Fenomena berkibarnya bendera putih di Malaysia telah menular ke Indonesia. Di negara jiran itu, rumah yang di depannya mengibarkan bendera putih, artinya penghuni di sana sudah memberikan tanda menyerah dan berharap dapat bantuan.
Dengan bendera putih, para relawan setempat lebih gampang mengidentifikasi warga yang perlu dibantu dengan menaruh makanan di depan rumah yang memasang bendera.
Lebih lanjut, hal tersebut juga bisa ditafsirkan sebagai simbol rasa frustrasi sebagian warga Malaysia atas penanganan pengendalian pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Perdana Meneteri Muhyiddin Yassin.
Seperti halnya di Indonesia, pandemi Covid-19 di Malaysia juga mengalami lonjakan drastis dalam 2 bulan terakhir ini, sehingga pergerakan masyarakat menjadi sangat dibatasi atau oleh media massa disebut dengan lockdown.
Sementara di Indonesia, tentang istilah apa yang dipakai pemerintah untuk menamakan kebijakannya, sering berubah. Yang pasti, pemerintah tak mau menyebut lockdown.
Tapi, dengan istilah yang digunakan sekarang, yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, atau Level 3 (tergantung kondisi di masing-masing kabupaten dan kota), juga membuat banyak pelaku usaha kecil semakin menderita.
Menariknya, fenomena bendera putih di Malaysia, diikuti dengan munculnya bendera hitam. Nah, ini sudah memasuki ranah politik, karena tujuannya meminta Muhyiddin Yassin lengser dari kursi Perdana Menteri.
Selain itu, mereka yang mengibarkan bendera hitam juga menuntut agar parlemen bersidang dan mencabut keadaan darurat.
Lalu, bagaimana yang terjadi di Indonesia?Â
Seperti dilansir dari Kompas.com (24/7/2021), berdasarkan unggahan di media sosial, pemasangan bendera putih di Indonesia dilakukan oleh pedagang kaki lima di sejumlah tempat. Unggahan tersebut sempat viral.
Daerah yang mengibarkan bendera putih tersebut adalah di Rangkasbitung (Banten), Bandung, kawasan Pasar Tanah Abang (Jakarta Pusat), dan kawasan Ampel di Surabaya.
Di sisi lain, gerakan spontan para relawan di berbagai kawasan di negara kita dalam membantu warga yang berkekurangan, patut diacungi jempol.Â
Mereka sangat cepat tanggap. Cepat dalam mengumpulkan donasi dan cepat menyalurkannya kepada warga yang kurang beruntung. Bahkan, Indonesia disebut-sebut sebagai negara yang paling dermawan.
Selain itu, bantuan sosial dari pemerintah juga sudah mulai digulirkan. Tak heran, di ATM tertentu, terjadi antrean warga yang akan mencairkan bantuan yang mereka terima.
Mungkin karena itu, kalaupun aksi bendera putih di Malaysia telah menular ke Indonesia, daya tularnya tidak begitu kencang. Demikian juga pemberitaannya di media massa, relatif sedikit.
Mudah-mudahan kasus bendera putih di tanah air, murni persoalan ekonomi dan tidak berlanjut pada pengibaran bendera hitam seperti di negara tetangga kita itu.
Seperti diketahui, dalam konteks pengendalian pandemi Covid-19, terjadi tarik menarik yang alot, yang berujung pada pertanyaan, mementingkan masalah kesehatan atau ekonomi?
Pada dasarnya, pemerintah sudah bertindak hati-hati, tidak terlalu membatasi pergerakan masyarakat secara ketat, asal patuh menerapkan protokol kesehatan.
Masalahnya, kondisi yang terjadi sejak awal Juli ini betul-betul luar biasa, dilihat dari lonjakan pasien baru yang terpapar Covid-19, termasuk juga lonjakan kematian akibat Covid tersebut.
Maka, PPKM Level 4 yang terkesan lebih mengutamakan penanganan soal kesehatan, merupakan hal yang tak terelakkan.Â
Memang, akibatnya masyarakat seperti terbelah pada dua kubu. Kalangan yang pro isu kesehatan, sangat mendukung kebijakan pemerintah, malah mengusulkan kalau bisa diterapkan lockdown secara total.
Di sisi lain, pihak yang lebih mengutamakan penanganan soal ekonomi, menuntut agar kebijakan pembatasan kegiatan diakhiri, agar mereka kembali berkesempatan mencari nafkah.
Mereka yang mengibarkan bendera putih diduga termasuk kelompok yang mengutamakan isu ekonomi. Tapi, bisa juga mereka sebetulnya memahami kebijakan PPKM, hanya belum menerima bantuan sebagaimana yang diharapkan.
Tak ada masalah sebetulnya, bila terjadi perbedaan pendapat yang tajam antara mereka yang pro ekonomi dan yang pro kesehatan. Pemerintah tinggal mempertimbangkan sematang mungkin, sehingga bisa memutuskan kapan ngegas dan kapan injak rem.
Yang perlu diantisipasi adalah agar perdebatan atau aksi pasang bendera tidak melebar ke soal politik.
