Barangkali karena menilai beberapa orang menteri berminat untuk mencalonkan diri jadi presiden (nyapres), Presiden Jokowi akhirnya memberi lampu hijau bila menteri tersebut "jual diri".
Tentu saja, berminat nyapres belum jaminan akan jadi capres betulan. Ada partai politik (parpol) dengan jumlah kursi yang mencukupi di DPR, atau gabungan beberapa parpol, yang tertarik untuk mengusung sang menteri, barulah akan sah jadi capres.
Tapi, apapun itu, Presiden Jokowi sudah membebaskan para menteri untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitasnya menjelang tahun politik, meskipun pilpres itu sendiri akan diselenggarakan pada 2024 mendatang.
Sebetulnya, sebelum ada pernyataan Presiden pun, beberapa orang menteri sudah ketahuan menjadi media darling, sehingga setiap kegiatannya diliput oleh jurnalis.
Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan, diluar dugaan termasuk irit berbicara kepada jurnalis, padahal namanya selalu masuk papan atas pada berbagai survei elektabilitas capres.
Dengan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo diperkirakan masih bernafsu untuk menjadi capres lagi, setelah dua kali berturut-turut dikalahkan Joko Widodo pada pilpres sebelumnya.
Berbeda dengan Prabowo, kader Gerindra yang relatif belum lama menjadi menteri justru lebih dekat dengan pers. Kader dimaksud adalah Sandiaga Uno yang dipercaya Presiden Jokowi menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sandi diuntungkan, karena membidangi pariwisata, sehingga punya kesempatan mengunjungi  berbagai daerah, khususnya yang jadi objek wisata. Lagi pula, Sandi memang pintar berkomunikasi, ramah dan simpatik. Meskipun demikian, hasil survei masih belum menempatkan Sandi di papan atas.
Tri Rismaharini, Menteri Sosial yang juga kader PDIP, sering pula kegiatannya diliput pers. Sayangnya, yang sering diberitakan adalah justru ketika Risma marah-marah.
Akibatnya, berita tentang Risma di media massa bisa jadi malah menurunkan elektabilitasnya. Ada baiknya, Risma sedikit demi sedikit mencoba untuk meredam emosinya.
Siapa lagi menteri selain Prabowo, Sandi dan Risma, yang namanya disebut-sebut bakal nyapres? Nyapres di sini bisa juga nyawapres atau digandeng untuk posisi calon wakil presiden.
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, meskipun hasil surveinya rendah, karena menjadi orang nomor 1 di Partai Golkar, sangat mungkin akan jadi capres.
Satu lagi yang potensial adalah Mahfud MD karena posisinya sangat strategis sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Hanya saja, Muhfud harus pintar memikat hati pengurus parpol, agar ada yang mengusungnya pada Pilpres 2024.
Satu hal yang perlu ditekankan, para menteri yang mau "jual diri", jangan sekadar adu pencitraan, sekadar ramai di media massa dan media sosial.
Strategi terbaik adalah dengan unjuk kinerja, berhasil melaksanakan berbagai program di kementeriannya dan hasil itu dirasakan oleh rakyat. Tapi, unjuk kinerja pun harus hati-hati, jangan terjebak dengan bekerja secara ego sektoral tanpa memikirkan kepentingan kementerian lain.
Bahkan, kondisinya bisa jadi runyam kalau antar menteri tidak saling berkoordinasi, sehingga program suatu kementerian mungkin saja bertentangan dengan program kementerian lainnya.
Atau, terjadi overlap (tumpang tindih), sehingga menjadi mubazir karena untuk program yang sama atau mirip-mirip dikeluarkan anggaran dua kali atau lebih.
Dan yang paling penting, berbicara soal anggaran, jangan sampai seorang menteri terpeleset sehingga bersinggungan dengan tindak pidana korupsi.
Yang juga harus diawsai dengan cermat oleh insatansi yang bertugas mengawasi atau mengaudit, jangan sampai anggaran kementerian digunakan untuk program pencitraan menterinya.
Jelaslah, peran menteri koordinator menjadi sangat penting, agar tugas Presiden tidak terlalu dibebani untuk membangun kekompakan antar menteri.
Masalahnya, bisa saja menteri koordinator juga tertarik buat nyapres. Bukankah nama Mahfud MD dan Airlangga Hartarto masuk dalam berbagai survei terkait?
Maka, tak bisa lain, Presiden Jokowi yang pada akhirnya harus bersikap tegas agar para menteri yang "jual diri" tidak kebablasan, tidak mengabaikan tugasnya sebagai menteri.
Jika ada yang kebablasan, sebaiknya menteri tersebut diimbau untuk mengundurkan diri saja, agar bisa fokus untuk nyapres.
Kembali ke hasil survei dari berbagai lembaga, para menteri (selain Prabowo), kelihatannya harus bekerja lebih giat, agar bisa unggul dari 3 orang gubernur yang semuanya tergolong media darling.
Tiga orang gubernur itu justru sangat piawai dalam berkomunikasi, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Siapa saja mereka?
Pertama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Namanya semakin melejit, bahkan menurut salah satu versi survei, Ganjar meriah elektabilitas tertinggi.
Sayangnya, partai tempat Ganjar bernaung, PDIP, terkesan tidak atau belum memberikan dukungan. PDIP diduga akan mencalonkan Puan Maharani, putri ketua umumnya Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua DPR.
Tapi, dengan hasil survei yang bagus, Ganjar diperkirakan akan dipinang oleh parpol lain sekiranya tidak diusung oleh PDIP.
Kedua, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sukses DKI dalam menekan kasus Covid-19 merupakan salah satu keberhasilan Anies dan jajarannya.Â
Masalahnya, Anies bukan orang partai, dan PKS sendiri (bersama Gerindra) sebagai pendukung Anies pada Pilgub DKI yang lalu, belum tentu akan mengusung Anies di pilpres mendatang.
Ketiga, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sama dengan Anies, Kang Emil (demikian sapaan akrab Ridwan Kamil) juga bukan orang partai. Namun, penggemarnya di kalangan anak muda relatif banyak.
Bagaimanapun juga, menarik menunggu bagaimana persaingan para menteri dan juga para gubernur, setelah menteri bebas "jual diri".
Harapan kita, semua nama-nama di atas akan kompak-kompak saja, baik sesama menteri, sesama gubernur, dan antar menteri dan gubernur.
