Soal gambar utama pada uang kertas rupiah, ternyata sudah ada ketentuannya. Bank Indonesia (BI) membuat peratuan yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/7/PBI/2012.
Salah satu hal yang diatur dalam PBI di atas adalah mewajibkan gambar pahlawan nasional dan/atau Presiden, yang dicantumkan sebagai gambar utama pada bagian depan uang rupiah.
Tentang gambar pahlawan  nasional, tentu sudah sangat banyak uang kertas rupiah yang menggunakan. Namun tidak demikian halnya dengan uang rupiah yang bergambar presiden.
Sejak Indonesia merdeka, kita sudah memiliki 7 orang presiden. Bahkan, menurut banyak ahli sejarah, seharusnya Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), Sjafruddin Prawiranegara, yang diberi mandat oleh Presien Soekarno untuk menjalankan roda pemerintahan karena Bung Karno dan Bung Hatta ditahan oleh Belanda pada akhir 1948, Â juga dihitung sebagai presiden.Â
Baik, kita sepakati saja jumlah presiden kita sejauh ini baru 7 orang dengan tidak memasukkan Syafruddin. Masalahnya, dari 7 orang tersebut, baru presiden pertama dan kedua saja, yakni Soekarno dan Soeharto, yang wajahnya pernah dicetak pada lembaran uang kertas rupiah.
Untuk Soekarno, sudah sulit menghitung berapa kalinya "mejeng" di uang rupiah, karena saking seringnya. Dari uang kertas bernominal Rp 1 sampai Rp 100.000, pernah menggunakan wajah presiden yang juga orator ulung itu.
Khusus untuk uang pecahan bernominal kecil yang bergambar Soekarno, semuanya dicetak ketika Soekarno masih menjabat sebagai presiden. Adapun untuk pecahan Rp 100.000 yang bergambar Soekarno didampingi Mohammad Hatta, diterbitkan pada era reformasi, sebagai penghargaan bagi pasangan presiden dan wakil presiden pertama tersebut.
Terakhir seperti diketahui, gambar kedua orang proklamator kemerdekaan RI itu, dipakai pula pada halaman utama uang kertas  pecahan nominal Rp 75.000, yang sejak beberapa hari terakhir ini diburu oleh sebagian warga dengan memesan secara online dan ditukarkan di kantor BI.
Menurut situs resmi BI, penerbitan uang pecahan Rp 75.000 tahun emisi 2020 tersebut merupakan wujud syukur dan berbagi kebahagiaan kepada rakyat Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia.
Adapun presiden kedua, Soeharto, muncul gambarnya pada uang rupiah pecahan Rp 50.000 tahun emisi 1993 dan tahun emisi 1995. Artinya, ketika uang tersebut dicetak, Soeharto masih menjabat sebagai presiden.
Khusus untuk emisi 1995, juga ada yang dicetak dalam rangka memperingati 5o tahun kemerdekaan RI. Tidak begitu jelas, apa pertimbangannya, kenapa wajah presiden yang lagi berkuasa yang dipasang pada uang kertas emisi khusus peringatan ulang tahun kemerdekaan itu.
Bisa jadi dari pihak BI-nya yang berinisiatif, sebagai penghormatan bagi presiden yang juga diberi gelar "Bapak Pembangunan" tersebut. Atau kalau boleh nyeleneh, siapa tahu, ada pihak yang mencoba mencari muka kepada Soeharto, dengan berinisiatif menjadikan gambar Soeharto yang dipilih untuk mata uang terbitan khusus itu.
Seandainya Soeharto sendiri yang punya keinginan, juga boleh-boleh saja. Mengingat kekuasaannya  pada era yang belum begitu demokratis itu, tentu jika Soeharto yang meminta, tak ada yang bisa mencegahnya.
Pertanyaannya, kenapa presiden-presiden setelah itu, maksudnya pada era reformasi ini, tidak menggunakan kesempatan untuk mencantumkan gambarnya di uang kertas rupiah? Padahal, jika dibicarakan dengan BI, hal itu sangat dimungkinkan, karena dibolehkan secara ketentuan.
Andaikan uang pecahan Rp 75.000 yang baru saja diterbitkan itu bergambar Joko Widodo, tentu tidak ada masalah, karena kenyataannya pada saat ini beliaulah presiden kita.
Tapi Jokowi tidak mengambil kesempatan itu. Mungkin beliau merasa "mejeng" pada lembaran rupiah tidaklah penting, mengingat Megawati dan SBY, dua presiden sebelumnya, juga tidak melakukannya. Apalagi Megawati adalah "bos besar" Jokowi di PDI Perjuangan.
Sebetulnya bila Megawati tidak muncul wajahnya pada uang rupiah, mungkin karena periode kepemimpinannya relatif pendek. Itu jugalah mungkin yang terjadi pada BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid, masa kekuasaannya lebih pendek lagi ketimbang Megawati.
Namun untuk SBY tentu lain ceritanya, peluangnya sangat besar menjadi presiden ketiga yang tampil pada lembaran uang rupiah. Soalnya, beliau menjabat selama dua periode. Jokowi pun demikian, juga dua periode apabila berhasil menuntaskan kepemimpinannya hingga 2024 nanti.
Hanya saja, sejak era reformasi ini memang serba salah bila presiden yang berkuasa "jual tampang" pada mata uang rupiah. Bila itu dilakukan pada periode pertama menjadi presiden, bisa dianggap mencuri start dalam rangka kampanye agar terpilih untuk satu periode lagi.
Adapun bila pencetakan uang rupiah bergambar presiden yang sedang berkuasa dilakukan pada periode kedua masa kepresidenannya, mungkin juga akan cepat dicabut dari peredaran, bila presiden yang menggantikannya kurang berkenan.Â
Ingat, uang rupiah bergambar Soeharto, begitu Soeharto tumbang pada tahun 1998, tahun 2000 mulai ditarik BI dari peredaran (kompas.com, 21/5/2018). Memang begitu ditarik BI, tidak otomatis uang tersebut tidak laku, tapi seperti ditulis kompas.com tersebut, banyak pedagang yang menolak uang bergambar Soeharto itu. Padahal uang itu dicetak pada 1993 dan 1995, belum lagi 10 tahun saat ditarik BI.
Bandingkan dengan uang pecahan Rp 100.000 bergambar Bung Karno dan Bung Hatta emisi 2004, sampai sekarang atau 16 tahun kemudian, masih beredar di masyarakat.
Kembali kepada Presiden Joko Widodo, jika ditanya apakah  mungkin nanti akan muncul gambarnya pada uang rupiah, jawabannya mungkin saja. Masalahnya, beliau boleh jadi tidak tertarik untuk mengambil kesempatan yang ada.
.
