Istilah yang resmi dipakai pemerintah untuk kelompok marjinal tersebut adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Menurut pantauan wartawan Pos Kota, banyak PMKS yang duduk-duduk di pinggir jalan serta di trotoar, baik orang tua sampai anak-anak, sambil berharap ada yang memberi uang. Artinya, selain memulung, mereka juga ada yang merangkap sebagai peminta-minta.
Padahal dengan pemberlakuan PSBB, tidak banyak kendaraan yang lewat. Justru bisa jadi mereka akan tertangkap oleh Satpol PP yang dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19 sengaja menjaring PMKS untuk dilokalisir atau ditempatkan di sejumlah Gelanggang Olahraga (GOR). Dengan terlokalisirnya para PMKS tentu lebih gampang mendeteksi kesehatannya, juga gampang untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos).
Dari data Kompas di atas, tercatat 4.977 orang pemulung di DKI Jakarta. Jika pemulung di kota-kota penyangga dihitung, maka di Jabodetabek, jumlahnya membengkak jadi 17.360 orang.
Jelas sekali mereka sangat menbutuhkan bansos. Sayangnya mereka sering luput dari program pemerintah karena sulitnya melakukan pendataan. Memang agak sulit bagi para pemulung untuk mengurus KTP karena tidak mempunyai dokumen yang dipersyaratkan. Kemudian pola kerjanya yang berpindah-pindah atau tidak punya alamat tetap, semakin mempersulit lagi.
Jadi, adanya PSBB atau tidak, ada operasi yustisi atau tidak, masalah PMKS tampaknya akan langgeng seperti itu. Mereka dengan lincahnya akan bisa keluar masuk suatu daerah karena hafal jalan tikus.Â
Bisa jadi mereka berasal dari daerah penyangga di sekitar ibu kota juga yang berkelana ke seantero Jabodetabek dengan berjalan kaki. Mereka tanpa lelah selalu bergerak, tapi karena pergerakannya tak terpantau oleh petugas pemerintah, maka mereka luput pula untuk mendapatkan bansos.
Alhasil, terhadap PMKS, kelihatannya belum ditemukan metode yang ampuh untuk mengatasinya.
