Memang, tanpa Garuda, masih ada maskapai milik swasta nasional. Di beberapa negara, juga biasa saja tanpa flag carrier. Namun, alangkah baiknya Indonesia tetap punya.
Apalagi, mengingat sekarang di negara kita hanya ada 2 grup maskapai, yakni Grup Garuda (di dalamnya termasuk Citilink dan Sriwijaya Air) dan Grup Lion (termasuk Batik dan Wings), maka tanpa Garuda, persaingan menjadi tidak sehat.
Satu lagi, sebagai negara kepulauan yang sangat luas, di mana jarak dari Sabang hingga Merauke, sama dengan jarak dari London hingga Baghdad, adanya maskapai penerbangan dalam jumlah yang memadai serta yang keselamatannya teruji, mutlak diperlukan.
Ada kabar bahwa Pertamina, BRI dan BNI akan menjadi pemegang saham Garuda. Bisa jadi utang Garuda kepada 3 BUMN tersebut akan dikonversi sebagai saham. Pola ini disebut dengan debt to equity swap.
Kabar tersebut antara lain diberitakan kompas.tv (9/6/2021), yang menuliskan ketiga BUMN di atas bersiap jadi pemilik baru saham Garuda.
Dituliskan juga bahwa jumlah utang Garuda kepada Pertamina sebesar Rp 7,56 triliun, dan berikutnya kepada BRI Rp 3,3 triliun, serta BNI Rp 2,63 triliun.
Tapi, kemudian berita itu menguap begitu saja. Diduga, bank-bank tersebut, dan juga Pertamina, tidak berminat mengkonversi kredit yang mereka berikan menjadi saham.
Bukankah nantinya jika Garuda tetap menderita kerugian, tindakan debt to equity swab bisa-bisa menyeret kinerja BUMN tersebut menjadi lebih buruk.
Kabar terbaru, Garuda akan melakukan restrukturisasi utang untuk keluar dari krisis keuangan perusahaan (kompas.id, 22/6/2021). Selain itu, juga akan bernegosiasi  untuk mengembalikan pesawat sewaan dan negosiasi biaya sewa pesawat.
Masalah unutilized assets jadi problem utama, yakni banyaknya pesawat yang disewa dari para lessor dan tidak dioperasikan. Padahal, sewanya harus tetap dibayar.Â
Menarik pula menyimak kritik keras dari anggota Komisi VI DPR, Nusron Wahid, saat rapat dengan Direksi Garuda Indonesia, Senin (21/6/2021).
