Pj Gubernur DKI Jakarta Harus Steril dari Pengaruh Parpol

Siapa yang akan menjadi Pj Guberbur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan yang akan habis masa jabatannya pada 16 Oktober 2022 mendatang?

Jika menyimak pemberitaan di sejumlah media daring, ada beberapa nama yang cukup menonjol dan dijagokan oleh tokoh masyarakat atau anggota DPRD DKI Jakarta tertentu yang diwawancari para jurnalis.

Pertama, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali, yang dijagokan Abdul Ghoni, penasehat Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta.

Alasannya, Marullah adalah putra daerah alias asli orang Betawi. Tentu, pengalaman Marullah yang pernah jadi Wali Kota Jakarta Selatan, juga menjadi menjadi salah satu pertimbangan.

Kedua, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mewakili DKI Jakarta, Jimly Asshiddiqie, mendukung Bahtiar, yang sekarang menjabat sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Adapun alasan Jimly karena menilai sosok Bahtiar sebagai orang yang netral dan tidak punya kepentingan politik, seperti diberitakan tempo.co (5/9/2022).

Ketiga, nama yang sejak awal sudah sering disebut-sebut, yakni Heru Budi Hartono. Posisi Heru saat ini sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) tentu merupakan sebuah keuntungan tersendiri.

Heru menjabat Kasetpres sejak 2017. Artinya, Presiden Joko Widodo tentu sudah mengenal dengan baik kemampuan Heru.

Apalagi, saat Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta, Heru ditunjuk menjadi Wali Kota Jakarta Utara pada 2014.

Ketika Basuki Tjahaja Purnama yang lebih dikenal dengan nama Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta, Heru dipindahkan dari wali kota menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta.

Kita tunggu saja, siapa di antara ketiga figur di atas yang akhirnya menjadi pengganti sementara Anies Baswedan? 

Atau, tak tertutup kemungkinan ada kejutan, bila akhirnya yang ditugaskan sebagai Pj. Gubernur adalah figur lain diluar tiga sosok di atas.

Yang penting, harapan warga Jakarta agar mendapat seorang pemimpin yang profesional dengan rekam jejak yang cemerlang, bisa terpenuhi.

Jika kebetulan sosok yang terpilih adalah putra daerah, tentu ada nilai plusnya, karena masyarakat Betawi sejak lama seperti tidak menjadi tuan rumah di kotanya sendiri. 

Tapi, parameter utama seharusnya terletak pada sikap netral seorang Pj Gubernur terhadap parpol manapun. Kenetralan tersebut akan menjadikannya tetap steril dari pengaruh parpol.

Masalahnya, sebagai Pj. Gubernur, tentu akan berperan besar saat Pilgub DKI Jakarta dilangsungkan pada 2024 mendatang, di mana Anies Baswedan masih berpeluang menjadi gubernur satu periode lagi.

Diduga, jika Anies tidak maju sebagai capres-cawapres pada pilpres 2024 karena tidak ada parpol pengusung, Anies masih berminat kembali menduduki kursi DKI-1.

Di lain pihak, parpol lain yang bukan pendukung Anies, wajar pula sangat berharap mendapat kesempatan untuk menjadi orang nomor satu di Jakarta, walaupun nanti Jakarta bukan lagi ibu kota negara.

Nah, Pj Gubernur harus independen, tidak memihak salah satu calon gubernur mendatang.