Lebih lanjut, Ida Fauziyah mengatakan bahwa tujuan penetapan upah minimum adalah untuk melindungi pekerja atau buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja.
Namun demikian, jika dibaca berbagai berita di media daring, kenaikan sebesar 1,09 persen sangat mengecewakan kalangan pekerja.Â
Sebagai misal, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai upah minimum 2022 lebih buruk dari zaman Soeharto (Kompas.com. 16/11/2021).
Kenaikan UMP 2022 di Provinsi Aceh hanya sebesar Rp 1.400. Aliansi Buruh Aceh menyebutnya sebagai pelecehan (cnnindonesia.com, 17/11/2021).
Contoh di atas masih bisa diperpajang, tapi sudah cukup mewakili bahwa kenaikan upah di atas jauh di bawah yang diharapkan pekerja.
Di lain pihak, jika memperhatikan kepentingan kelompok pengusaha, tujuannya bagaimana agar perusahaan yang dikelolanya bisa berkembang dan omzetnya meningkat.
Untuk itu, tentu salah satunya dengan menetapkan harga produk yang dijualnya harus bisa bersaing dibandingkan perusahaan pesaing atau dibanding produk impor.
Agar bisa bersaing, perusahaan harus mampu beroperasi secara efisien antara lain dengan tidak menaikkan upah tahunan di atas kemampuan keuangan perusahaan.
Nah, sebetulnya ada titik temu antara tujuan pekerja dan tujuan perusahaan. Para pekerja pun ingin perusahaan tempat mereka bekerja berkembang pesat.
Untuk itu, mereka akan termotivasi bekerja secara produktif bila kebutuhan mereka terpenuhi, dalam arti upah yang diterimanya memadai.
Jadi masalahnya ibarat ayam dan telur, mana yang lebih dulu? Upah tinggi dulu baru produktif atau produktif dulu baru upah tinggi?
