Isu pelemahan KPK sudah menggelinding sejak setahun terakhir ini seiring dengan berlakunya UU KPK yang baru. Mirip dengan UU Cipta Kerja yang baru-baru ini juga telah disahkan dan menyulut berbagai aksi unjuk rasa, UU KPK juga membuat masyarakat, terutama penggiat anti korupsi, turun ke jalan karena merasa khawatir.
Hal-hal yang diduga akan melemahkan KPK, antara lain berkaitan dengan ditegaskannya kedudukan KPK sebagai rumpun eksekutif dan pegawai KPK berstatus aparatur sipil negara (ASN). Kemudian juga diperkenankannya KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan. Keberadaan Dewan Pengawas KPK yang sebelumnya tidak ada, juga memicu polemik.
Bahkan, UU KPK tersebut sudah cukup lama dalam proses uji materi atau judicial review oleh Mahkamah Konstitusi (MK), namun entah kenapa, belum juga kelar-kelar. Perlu dicatat, salah satu pihak yang mengajukan permohonan pengujian ke MK tersebut adalah mantan komisioner KPK Laode M Syarif.
Laode M Syarif berharap agar MK membatalkan UU KPK hasil revisi karena proses penyusunannya dinilai cacat prosedur, sebagaimana yang diberitakan kompas.com (19/10/2020). Permohonan Laode dilakukan bersama sejumlah mantan pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Mochamad Jasin.
Selain masalah UU KPK, Ketua KPK sekarang, Firli Bahuri, juga sempat menjadi sorotan pers ketika menggunakan helikopter mewah dalam perjalanan dari Palembang ke Baturaja, Sumatera Selatan, pada tanggal 20 Juni 2020 lalu. Republika.co.id (24/9/2020) menulis bahwa helikopter tersebut milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO.
Tapi, untunglah, hasil Sidang Etik yang dilakukan Dewan Pengawas KPK, hanya menjatuhkan hukuman ringan kepada Firli, yakni teguran tertulis 2 agar Firli tidak mengulangi perbuatannya, seperti yang juga diberitakan republika.co.id di atas.
Jadi, rasa pesimis masyarakat terhadap KPK periode sekarang cukup beralasan. Lagipula, ada sejumlah personil KPK yang mengundurkan diri, termasuk juru bicaranya Febri Diansyah. Untung saja Novel Baswedan, penyidik KPK yang satu matanya tidak normal karena disiram air keras, tidak ikut-ikutan hengkang, bahkan tidak mengendor semangat kerjanya.
Nah, Novel Baswedan baru saja menorehkan prestasi lagi, karena tim yang dipimpinnya berhasil menangkap buruan kelas kakap. Tidak tanggung-tanggung, seorang menteri beserta rombongannya yang baru mendarat setelah melakukan kunjungan ke luar negeri, langsung diamankan dan digiring ke kantor KPK.
Peristiwa yang langsung menyedot perhatian publik itu terjadi pada Rabu dini hari (25/11/2020) di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Dan sang menteri yang dimaksud adalah Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan. Jelas Edhy telah mempermalukan Presiden Jokowi yang telah memberikan kepercayaan dan juga kepada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, "bapak"-nya Edhy dalam bidang politik.
Tentu saja, berita yang demikian gencar di media massa atas tertangkapnya Edhy Prabowo, telah meningkatkan citra KPK. Paling tidak, keraguan masyarakat bahwa KPK saat ini tidak lagi bertaring, mulai dijawab dengan aksi nyata, bahwa KPK belum habis.
Tapi, apakah ini juga semacam pengakuan atas kehebatan Ketua KPK sekarang? Yang jelas, bila dilihat pemberitaan di sejumlah media daring, penghargaan lebih banyak dialamatkan kepada Novel Baswedan.
Sebagai contoh, pikiran-rakyat.com (26/11/2020) menuliskan berita yang dari judulnya sudah jelas menonjolkan peran Novel. Judulnya adalah: "Satu Mata Novel Baswedan Masih Tunjukkan Taring, Warganet: Serahkan Kasus Harun Masiku ke Dia."
Memang, berita di atas menurunkan ciutan sejumlah warganet. Satu di antaranya berbunyi: "Andaikan perintah penyidikan dan penangkapan diberikan ke Pak Novel Baswedan, Inya Allah kelar tuh Harun Masiku. Hanya saja sampai sekarang case ini masih belum berani pimpinan KPK untuk handover ke pak Novelnya," tulis akun bernama @Ara88KQ.
O ya, Harun Masiku adalah buronan KPK yang terlibat dalam perkara suap untuk mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Harun sampai sekarang belum jelas di mana keberadaannya.
Terlepas dari berbagai persoalan yang dihadapi KPK, terutama berkaitan dengan menurunnya kepercayaan masyarakat, keberhasilan menangkap Edhy Prabowo, sungguh menjadi "pelepas dahaga". Semoga hal ini menjadi titik balik agar KPK kembali menjadi lembaga yang terdepan dalam menumpas korupsi.