Musim pilkada sudah lewat, mungkin berita di seputar itu tidak lagi ramai. Apalagi hasil pikada serentak pada Desember tahun lalu itu tidak banyak memunculkan kejutan, dalam arti siapa yang akhirnya menang, sebagian besar sudah sesuai dengan prediksi yang mengemuka di media massa.
Ambil contoh tentang dua calon wali kota yang merupakan keluarga inti Presiden Joko Widodo. Yang satu adalah putra beliau, Gibran Rakabuming Raka, yang satu lagi menantu beliau, Bobby Nasution.Â
Seperti diduga, keduanya berhasil memenangi pilkada, masing-masing di Solo dan Medan. Gibran menang telak atas pesaingnya, namun Bobby hanya menang tipis. Lawan Gibran memang relatif enteng, belum begitu dikenal. Tapi, Bobby harus menghadapi lawan tangguh yang seorang petahana.
Dengan demikian, Gibran akan menjadi orang nomor satu di kota Solo, demikian pula Bobby di kota Medan. Gibran dijadwalkan akan dilantik 17 Februari mendatang, sedangkan jadwal pelantikan Bobby, belum didapat informasi yang jelas.
Menarik mengamati kedua sosok pemimpin muda tersebut, yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai buah dari "politik dinasti". Soalnya, sepanjang sejarah RI, inilah pertama kalinya, anak dan menantu dari presiden yang masih menjabat, terpilih menjadi wali kota.Â
Perlu digarisbawahi, bahwa hingga 2024, Jokowi masih menjabat sebagai Presiden, kecuali terjadi hal yang sangat luar biasa. Nah, persoalannya, yang menjadi atasan dari wali kota adalah gubernur, sedangkan yang jadi atasan gubernur adalah presiden. Jika sang wali kota berbuat salah, apakah gubernur akan sungkan menegur si wali kota?
Jika gubernurnya sungkan, bisa menimbulkan penafsiran bahwa ada perlakuan istimewa bagi Gibran dan Bobby. Istilah kerennya, gubernur tidak melakukan equal treatment terhadap sesama wali kota dan bupati, atau boleh juga disebut tidak adil.
Pertanyaan berikutnya, apakah kucuran anggaran dari pemerintah pusat untuk Solo dan Medan akan semakin gampang? Misalnya dengan memilih kedua kota itu sebagai lokasi proyek strategis yang diinisiasi kementerian tertentu. Jika ya, akankah menteri-menteri akan sering mengunjungi Solo dan Medan, sehingga secara tidak langsung ikut mendongkrak popularitas Gibran dan Bobby.
Ada lagi pertanyaan lanjutannya. Apakah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan instansi yang berwenang melakukan audit, akan lebih "lunak" saat memeriksa di Solo dan Medan?
Bukan itu saja, dari kalangan swasta pun, mungkinkah akan memberi tempat istimewa untuk kedua kota itu? Umpamanya menyelenggarakan pameran bisnis, mengadakan event olahraga atau kesenian, karena berharap akan diresmikan oleh Presiden. Atau, paling tidak bisa menjadi ajang melobi putra dan menantu presiden.
Secara aturan sudah jelas, tidak ada keistimewaan apa-apa, hak dan kewajiban seorang kepala daerah yang kebetulan adalah keluarga Presiden, sama saja dengan kepala daerah lainnya. Presiden Jokowi pun sejauh ini telah mencoba untuk bersikap fair, karena beliau tak pernah mengeluarkan pernyataan yang meminta anak dan menantunya diistimewakan.
