 persen, akan dilakukan pilpres putaran kedua yang hanya diikuti peraih suara urutan pertama dan kedua.
Tapi, ketika di awal reformasi, Indonesia menetapkan sistem yang mirip Malaysia, di mana Presiden dipilih oleh MPR.
Waktu itu PDIP sebagai pemenang pemilu 1999 terpaksa gigit jari, karena Amien Rais menggalang kekuatan Poros Tengah untuk memenangkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden.
Jadi, mana yang lebih bagus, pilpres di Indonesia atau pemilihan PM di Malaysia?
Kita boleh berbeda pendapat, tapi jika dilihat dari sisi demokrasinya, agaknya sistem Indonesia lebih baik, karena rakyat yang memilih presiden.
Tentu, dengan catatan, semua aturan pemilihan diterapkan dengan baik. Tidak ada kecurangan, dan tidak ada "serangan fajar" alias politik uang.
