Ada Kluster Demonstrasi? Gunakan Fasilitas Pusdiklat BUMN yang Menganggur

Ada hikmah lain dari penyelenggaraan Asian Games 2018 yang telah berlangsung dengan sukses di Jakarta dan Palembang dua tahun lalu. Kekhawatiran akan tidak terpakainya aset peninggalan acara besar tersebut, sebagian ternyata tidak terbukti, malah memainkan peranan penting dalam penanganan pasien terkonfirmasi positif Covid-19.

Sampai hari ini, Jakarta masih menjadi provinsi yang menempati peringkat teratas dari sisi jumlah pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19. Mereka tidak semuanya memerlukan perawatan di rumah sakit. Bagi yang tergolong orang tanpa gejala (OTG), cukup melakukan isolasi mandiri selama 14 hari atau hingga hasil pemeriksaan berikutnya sudah tidak lagi terdeteksi virusnya.

Kalau melihat perkembangan penambahan pasien yang terkonfirmasi positif setiap harinya di ibu kota, sejak September lalu, angkanya makin mencemaskan saja. Setiap hari selalu bertambah di kisaran 1.000 orang, bahkan beberapa kali menyentuh angka 1.300-an.

Di lain pihak, setelah kluster perkantoran, kluster keluarga mulai menjadi sumber baru penularan Covid-19. Tentu ini antara lain ada hubungannya dengan isolasi mandiri yang dilakukan di rumah masing-masing pasien OTG yang tidak berjalan efektif. 

Sekiranya pasien OTG punya rumah yang relatif luas dan kemudian disiplin menjaga jarak atau menerapkan hal lainnya sesuai protokol kesehatan, yang juga diikuti oleh anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut, bisa jadi pasien akan sembuh dan tidak menulari yang lain.

Tapi, coba bayangkan bila OTG tinggal di kawasan padat penduduk, di mana rumah di sana rata-rata berukuran sangat kecil. Jelas tak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing pasien OTG.

Untung saja di Jakarta lagi tidak ada pilkada.  Namun, jangan langsung merasa aman. Kluster pilkada di Depok atau Tangerang Selatan sangat mungkin berimbas ke Jakarta. Bukankah mobilitas warga dari kota sekitar ke Jakarta atau sebaliknya sangat tinggi.

Peristiwa terbaru yang diduga menambah pasien positif Covid-19 adalah kluster demonstrasi menolak RUU Cipta Kerja. Seperti yang diberitakan sejumlah media daring, di Jakarta saja, seusai demonstrasi, lebih dari 1.000 orang yang diamankan pihak kepolisian. 

Terhadap mereka yang diamankan tersebut, ada 34 orang yang hasil rapid test-nya reaktif. Kalau yang 34 orang tersebut bergabung dengan kerumunan massa saat demo yang tidak ikut diamankan polisi, bisa saja terbentuk kluster baru.

Maka jelaslah kebutuhan ruang untuk perawatan, termasuk untuk isolasi mandiri, sangatlah penting. Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, cukup beruntung karena Jakarta cukup siap dari sisi fasilitas untuk menampung para pasien tersebut. Keberadaan Wisma Atlet yang dulu digunakan oleh para atlet dari berbagai negara yang mengikuti Asian Games 2018, sekarang fungsinya betul-betul penting.

Pusdiklat BNI (pqm.co.id)

Tapi tak ada salahnya, pihak terkait dalam penanganan pasien Covid-19, khususnya yang tergolong OTG, tidak mengandalkan Wisma Atlet saja. Di Jakarta, beberapa BUMN besar memiliki asrama dengan fasilitas setara hotel di pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat) bagi karyawan di masing-masing BUMN.

Bahkan, pusdiklat tersebut telah bertransformasi menjadi corporate university seperti yang dimiliki Pertamina, PLN, Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Telkom juga mempunyai, tapi dengan lokasi di Bandung.

Pusdiklat tersebut sekarang ini asramanya dalam keadaan kosong, karena program pelatihan bagi karyawan dilakukan secara online. Keberadaan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua dalam struktur Satgas Penanganan Covid-19 tingkat nasional, seyogyanya akan memudahkan koordinasi, agar BUMN yang punya fasilitas penginapan tersebut, bisa dialihfungsikan menjadi ruang isolasi mandiri.

Tentu saja BUMN yang ditempati pasien, akan terbebani secara finansial. Namun lagi-lagi sebetulnya tidak memberatkan, karena masing-masing BUMN bisa menggunakan anggaran untuk program corporate social responsibility (CSR), yang memang wajib dibentuk sebesar persentase tertentu dari laba perusahaan pada tahun sebelumnya.

Dana CSR tersebut bisa dipakai untuk membeli alat pelindung diri (APD) bagi tenaga yang melayani kebutuhan pasien OTG, setelah diberikan pelatihan singkat. Jika diperlukan, tim CSR masing-masing BUMN bisa mendapatkan bantuan tenaga kesehatan yang bisa berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. 

Aset BUMN yang menganggur, selayaknya digunakan dengan baik. Tak harus untuk kepentingan BUMN itu sendiri, tapi bisa untuk kepentingan umum.