Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah melantik tiga orang Penjabat (Pj) Gubernur untuk tiga provinsi baru hasil pemekaran di Papua.
Pelantikan tersebut berlangsung di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada hari Jumat (11/11/2022) yang lalu.
Adapun ketiga Pj Gubernur dimaksud terdiri dari Nikolaus Kondomo (Papua Pegunungan), Ribka Haluk (Papua Tengah), dan Apolo Safanpo (Papua Selatan).
Nikolaus sebelumnya adalah Staf Ahli di Kejaksaan Agung, Ribka seorang wanita Staf Ahli Mendagri, dan Apolo yang lama menjadi akademisi Universitas Cenderawasih Jayapura juga Staf Ahli Mendagri.
Tentu ketiga Pj Gubernur yang semuanya putra-putri daerah Papua sendiri, dipandang punya kemampuan yang memadai, sehingga dipilih mengemban tugas yang tidak ringan itu.
Kenapa disebut tidak ringan? Karena membentuk provinsi baru, tentu banyak yang harus dimulai dari nol.Â
Kita berharap dengan pembentukan beberapa povinsi baru, akan terjadi percepatan pembangunan di kawasan ujung timur tanah air tersebut.
Sebetulnya, berbicara soal pemekaran, mungkin banyak daerah lain di luar Papua yang "iri" dengan Papua.Â
Soalnya, terlalu banyak daerah yang ingin membentuk provinsi baru, dan bahkan telah melakukan semacam langkah persiapan.
Sebagai misal, di Sumatera Utara telah lama dimunculkan wacana pembentukan Provinsi Tapanuli.
Di Sulawesi Utara, muncul wacana Provinsi Nusa Utara yang mencakup pulau-pulau yang relatif dekat ke Filipina.
Masalahnya, setelah Provinsi Kalimantan Utara diresmikan pada 2013, pemerintah tak lagi memproses permohonan pembentukan provinsi (dan juga kabupaten/kota) baru.
Papua perlu dipandang sebagai pengecualian, karena pembentukan 3 provinsi baru di atas, dilakukan saat masih diberlakukan moratorium.
Barangkali, pertimbangan kompleksnya permasalahan di wilayah Papua yang sangat luas, termasuk karena isu keamanan, makanya muncul pengecualian tersebut.
Menjadi pertanyaan, apakah memang pemekaran menjadi jawaban yang jitu atas kompleksnya permasalahan di Papua?
Hanya waktu nanti yang akan membuktikan. Sekiranya kesejahteraan masyarakat di semua provinsi di Papua meningkat signifikan, maka inilah justifikasi atas pemekaran.
Indikator kesejahteraan rakyat harus menjadi yang paling utama. Jangan sampai terjebak dengan indikator kemajuan semu.
Bahwa secara fisik suatu daerah hasil pemekaran akan terlihat maju, karena kantor-kantor bertambah, itu sudah pasti.
Jumlah pegawai pun bertambah, dan perumahan di sekitar kawasan perkantoran yang baru dibangun jadi semarak.
Demikian pula para pedagang membangun kios berbagai kebutuhan para pegawai tersebut, akan lebih ramai ketimbang sebelum pemekaran.
Hal itu  sesuai dengan prinsip "ada gula, ada semut". Tapi, jika tidak berdampak banyak pada kesejahteraan masyarakat, artinya telah terjebak pada kemajuan semu.
Perlu dikritisi, berbagai pembangunan fisik tersebut jangan sampai dilakukan secara tidak efisien, dan tidak terkesan sebagai "bagi-bagi proyek".
Bahkan, lebih parah lagi bila arti bagi-bagi proyek tersebut adalah bagi-bagi korupsi, atau semacam tanda terima kasih kepada tim sukses pemekaran.
Bagaimanapun pembangunan harus diawasi. Dulu, secara geografis susah didatangi dari ibu kota provinsi, seperti ketika Papua belum dipecah dalam beberapa provinsi.
Dengan adanya pemekaran, maka rentang pengawasan  tidak terlalu luas lagi. Di ibu kota provinsi baru pasti akan ditempatkan aparat pengawas yang lebih banyak, sesuai dengan level provinsi.
Proyek pembangunan yang ideal, seharusnya punya multiplier effect, dalam arti cukup nendang bagi kesejahteraan rakyat.
Misalnya, dengan memakai buruh bangunan tenaga lokal, membeli bahan-bahan dari pelaku UMKM lokal, dan sebagainya.
Kita ucapkan selamat bagi 3 Pj Gubernur baru, semoga pembangunan di semua provinsi di Papua berjalan sesuai dengan harapan, yang berujung pada kemakmuran rakyat.
