Adegan saat Presiden Joko Widodo melakukan video call (selanjutnya ditulis vc) dengan salah seorang ibu guru sebuah SMP negeri di Padang, tentu bukan terjadi secara acak. Bisa jadi ada sejumlah pertimbangan khusus, kenapa guru di kota Padang yang dipilih, bukan dari kota lain?
Kalau tujuannya sekadar untuk mengecek kondisi efektif tidaknya sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ), sebaiknya dicari guru yang bertugas di daerah yang lebih sulit jaringan komunikasinya, misalnya guru di kawasan timur, yang bukan ibu kota provinsi.
Dari tayangan yang terlihat pada siaran berita salah satu stasiun televisi pagi Sabtu (12/9/2020), ibu Rika Susi Waty, begitu nama guru yang beruntung dihubungi Presiden Jokowi, terlihat begitu gembira. Itu terbaca dari ekspresi wajahnya.
Setelah saling sedikit berbasa-basi pada awalnya dengan cara yang islami (presiden dua kali mengucapkan alhamdulillah, ketika ditanya kondisi kesehatannya), guru matematika itu dengan jujur mengatakan kesulitannya dalam PJJ. "Kita nggak bisa memantau anak itu mampu atau tidak ya, karena kita nggak bisa (bertemu) langsung begitu, Pak," ujar sang guru.
Menjawab pertanyaan presiden, Bu Rika juga mengatakan ada beberapa orang anak didiknya yang tidak punya hape. Setelah didatangi ke rumah si anak dan memang terbukti ia anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, sekolah memberikan fasilitas kepada si anak untuk belajar di sekolah memakai komputer sekolah.
Tidak jelas apakah pihak stasiun televisi tidak menayangkan semua percakapan presiden saat vc, atau memang hanya dalam durasi yang sangat singkat vc tersebut berlangsung. Tapi tentu bila hal itu disiarkan ke publik oleh pihak istana, diduga ada hal lain yang ingin didapat, tidak sekadar mengetahui kondisi PJJ di lapangan.
Yang jelas, belum lama ini terjadi kehebohan luar biasa di media sosial dan media massa yang berkaitan dengan Sumatera Barat. Kehebohan ini sebagai rekasi atas ucapan Puan Maharani, Ketua DPR RI, namun ucapannya dalam konteks sebagai unsur pimpinan di PDIP.
Ucapan Puan yang ditafsirkan seolah-olah Sumbar belum menjadi provinsi yang mendukung Pancasila karena PDIP belum menang di sana, telah memicu kritik keras bukan saja dari masyarakat Sumbar, tapi juga dari berbagai pihak secara nasional.
Saking tidak kondusifnya situasi, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar yang didukung PDIP untuk pilkada serentak Desember mendatang, sampai mengembalikan mandat dukungan PDIP tersebut. Soalnya, bila pasangan itu masih bertarung di pilkada dengan status didukung oleh PDIP, dikhawatirkan tidak akan mendapat suara yang memadai dari para pemilih di sana.
Permintaan masyarakat Sumbar agar Puan minta maaf, sejauh ini belum mendapat tanggapan. Justru beberapa pimpinan PDIP yang memberikan tanggapan, yang intinya menyatakan bahwa maksud Puan bukan untuk melecehkan masyarakat Sumbar.
Nah, bukan tidak mungkin, Jokowi yang di samping menjadi orang nomor satu di negeri ini, sekaligus juga merupakan kader terbaik di PDIP, melakukan vc sebagai salah satu bukti bahwa Jokowi punya perhatian serius terhadap Sumbar. Padahal pada pilpres 2019 lalu, mayoritas warga Sumbar memilih Prabowo.
