Istilah gadai sudah lama dikenal masyarakat kita, karena secara tradisional hal ini telah diterapkan, tanpa melibatkan lembaga keuangan yang  resmi beroperasi sebagai perusahaan jasa pegadaian.
Contohnya, di kampung saya di Sumatera Barat, sangat lazim menggadaikan sepetak sawah untuk mendapatkan sejumlah uang sebagai pinjaman. Meskipun pihak yang menggadaikan menerima sejumlah uang, namun dianggap berutang sebesar sejumlah sekian gram emas yang dapat dibeli dengan uang pinjaman tersebut saat gadai dilakukan.
Sepanjang si peminjam belum membayar utangnya, sawah masih menjadi milik si pemegang gadai atau yang memberikan pinjaman. Pihak yang berutang harus mengembalikan uang seharga sekian gram emas pada saat pembayaran dilakukan. Tahu sendiri bahwa harga emas cenderung naik terus, makanya tak jarang akhirnya si pengutang tak mampu membayar sampai akhir hayatnya.
Namun  ahli waris dari pengutang yang sudah meninggal masih boleh menebus gadai tersebut sepanjang punya uang dan berminat untuk membayar. Semua utang piutang berbasis gadai tersebut hanya didukung bukti secarik kertas yang ditandatangani kedua belah pihak. Bila sudah melewati puluhan tahun, karena buktinya sudah hilang, sering pula menjadi sumber sengketa antar anak cucu kedua belah pihak.
Maka tentu saja proses gadai yang dilakukan dengan lembaga gadai resmi yang diizinkan beroperasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lebih jelas hak dan kewajiban para pihak yang terkait. Inilah yang sebaiknya menjadi tempat penyelamat warga yang punya barang, dan ingin "dilipat" menjadi uang pinjaman yang nanti bisa ditebus lagi.
Sekarang, sangat banyak perusahaan yang bergerak di bidang pegadaian. Coba saja lihat di kota-kota besar, kehadiran kantor kecil mirip koperasi dengan papan nama usaha gadai, tersebar di banyak lokasi.Â
Padahal sampai era Orde Baru berakhir, satu-satunya perusahaan jasa pegadaian yang ada hanyalah PT Pegadaian (dulu masih berupa perusahaan umum, Perum Pegadaian), yang merupakan perusahaan milik negara.Â
Maka bisa dipastikan bahwa sekarang ini, selain PT Pegadaian, semua perusahaan gadai yang menggunakan nama lain adalah milik swasta. Awalnya OJK kewalahan mengawasi menjamurnya pegadaian swasta, tapi kemudian sekarang lebih tertib karena telah dibuat regulasinya.
Jadi, masyarakat perlu hati-hati, jika ingin menggadaikan barang, sebaiknya menggunakan di perusahaan yang sudah mendapat izin dari OJK. Tentu kita tidak ingin begitu menebus barang tersebut, malah kantor tempat kita menggadaikan barang sudah tutup.
Sekadar catatan, menurut data resmi dari website OJK, pada posisi 27 Mei 2019, terdapat 26 pelaku usaha  pegadaian yang telah mendapatkan izin dari OJK, dan 72 pelaku usaha pegadaian yang mendapatkan tanda bukti terdaftar. Satu pelaku usaha, seperti bank, bisa punya banyak kantor cabang yang tersebar di berbagai kota.
Karena saking banyaknya, jangan buru-buru langsung memutuskan untuk menggadaikan barang ke suatu perusahaan gadai yang kebetulan pertama kali kita datangi. Coba dulu berkeliling ke beberapa perusahaan yang berbeda (bukan perusahaan yang sama tapi berbeda lokasi kantor cabang). Mana yang berani menghargai barang yang akan kita gadai dengan lebih tinggi, itu yang akhirnya dipilih.
