UMKM, Penyelamat Ekonomi yang Perlu Diselamatkan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sering disebut sebagai penyelamat ekonomi nasional. Hal ini telah terbukti pada saat krisis moneter 1998 lalu, ketika para konglomerat bertumbangan dengan utang segudang yang buntut-buntutnya membebani negara, UMKM tetap eksis.

Data yang lebih baru memperlihatkan bahwa peranan UMKM di negara kita sangat dominan. Tercatat UMKM memiliki kontribusi sebesar 60,3 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Selain itu, UMKM menyerap 97 persen dari total tenaga kerja, serta 99 persen dari total lapangan kerja (bisnis.com, 26/6/2020). Masalahnya, sang penyelamat itu tidak kuat lagi digempur pandemi Covid-19 yang telah lebih 1 tahun melanda Indonesia.

Maka, tak bisa tidak, UMKM harus diselamatkan. Atau, kalau dipilah lagi, penyelamatan itu difokuskan kepada usaha mikro dan kecil. Dalam hal ini, kriteria yang sekarang berlaku, kriteria usaha mikro adalah yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 50 juta (diluar tanah dan bangunan tempat usaha).

Kekayaan bersih maksudnya adalah kekayaan setelah dikurangi dengan utang si pelaku usaha mikro. Di samping itu, penjualan tahunan usaha mikro, maksimal Rp 300 juta atau Rp 25 juta per bulan.

Ingat, penjualan bukan berarti keuntungan. Jika diasumsikan si pelaku usaha mengambil keuntungan 10 persen dari penjualan, maka keuntungannya hanya maksimal Rp 2,5 juta per bulan.

Sedangkan bagi yang kekayaan bersihnya mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), sudah tergolong usaha kecil.

Dari sisi penjualan tahunan, untuk usaha kecil, kriterianya adalah mulai dari Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar. Atau, per bulannya mulai dari Rp 25 juta hingga Rp 208 juta, dengan keuntungan (asumsi 10 persen) sebesar Rp 2,5 juta hingga Rp Rp 20,8 juta.

Nah, pemerintah di masa pandemi ini mempunyai program bantuan untuk pelaku UMKM yang dikoordinir oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Tapi, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pelaku UMKM agar berhak mendapatkan bantuan, yakni tidak menerima kredit modal kerja dari perbankan.

Selain itu, penerima bantuan harus WNI, punya NIK (Nomor Induk Kependudukan sesuai e-KTP), serta punya usaha yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul.

Jadi, bagi mereka yang baru mau mulai berusaha, bantuan tersebut tidak bisa diberikan. Tapi, mungkin bisa menjajaki bantuan lain seperti mendapatkan kartu prakerja.

Syarat lainnya bagi UMKM, penerima bantuan bukan berstatus ASN, bukan anggota TNI-Polri, dan bukan pegawai BUMN/BUMD (kontan.co.id, 31/10/2020).

Pada tahun 2020 lalu, besarnya bantuan Rp 2,4 juta untuk masing-masing pelaku usaha. Sedangkan untuk tahun ini, kompas.com (4/4/2021), memberitakan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi UMKM dilakukan secara bertahap hingga kuartal ketiga 2021.

Untuk kuartal pertama, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 11,76 triliun untuk 9,8 juta pelaku usaha mikro. Jadi, per orang atau per pelaku usaha, mendapatkan bantuan sebesar Rp 1,2 juta.

Bisa jadi jumlah bantuan tersebut tergolong kecil, karena akan dipakai sebagai modal usaha. Jangan-jangan malah terpakai buat membeli beras, bila ada penerima yang betul-betul kondisinya sudah minus.

Tapi, dengan kondisi kemampuan anggaran pemerintah yang juga terbatas, apalagi utang negara juga relatif besar, program BLT bagi UMKM patut diapresiasi.

Kita berharap, paling tidak, pelaku usaha mikro bisa kembali menjalankan bisnisnya seperti sebelum pandemi. Tentu sekarang ini ditambah dengan kewajiban untuk mematuhi protokol kesehatan saat berusaha.

Bantuan pemerintah sebetulnya lebih berfungsi sebagai "pemancing" saja. Yang lebih diharapkan, bagi masyarakat yang masih punya dana, jangan ragu berbelanja di kios atau tempat pelaku usaha mikro berdagang.

Tumbuhnya konsumsi masyarakat akan membuat ekonomi kembali bergairah. Jika berbelanja secara tatap muka dianggap masih rawan, tak ada salahnya berbelanja secara online, tapi pastikan barang yang dibeli merupakan produk UMKM.

Tentu juga diharapkan penyedia aplikasi perdagangan online memberi kemudahan dan edukasi agar semakin banyak pelaku UMKM yang menjual barang atau jasanya di aplikasi tersebut.

Kesimpulannya, dengan cara kita masing-masing, mari kita bantu pelaku UMKM. Biarkan pemerintah melaksanakan programnya, masyarakat melengkapinya dengan ikut berkontribusi menyelamatkan sang penyelamat.

.