Bandara Soetta Jakarta, "De Facto" dan "De Jure"

Wacana pembentukan Provinsi Jakarta Raya, tanpa embel-embel "DKI" karena nantinya Jakarta tidak lagi jadi ibu kota RI, belakangan ini mencuat kembali.

Adalah Wali Kota Depok, Mohammad Idris, yang mewacanakan dengan berpendapat bahwa Depok sebaiknya bergabung ke Jakarta dan bukan bagian dari Provinsi Jawa Barat lagi.

Bukan hanya Depok, tapi kawasan penyangga Jakarta lainnya, seperti Bogor, Bekasi dan Tangerang, diyakini akan lebih baik kondisinya bila bergabung dengan Jakarta Raya.

Tapi, terlepas dari wacana di atas, saat ini kawasan penyangga secara "de jure" memang tidak masuk DKI Jakarta, namun secara "de facto" sudah menjadi bagian dari Jakarta.

Makanya, jangan heran, bagi orang daerah, terutama dari luar Jawa, bila bepergian ke rumah saudaranya di Depok, lazim saja mengatakan bahwa ia pergi ke Jakarta.

Atau, dalam percakapan sehari-hari, biasa saja terdengar kalimat seperti ini; "Saya Jakarta-nya di Bekasi". Dan rasanya tidak bakal ada orang lain yang keberatan dengan perkataan "Jakarta-nya di Bekasi" tersebut.

Tapi, bagi media massa persoalannya jadi lain. Harian Kompas sebagai contoh, selalu akurat dalam menyebutkan nama dan lokasi suatu tempat.

Makanya, meskipun masyarakat umum biasanya menyebut Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) sebagai bandara di Jakarta, Kompas akan konsisten menyebutnya secara lengkap: Bandara Soetta, Tangerang, Banten.

Apakah masyarakat salah dengan menyebutnya sebagai bandara Jakarta? Hal ini bisa kita perdebatkan, dan masalahnya kembali soal de facto dan de jure.

Sejarahnya dulu, yang namanya bandara utama di Jakarta terletak di Kemayoran, Jakarta Pusat. 

Tapi, pada tahun 1985, bandara ini resmi ditutup dan aktivitas penerbangan dialihkan ke bandara baru yang dinamakan Bandara Soetta.

Jelaslah, meskipun Bandara Soetta berada di Tangerang, tapi fungsinya adalah bandara untuk Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. 

Artinya, Bandara Soetta memang dimaksudkan sebagai bandaranya Jakarta, bukan bandaranya Tangerang.

Hal yang sama juga terjadi pada Universitas Indonesia (UI) yang apabila ingin akurat harus ditulis sebagai: "UI Depok, Jawa Barat".

Tapi, boleh-boleh saja bila ada yang mengatakan UI Jakarta, karena asal mulanya UI memang universitas negeri yang jadi "jatah" Jakarta.

Dulu, UI terletak di 3 lokasi terpisah, yakni di Salemba dan Pegangsaan Timur (Jakarta Pusat), serta Rawamangun (Jakarta Timur).

Sejak 1987, UI pindah ke lokasi yang sangat luas (320 hektare) di Depok, Jawa Barat, yang berbatasan dengan Jakarta Selatan. 

Namun, kampus UI yang di Salemba, tetap dipertahankan untuk kampus Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedoktaran Gigi, dan Program Pascasarjana. 

Tak salah-salah amat bukan, kalau ada yang tetap menyebutkan sebagai UI Jakarta? Karena itu tadi, UI memang "jatahnya" Jakarta.

Sedangkan untuk Jawa Barat, "jatah" tersebut sudah diambil oleh Unpad, ITB dan juga IPB (meskipun awalnya IPB adalah Fakultas Pertanian UI).

Bahkan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, sepertinya memang lebih sering disebut sebagai UIN Jakarta, meskipun kampusnya berada di Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Hanya Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang secara "de facto" dan sekaligus "de jure" terletak di Jakarta. Universitas yanng dulunya IKIP Jakarta ini terletak di Rawamangun, Jakarta Timur.

Kalau begitu, jelaslah, dalam persepsi masyarakat, terlepas dari jadi atau tidaknya terbentuk Provinsi Jakarta Raya, yang namanya Bodetabek sudah dianggap bagian dari Jakarta, tanpa perlu dipertegas sebagai Jabodetabek.