Menjadi Kota Kampus, Kenapa Purwokerto dan Jember Belum Jadi Kota Otonom?

Saat memasuki tahun ajaran baru seperti sekarang ini, bagi para lulusan sekolah menengah, tentu topik perbincangan mereka banyak berhubungan dengan perguruan tinggi favorit yang diidamkan mereka. 

Kuliah di kampus bergengsi, tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu semata, tapi sekaligus sebagai modal yang menjanjikan untuk menyongsong karier yang cemerlang di masa depan.

Tanpa mengurangi apresiasi kepada sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS) yang terkenal bagus kualitasnya, harus diakui, secara umum, perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi pilihan utama bagi mayoritas lulusan sekolah menengah. 

Terlepas dari gampangnya mencari informasi terkait peringkat universitas, baik di level nasional maupun regional, masyarakat pada umumnya punya persepsi bahwa PTN di Pulau Jawa lebih unggul dari PTN luar Jawa.

Semua PTN di Jawa boleh dikatakan dibanjiri peminat dari seluruh penjuru tanah air, termasuk PTN yang berada di kota yang relatif kecil, seperti Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) di Purwokerto, Jawa Tengah, dan Universitas Jember (Unej) di Jember, Jawa Timur.

Tak pelak lagi kehadiran PTN di dua kota tersebut telah menghidupkaan kota itu menjadi lebih heterogen, karena mahasiswanya datang dari berbagai daerah. 

Hal ini berdampak positif bagi pertumbuhan bisnis di sana, khususnya bisnis di seputar kebutuhan mahasiswa, seperti menjamurnya rumah kos-kosan, warnet, apartemen, hotel, mal, restoran, dan usaha lainnya.

Kota Purwokerto (superadventure.co.id)

Jumlah mahasiswa yang demikian banyak, termasuk mahasiswa PTS yang juga eksis di dua kota itu, menjadi pasar yang potensial untuk menggerakkan perekonomian setempat. Sekitar 30.000  hinga 40.000 mahasiswa di masing-masing kota, belum lagi dosen dan tenaga administrasi, bukan jumlah yang kecil.

Tapi, secara administrasi pemerintahan, kedua kota itu hingga sekarang masih berstatus sebagai ibu kota kabupaten saja, bukan kota otonom yang terpisah dari kabupaten yang menaunginya. Purwokerto adalah ibu kota Kabupaten Banyumas dan Jember menjadi ibu kota Kabupaten Jember.

Sedangkan PTN lain di Jawa semuanya berada di kota otonom, bahkan termasuk beberapa PTN  eks PTS yang belum lama dinegerikan seperti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) di Serang, Banten, Universitas Siliwangi di Tasikmalaya, Jawa Barat, atau Universitas Tidar di Magelang, Jawa Tengah.

Tidak saja sebagai kota kampus, kota wisata pun layak disematkan kepada kedua kota itu. Purwokerto adalah gerbang ke obyek wisata terkenal, kawasan Baturaden dengan kondisi mirip di Puncak, Jawa Barat. Sedangkan Jember layak dijuluki sebagai kota karnaval nomor satu di tanah air, yang konsisten menggelar event tahunan "Jember Fashion Carnival" sejak belasan tahun terakhir.

Memang sudah beberapa tahun ini pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, melakukan moratorium pemekaran daerah otonom. Tapi dari pemberitaan di media massa, masih saja ditemukan aktivitas tim sukses di beberapa daerah yang berencana mengusulkan pembentukan daerah otonom baru.

Namun, tidak banyak tercium informasi, tentang upaya pemisahan Purwokerto dan Jember dari kabupaten induknya. Padahal tidak jauh dari Purwokerto, ada kota Banjar, yang berada di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. 

Banjar yang sebetulnya tidak seramai Purwokerto, menjadi kota otonom pada tahun 2003, terpisah dari induknya, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. 

Contoh lain adalah Kota Serang, Banten, mendapatkan status otonom pada 2007. Tapi harus diakui, Serang punya kelebihan lain ketimbang Purwokerto atau Jember, yakni statusnya sebagai ibu kota provinsi Banten.

Apalagi kalau kita berbicara tentang kota otonom baru di luar Jawa, terlalu panjang jika disebutkan satu persatu. Tahun 2002 misalnya telah diresmikan berdirinya Kota Pariaman di Sumatera Barat, terpisah dari induknya Kabupaten Padang Pariaman. 

Oke, mungkin kota Pariaman relatif sudah dikenal. Tapi bagaimana dengan Kota Subulussalam? Kota ini menjadi daerah otonom pada 2007 dan terletak di Aceh bagian selatan, pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil. Namun demikian, bagi masyarakat di luar Aceh, mungkin tidak banyak yang mendengar nama kota ini.

Tentu bukan maksud tulisan ini untuk memperdebatkan kenapa kota yang "kecil" sudah sah jadi daerah otonom. Jelas hal itu sudah melewati tahapan yang dipersyaratkan oleh Kementerian Dalam Negeri. 

Tapi yang ingin disampaikan adalah, kalau kota-kota yang dinilai "kecil" itu sudah layak, agaknya sudah saatnya Jember dan Purwokerto, juga berjuang mendapatkannya. Perjuangannya harus dimulai dari sekarang, sehingga bila kelak moratorium pembentukan kabupaten atau kota baru sudah tidak berlaku lagi, kedua kota di atas telah siap.

Masalah yang mungkin mengganjal adalah belum ikhlasnya kabupaten induk melepaskan kota yang justru selama ini jadi lumbung pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten masing-masing. 

Padahal, bila kedua kota itu dilepas, akan muncul peluang untuk berkembangnya kota baru yang dipilih menjadi ibu kota kabupaten, tempat bupati berkantor. Pada gilirannya, perekonomian di kota baru ini juga bergulir, melahirkan sejumlah lapangan kerja.