Teman saya pernah bekerja sama dengan seseorang untuk mendapatkan hak pengelolaan toilet di beberapa rest area di jalan tol.Â
Tapi, itu kejadiannya sudah lama, sekitar tahun 2012-2013, ketika toilet di tempat peristirahatan jalan tol Jakarta-Cikampek dan Jakarta-Anyer, belum ditulisi "Toilet Gratis".
Jadi, dugaan saya, waktu itu di masing-masing rest area sudah ada pihak yang memenangkan "tender" untuk mengelolanya.Â
Pengelola ini bertanggung jawab atas kebersihan dan kelengkapan peralatan toilet, termasuk juga membayar upah petugas toilet.
Namun, semua itu tertutupi dari uang yang dibayarkan pengguna toilet, bahkan menuai keuntungan, sehingga berani membayar imbalan kepada investor pasif.
Yang saya maksud dengan investor pasif adalah seperti teman saya itu tadi. Ia memasukkan modal dan ada kontrak yang menjelaskan teman saya akan dapat imbalan setiap bulannya sejumlah yang tertera pada lampiran kontrak itu.
Kalau saya tidak salah ingat, teman ini hanya beberapa bulan saja menerima imbalan, setelah itu perjanjian terpaksa diakhiri karena di semua rest area jalan tol tidak dibolehkan lagi memungut bayaran dari pengunjung.
Konon, hal itu bermula dari temuan seorang anggota DPR yang mengerti ketentuan bahwa toilet di rest area merupakan bagian dari pelayanan jalan tol dan harus gratis.
Sejak itu, seperti saya lihat sendiri, di banyak rest area jalan tol, di depan toilet ada tulisan besar "Toilet Gratis".Â
Bahwa dalam praktiknya ada sebagian pengunjung yang tetap bayar, menurut saya tergantung keikhlasan masing-masing.
Yang penting penjaga toilet tidak menagih dan tidak ada kotak uang di meja dekat pintu masuk toilet.
Penjaga memang tidak kehilangan akal, biasanya mereka berdiri di depan pintu masuk dengan memegang beberapa lembar uang, dari nominal Rp 2.000, 5.000 hingga 10.000.
Ini semacam isyarat agar pengunjung "tahu sama tahu". Tulisannya memang "Gratis". Tapi, mbok ya, masak gak kasihan sama orang kecil yang membersihkan toilet?
Saya sendiri tidak tahu berapa gaji petugas toilet. Dugaan saya, paling tidak sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) setempat.
Uang dari pengunjung jadi tambahan penghasilan petugas toilet. Tidak masalah, asal penjaga toilet tetap menjaga kebersihan meskipun misalnya  banyak pengunjung yang tidak memberi tip.
Nah, sekarang tentang Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang menginstruksikan semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di bawah kendali Pertamina  atau anak perusahaannya, agar menggratiskan pelayanan toiletnya.
Hal itu sebagai buntut dari temuan Erick di sebuah SPBU di Probolinggo, Jawa Timur, yang memungut bayaran untuk penggunaan toilet.
Memang, yang relatif tertib sejauh ini baru di SPBU yang ada di rest area jalan tol. Sedangkan di luar itu, seperti yang ditemui Erick, biasanya memasang tarif Rp 2.000 kepada pengunjung yang menggunakan toilet.
Tapi, uang tersebut digunakan untuk pembelian barang yang diperlukan untuk memebersihkan toilet, selain sebagai "upah" petugas kebersihan.
Sangat baik kalau akhirnya semua toilet di SPBU bisa gratis, asal pengelola SPBU tetap menjamin kebersihan toilet dan juga membayar upah penjaga toilet.
Toilet di pinggir jalan yang berdiri sendiri (bukan berada di area SPBU) tetap bisa beroperasi seperti biasa dengan menarik bayaran dari pengunjung.
Contohnya, bagi yang sering terjebak macet di jalur Puncak, Jawa Barat, kalau kebelet pasti membutuhkan toilet sederhana di pingir jalan.
Jangan kaget, kawasan Puncak memang terkenal dengan kemacetennya, terutama di akhir pekan. Ketika itu pengunjung toilet adakalanya antre.
Makanya, membuka toilet sederhana di pinggir jalan yang ramai lalu lintasnya, punya nilai bisnis yang menggiurkan, bisa lebih untung dari membuka usaha kos-kosan.
