Presiden Joko Widodo sudah melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN), pada Kamis (10/3/2022) yang lalu. Figur profesional yang dipercaya Presiden adalah Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, masing-masing sebagai kepala dan wakil kepala IKN.
Dengan demikian, terjawab sudah teka-teki siapa yang akan diserahi tugas besar untuk "menyulap" sebuah kawasan hutan tanaman industri di Kalimantan Timur menjadi IKN yang sudah diberi nama Nusantara.
Ada lagi acara yang menarik, pada Senin (14/3/2022), Presiden direncanakan berkemah dan menginap di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Tempat Presiden beserta rombongan berkemah tersebut adalah tempat di mana nantinya Istana Negara akan dibangun (detik.com, 12/3/2022). Lokasi tersebut juga menjadi titik nol kilometer IKN Nusantara.
Ada yang menarik seperti ditulis kompas.com (13/3/2022), Presiden Joko Wiododo serta gubernur se-Indonesia yang diundang ke IKN akan melakukan ritual Kendi Nusantara. Untuk itu, para gubernur diminta membawa 1 liter air dan 2 kilogram tanah dari daerah asal masing-masing.
Itulah bukti keseriusan Presiden Joko Widodo dalam membangun IKN Nusantara. Beliau sama sekali tak terpengaruh dengan pendapat miring yang pernah bikin heboh yang mengatakan IKN Nusantara sebagai tempat jin buang anak.
Terlepas dari soal biaya yang pasti sangat besar untuk membangun IKN Nusantara, harus diakui bahwa kapasitas DKI Jakarta sudah tidak lagi optimal menjalankan fungsinya sebagai IKN.
Pengalaman banyak negara yang telah lebih dahulu memindahkan ibu kotanya bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia. Hal-hal baik di luar negeri kita contoh dan yang kurang baik, kita hindari.
Apa yang dilakukan Myanmar, yang sejak 2005 memindahkan ibu kota dari Yangon (sebelumnya disebut Rangoon) ke Naypyidaw, adalah salah satu contoh dimaksud di atas.
Kompasianer Jepe Jepe yang berkunjung pada tahun 2019 ke Naypyidaw, menuliskan kesan-kesannya di Kompasiana (12/3/2022).Â
Menurut Jepe Jepe, Naypyidaw kota yang sepi, tapi bukanlah "kota hantu" seperti yang ditulis pers negara-negara barat yang secara politik berseberangan dengan Myanmar.Â
Soal kota yang sepi itu (padahal dihitung dari 2005-2019, sudah 14 tahun Naypyidaw sebagai ibu kota), kita harapkan tidak terjadi di IKN Nusantara.
Bahwa pada awalnya menjadi kota yang sepi, tentu tidak terhindarkan. Hanya saja, kalau bisa setelah 5 tahun sudah mulai ramai, sehingga lebih berdenyut sebagai IKN dan tidak membuat jenuh warga yang tinggal di sana.Â
Namun demikian, ramainya IKN juga jangan kebablasan, jangan sampai menjadi seperti Jakarta. Nah, tentu pengelola IKN Nusantara sudah tahu berapa tingkat keramaian yang ideal.
Tekad yang kuat dari pemerintah pusat dan didukung oleh semua gubernur, menjadi langkah awal yang baik dalam mewujudkan IKN Nusantara yang ideal tersebut.
Bahkan, sebetulnya tidak hanya gubernur sebagai pejabat daerah yang memberikan dukungan, para bupati dan wali kota pun juga begitu.
Kenapa dukungan pejabat daerah menjadi penting? Karena di tahap awal berfungsinya IKN Nusantara, bisa jadi pejabat daerah yang punya acara kunjungan dinas ke IKN, akan tidak semudah dibanding kalau mereka ke Jakarta.
Bupati Kabupaten Bintuni, Provinsi Papua Barat, dalam siaran berita TVRI, Minggu pagi (27/2/2022) menyatakan dukungannya untuk IKN Nusantara. Banyak alasan yang dikemukakannya, salah satunya adalah agar lebih mudah akses ke IKN dari wilayah timur Indonesia.
Pertanyaannya, apakah memang akan lebih mudah? Memang, jika ditarik garis lurus dari Bintuni ke Nusantara, lebih pendek dari jarak Bintuni-Jakarta.
Tapi, dalam transportasi ada aspek ekonomis yang harus dipertimbangkan, sehingga mungkin saja dalam rute penerbangan, dari Bintuni ke Nusantara akan lebih lama dan lebih mahal ketimbang ke Jakarta.
Sekarang ini, jalur dari Bintuni ke Jakarta dimulai dengan naik pesawat kecil ke Manokwari. Kemudian disambung dengan pesawat rute Manokwari-Jakarta dengan transit di Makassar.
Logikanya, bila nanti belum tersedia penerbangan langsung Makassar-Nusantara (kalau pun tersedia tapi dengan frekuensi yang sangat sedikit), bisa-bisa malah terpaksa transit di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).
Hal itu seperti yang sekarang terjadi bila seseorang terbang dari Pontianak ke Balikpapan atau sebaliknya. Meski masih sesama pulau Kalimantan, penerbangannya harus via Jakarta atau Surabaya.
Soalnya, diperkirakan nantinya Bandara Soetta tetap menjadi hub tersibuk di Indonesia. Dari Soetta ke Nusantara akan lebih banyak penerbangan ketimbang dari kota-kota lain ke Nusantara. Paling tidak pada 5 tahun pertama saat Nusantara masih relatif sepi.
Dari Bandara Soetta tersedia penerbangan ke hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia secara langsung. Meskipun ada juga yang satu kali transit, seperti ke Mamuju (ibu kota Sulawesi Barat) yang harus transit di Makassar.
Atau, kalau ke Tanjung Selor (ibu kota Kalimantan Utara), mau tak mau dari Soetta terbang ke Tarakan, dan kemudian menggunakan moda transportasi laut ke Tanjung Selor. Tarakan berada di pulau kecil, sedangkan Tanjung Selor di daratan Kalimantan.
Hal yang sama berlaku pula kalau pergi ke Sofifi, ibu kota Maluku Utara. Dari Soetta naik pesawat ke Ternate, lalu berganti ke moda transportasi laut ke Sofifi yang ada di Pulau Halmahera.
Intinya, pada tahap awal, para pejabat pusat yang dipindahkan ke IKN Nusantara, serta pejabat daerah yang ada urusan ke IKN, perlu siap mental menghadapi kekurangnyamanan yang mungkin dihadapi. Tapi, secara bertahap seharusnya kondisinya akan lebih baik hingga menjadi IKN yang ideal.
