Karena semua pihak terwakili dalam musyawarah, maka keputusannya tersosialisasikan dengan baik, dan masyarakat mematuhinya tanpa merasa dibebani. Kalau sudah begitu, tak heran bila akhirnya indak ado kusuik nan indak ka salasasi, indak ado karuah nan indak ka janiah, badai pasti berlalu.
Masalahnya, dalam pengambilan keputusan PSBB, bisa jadi belum semua kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat yang terwakili aspirasinya. Tapi dengan catatan pemerintah sekarang ini, baik di level daerah, maupun pusat, adalah pemerintah yang terbentuk dari proses demokrasi, kita semua wajib pula mematuhi.
Pemerintah sendiri harus pula konsisten. Mereka yang terancam mati kelaparan karena kehilangan mata pencaharian harus segera mendapat bantuan, tanpa perlu terlalu ribet dengan urusan birokrasi.
Koordinasi antar pejabat di pusat dan di daerah harus terjalin dengan baik. Jangan lagi plin-plan, seperti dalam soal pengoperasian kereta api di Jabodetabek.
Bosan atau tidak, berdiam diri di rumah harus kita nikmati saja. Badai pasti berlalu, itu hanya soal waktu. Namun doa kita tentu saja ketika badai telah berlalu, kita masih diberikan kesempatan oleh Sang Pencipta untuk meneruskan perjuangan dalam menempuh kehidupan sehari-hari. Bukan mereka yang tersapu badai.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
