Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), mau tak mau harus disukseskan. Ketika lima bulan lalu, waktu itu awal pandemi Covid-19 yang tak terbendung lagi masuk ke negara kita, ada harapan bahwa bencana itu tidak akan berlangsung begitu lama.Â
Maka pembatasan sosial pun menjadi hal yang harus diterima masyarakat. Untuk dunia pendidikan, metode PJJ terpaksa dilakukan agar kegiatan pendidikan tidak terhenti. Masalahnya, PJJ yang tadinya dianggap hanya untuk sementara saja, tetap berlanjut pada tahun ajaran baru ini.Â
Hingga kini belum terlihat tanda-tanda pandemi Covid-19 akan berakhir. Bahkan dari data resmi yang dikeluarkan Satgas Covid-19, setiap harinya masih banyak terjadi penambahan warga yang terpapar virus yang menghantui seluruh dunia ini.Â
Artinya, bagi para murid, pelajar dan mahasiswa, juga guru dan dosen, PJJ akan selalu menjadi "mainan" sehari-hari. Bagi anak usia SD, hal ini juga melibatkan orang tua murid yang terpakasa bertindak sebagai guru dadakan.
Maka sudah sepantasnyalah berbagai kendala yang berkaitan dengan pelaksanaan PJJ, harus segera diatasi oleh berbagai pihak terkait. Tentu pemerintah menjadi pihak yang amat diharapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Namun demikian, insiatif pihak di luar pemerintah tak kalah pentingnya, karena bila semuanya mengandalkan pemerintah, tak akan tertuntaskan.
Salah satu masalah besar yang dihadapi dunia pendidikan kita yang telah berlangsung sejak dulu, adalah berkaitan dengan ketimpangan kualitas pendidikan antar kota dan desa, antar Indonesia bagian barat dan bagian timur, antar masyarakat berpenghasilan menengah ke atas dan menengah ke bawah, dan dari berbagai aspek lainnya.
Dengan PJJ, ketimpangan itu bukannya mengecil, malah makin melebar, karena berkaitan dengan keterbatasan mengakses internet di berbagai penjuru. Selain itu juga keterbatasan penghasilan orang tua murid dalam membelikan paket internet bagi anak-anaknya, bahkan masih banyak yang belum punya gawai.
Trenyuh juga menyaksikan berita di televisi bagaimana perjuangan anak-anak sekolah mencari tempat yang ada sinyal untuk mengakses internet. Di suatu desa, ada area di pinggir jalan yang terdapat sinyal dimaksud. Akhirnya ke sanalah tiga anak bersaudara membawa gawainya, duduk lesehan beralaskan lipatan kardus. Lalu pada jam makan siang, ibunya datang mengantarkan makanan ke tempat itu.
Atau seperti yang ditulis oleh okezone.com (23/7/2020), empat orang pelajar SMP dan SMA di Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung, terpaksa mencari sinyal internet di kebun pisang. Kebetulan kebun itu di belakang kos-kosan yang mempunyai fasilitas wifi.
Ya, begitulah kendala yang dihadapi sebagian pelajar. Harus punya gawai dan juga mampu membeli paket internet. Punya paket internet pun, sinyal tidak selalu bisa diterima dengan baik di tempat-tempat tertentu yang terpelosok.Â
Ada lagi dampak negatif yang tidak diharapkan, seperti yang terjadi di Batam. Â Di sana ada siswi SMP yang mengaku menjual diri untuk membeli paket internet (tribunnews.com, 28/7/2020). Dari siaran berita salah satu stasiun televisi ada pula siswa yang tertangkap karena melakukan pencurian, juga untuk membeli paket internet.Â
Tapi ada juga anak sekolah yang mencari uang untuk menyewa gawai, temasuk membeli paket internet, dengan berjualan tisu di perempatan traffic light di Medan (tribunnews.com, 26/7/2020). Ini cara yang halal, namun tidak selayaknya anak sekolah dibebani tugas mencari uang yang sedikit banyak tentu menyita waktunya untuk belajar.
Nah, langkah terobosan yang layak diapresiasi adalah seperti ditulis harian Kompas (1/8/2020) yang menurunkan berita seputar PJJ. Ternyata ada inisiatif warga yang melakukan hal yang sangat bermanfaat untuk menyukseskan PJJ. Ini sungguh menyejukkan.
Adalah halaman rumah milik seorang pewarta foto, Irsan Mulyadi, yang beralamat di Jalan Tani Asli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang menjadi tempat belajar bagi tujuh orang anak. Irsan menyediakan internet secara gratis, bahkan seorang anak karena tak punya gawai, oleh Irsan dipinjamkan gawai.
Kebetulan Irsan berlangganan paket internet dengan membayar Rp 570.000 per bulan. Ia sedih melihat anak-anak yang kesulitan mengakses internet, makanya mengundang anak-anak tersebut ke halaman rumahnya. Bukankah apa yang dilakukan Irsan bisa disebut dengan sedekah internet?
Lain lagi yang terjadi di sebuah RT di Subang, Jawa Barat. Setiap hari, keluarga di sana menyisihkan uang Rp 1.000 yang diletakkan dalam stoples di rumah. Kumpulan uang sekitar 50 keluarga itu cukup untuk berlangganan internet yang dipasang di balai RT.
Setiap akhir bulan, pengurus karang taruna mengumpulkan uang di setiap rumah. Uang tersebut tidak saja cukup untuk paket internet, tapi juga untuk membeli kertas dan tinta printer untuk mencetak tugas sekolah. Di balai RT itu tersedia komputer yang juga sumbangan hasil gotong royong warga. Gotong royong internet seperti di Subang itu sempat viral di media sosial, dan layak ditularkan ke berbagai daerah lain.
Ada pula desa yang tidak membebani warganya untuk bergotong royong, namun menyediakan internet gratis di balai desa dengan menggunakan dana badan usaha milik desa (bumdes). Contohnya adalah sebuah desa di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, seperti diberitakan TVRI (1/8/2020).
Itulah beberapa cara yang sangat bermanfaat untuk menyukseskan PJJ, yakni sedekah internet, gotong royong warga untuk penyediaan internet, atau menggunakan dana bumdes untuk hal yang sama. Ini hanya sekadar contoh. Pasti masih banyak cara lain.
.