Berakhir sudah masa jabatan 5 tahun Anies Baswedan sebagai orang nomor satu di Pemprov DKI Jakarta, terhitung sejak 16 Oktober 2022 yang lalu.
Tulisan ini tidak bermaksud menilai kinerja Anies selama menjadi gubernur bagi sekitar 10 juta warga ibu kota. Tentu, di beberapa hal ada keberhasilannya dan di beberapa hal masih belum berhasil.
Secara fisik, kemajuan di Jakarta terlihat dari bertambahnya area taman kota sebagai ruang publik, juga semakin banyak trotoar yang memanjakan pejalan kaki.
Namun, masih terdapat masalah klasik seperti yang dipesankan Presiden Joko Widodo kepada Heru Budi Hartono yang dilantik menggantikan Anies.
Masalah klasik itu adalah soal banjir, kemacetan lalu lintas dan masalah tata ruang. Itulah yang menjadi fokus tugas Heru Budi Hartono.
Dari tayangan sejumlah stasiun televisi, acara perpisahan Anies Baswedan yang dihadiri lumayan banyak warga Jakarta berlangsung meriah di kawasan Bunderan HI, Minggu (16/10/2022).
Ke mana Anies setelah ini, tak perlu dipertanyakan. Soalnya, kiprahnya selama ini ternyata diapresiasi oleh Partai Nasdem.
Apresiasi tersebut tidak tanggung-tanggung, Anies yang sebetulnya seorang yang non partisan (bukan anggota partai politik tertentu), dipilih sebagai capres yang diusung Nasdem untuk Pilpres 2024 mendatang.
Apakah keputusan Nasdem karena mengikuti aspirasi dari bawah, atau karena Surya Paloh sebagai ketua umumnya sudah terlanjur "jatuh cinta", itu soal lain.
Yang jelas, agenda Anies ke depan pasti sangat padat dalam rangka meraih dukungan dari lebih banyak masyarakat di berbagai penjuru tanah air.
Tapi, tunggu dulu, sebetulnya posisi Anies sendiri belum aman. Bukankah Nasdem secara ketentuan belum bisa mengusung capresnya sendiri?
Untuk itu, tugas Anies dan tentu juga tugas Nasdem yang sangat urgen adalah memastikan partai lain yang mau berkoalisi dengan Nasdem.
Sejauh ini, partai lain yang lagi menjajaki kerjasama dengan Nasdem hanya 2 partai, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Agar kedua partai itu sah berkoalisi, hal yang tak dapat ditawar-tawar adalah penetapan siapa cawapres yang akan mendampingi Anies.
Tanpa kesepakatan terhadap siapa cawapresnya, rasanya tidak akan tercipta koalisi yang solid antara Nasdem, PKS, dan Demokrat.
Di lain pihak, Nasdem sendiri sudah memberikan keleluasaan kepada Anies untuk memilih siapa cawapres yang cocok chemistry-nya dengan Anies.
Hanya saja, Anies sudah menyatakan tidak akan tergesa-gesa dalam menjatuhkan pilihan, mengingat jadwal pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) relatif masih lama.
Artinya, publik perlu bersabar. Diduga hingga akhir tahun 2022 ini belum akan diresmikan adanya koalisi Nasdem-Demokrat-PKS.
Seperti yang diberitakan sejumlah media, Anies baru menyebutkan soal kriteria yang harus dipenuhi cawapres yang akan mendampinginya. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut.
Pertama, harus bisa memberikan kontribusi dalam pemenangan. Penafsiran atas kontribusi tentu bisa bermacam-macam.Â
Tingkat elektabilitas yang tinggi menurut hasil survey dapat dianggap sebagai prediksi dari kontribusi tesebut. Selain itu, kontribusi bisa berarti mau "berkeringat", dan mungkin juga soal sharing dana.
Kedua, harus mampu memperkuat stabilitas koalisi. Nah, kalau ini jelas, maksudnya adalah cawapres tersebut diterima dengan baik oleh ketiga partai yang berkoalisi.
Ketiga, harus mampu membantu Anies dalam menjalankan pemerintahan yang efektif. Tentu hal ini berlaku dengan asumsi Anies memenangkan Pilpres 2024.
Anies sendiri pernah menyampaikan bahwa ia sangat terbantu oleh Ahmad Riza Patria sebagai wakil gubernur yang mendampinginya selama menjadi DKI-1.
Tapi, Ahmad Riza Patria kali ini dalam posisi yang berseberangan dengan Anies, karena Ahmad dari Gerindra akan berjuang menggolkan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI mendatang.
Jadi, siapa cawapres Anies? Sabar, tulisan ini tidak akan berandai-andai.
