Sebelum Padang Jadi Provinsi, Sebaiknya Surabaya Duluan

Tulisan ini tidak akan mengulas keseleo lidah Presiden Joko Widodo yang mengucapkan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sebagai Provinsi Padang. Padahal, Padang hanya sebuah kota, yang kebetulan menjadi ibu kota Provinsi Sumbar.

Sebetulnya, salah kaprah yang paling sering ditemui adalah menyebut semua orang Minang sebagai orang Padang, termasuk menyebut masakan Minang sebagai masakan Padang.

Sekali lagi, Padang hanya salah satu kota dari belasan kota di Sumbar. Dan penduduk asli di seluruh Sumbar (kecuali di Kabupaten Kepulauan Mentawai) adalah orang Minang, bukan orang Padang.

Jadi, selama ini, kota-kota lain di Sumbar seolah-olah berada di bawah bayang-bayang Padang. Saya sendiri yang lahir dan menghabiskan masa kecil hingga masa remaja di Payakumbuh, ketika akhirnya merantau ke Jakarta, harus legowo disebut sebagai orang Padang.

Payakumbuh itu sendiri terletak 125 km di sebelah utara kota Padang, dan merupakan kota yang dilewati dalam perjalanan darat dari Padang ke ibu kota provinsi Riau, Pekanbaru.

Saya bisa memastikan bahwa teman-teman di kantor saya telah memahami bahwa Padang itu hanya salah satu kota di Sumbar. Apalagi, sebagian di antara teman-teman itu sudah pernah berkeliling Sumbar karena ada penugasan dari kantor.

Maka, sewaktu mereka bertanya; "kamu Padangnya di mana?", itu tidak berarti bertanya nama jalan tempat tinggal di kota Padang, melainkan apakah dari kota Padang beneran atau kota lain seperti Payakumbuh, Pariaman, Solok, Bukittinggi, Batusangkar, dan sebagainya,

Tapi, sekadar berandai-andai, sekiranya (entah bagaimana caranya), tahu-tahu terbentuklah provinsi Padang, saya ikut merasa senang. Dengan Padang memisahkan diri dari Sumbar, saya berharap Payakumbuh akan menjadi ibu kota Provinsi Sumbar. 

Hanya saja Payakumbuh akan mendapat saingan dari Bukittinggi. Secara popularitas, Bukittinggi lebih unggul karena menjadi destinasi wisata paling top di Sumbar.

Namun, menurut saya, secara potensi, Payakumbuh lebih layak, karena topografinya relatif datar dengan ketersediaan lahan yang masih luas. Berbeda dengan Bukittinggi yang sempit, padat, dan ada bukit serta lembahnya.

Bahkan, sewaktu Padang dihajar gempa besar pada tahun 2009, sudah muncul wacana memindahkan ibu kota provinsi Sumbar ke Payakumbuh. Sebagai kota yang jauh dari pantai, Payakumbuh tidak termasuk yang rawan gempa.

Kalau Padang jadi provinsi, saya menduga, berkemungkinan besar warga Surabaya akan melakukan protes. Sebagai kota kedua terbesar di Indonesia, Surabaya jauh lebih layak dikembangkan menjadi provinsi dengan memasukkan beberapa kota yang berbatasan dengan Surabaya.

Dan kalau kota Surabaya jadi provinsi, warga Malang akan gembira, karena besar kemungkinan ibu kota Jawa Timur akan pindah ke Malang.

Dilihat dari kemajuan kota, Malang sudah layak jadi ibu kota provinsi. Bahkan beberapa BUMN papan atas dalam operasionalnya di Jawa Timur, membagi dua provinsi itu, sehingga menjadi Kanwil Surabaya dan Kanwil Malang.

Kanwil Surabaya mencakup kota-kota sekitar Surabaya dan semua kota di Madura. Sedangkan kota lain di Jawa Timur, berada di bawah binaan Kanwil Malang.

Bahkan, kepala wilayah di Malang, grade-nya lebih tinggi dibanding kepala wilayah di beberapa ibu kota provinsi di luar Jawa, seperti Kanwil Jayapura, Kanwil Manado dan Kanwil Padang.

Perlu dicatat, banyak ibu kota provinsi yang statusnya bukan kanwil, tapi sebatas cabang biasa. Ini terlihat di sebuah bank BUMN besar, di mana cabang Ambon (ibu kota provinsi Maluku) menginduk ke Kanwil Jayapura.

Atau, cabang Mataram (ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat) dan cabang Kupang (ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur) yang berada di bawah binaan Kanwil Denpasar.

Kota Payakumbuh (minangsatu.com)

Bagaimanapun juga, cerita di atas hanya sekadar intermezo saja. Soalnya, hingga sekarang pemerintah pusat masih melakukan moratorium atau menyetop pembahasan usulan pemekaran wilayah otonom, baik level provinsi maupun kabupaten atau kota.

Jika saja dibolehkan, sudah banyak usulan yang berkembang di masyarakat untuk membentuk provinsi baru. Tim sukses pembentukan provinsi baru mungkin sudah membayangkan akan kebagian jabatan, karena akan muncul sejumlah posisi strategis.