Wacana Pemilu Ditunda Hangat Lagi Berdalih "Big Data"

Deddy Corbuzier, figur yang dulu identik dengan pertunjukan berlabel "magician", sekarang sukses menjadi Youtuber. Ia berhasil menghadirkan tokoh-tokoh penting untuk membahas topik yang lagi hangat di media massa.

Seperti pada Jumat (11/3/2022) kemarin, dalam siniar (podcast) di kanal Youtube Deddy Corbuzier, menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

Maka, jadwal Pemilu 14 Februari 2024 yang oleh sejumlah politisi diwacanakan untuk ditunda, kembali menghangat karena menjadi topik pembicaraan Deddy dan Luhut.

Padahal, wacana yang awalnya dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dianggap sudah selesai dengan adanya pernyataan Presiden Joko Widodo.

Presiden mengatakan akan taat pada konstitusi, yang dapat ditafsirkan bahwa pemerintah tidak akan menunda Pemilu. 

Jadi, mereka yang berminat menjadi Capres 2024, baik yang berasal dari parpol maupun dari kalangan profesional, sudah harus menyiapkan strategi yang dianggap jitu untuk mendongkrak elektabilitasnya.

Soalnya, dengan waktu yang tersisa sekitar 2 tahun, bukanlah waktu yang lama. Sejauh ini, berdasarkan survei Litbang Kompas, ada 3 nama yang elektabilitasnya lumayan besar, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.

Kebetulan, 3 ketua umum parpol yang mewacanakan penundaan pemilu, elektabilitasnya memang rendah. Tidak tahu juga, apa karena itu mereka mewacanakan penundaan pemilu.

Nah, kembali ke acara Deddy Corbuzier, ternyata menurut Luhut Binsar Panjaitan, pemilih Demokrat, Gerindra dan PDIP mendukung pemilu ditunda, seperti yang dimuat pada cnnindonesia.com (11/3/2022).

Mohon jangan salah baca, yang disebut Luhut adalah pemilih partai, bukan pengurus. Artinya mereka yang memilih partai tersebut di pemilu.

Kalu pendapat pengurus partai, sudah tersiar di media massa bahwa PDIP, Demokrat dan Gerindra tidak mendukung penundaan pemilu.

Big data dari 110 juta pengguna media sosial menjadi alasan Luhut. "Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta," begitu antara lain kata Luhut (detik.com, 11/3/2022).

Dari data besar di berbagai aplikasi media sosial seperti Facebook dan Twitter itulah, menurut Luhut, masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang.

Maksudnya, masyarakat tak ingin gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan. Gaduh politik itu mengacu pada pertentangan antar kelompok cebong dengan kampret atau kelompok kadrun.

Masih dari big data yang diklaim Luhut, rakyat Indonesia juga mengkritisi dana Rp 100 triliun lebih untuk Pemilu 2024. Seharusnya, aspirasi publik soal keengganan menggelar Pemilu 2024 ditangkap oleh partai, kata Luhut.

Nah, sekarang partai mana yang benar dalam menangkap aspirasi publik, apakah kelompok PKB-Golkar-PAN atau justru PDIP-Gerindra-Demokrat?

Yang pasti, wacana pemilu ditunda masih bergulir, dan bola ada ditangan parpol, apakah mau mengamandemen konstitusi melalui sidang MPR agar pemilu ditunda atau tidak.