Dimulai dari Sumatera Barat dengan munculnya surat yang ditandatangani Gubernur Irwan Prayitno yang meminta para perantau Minang untuk tidak pulang kampung, sekarang sudah banyak para kepala daerah yang ikut-ikutan melakukan langkah serupa.
Meskipun belum berupa surat, tapi dari berita yang ditayangkan televisi, Gubernur Jawa Barat dan Jawa Tengah meminta agar para perantau yang berasal dari daerahnya tidak pulang ke kampung.
Orang Minang sangat terkenal sebagai perantau ulung, sehingga jumlah perantau dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tinggal di Sumatera Barat, bisa dikatakan sama banyaknya.
Tempat urang awak mencari nafkah tersebar di berbagai penjuru nusantara, bahkan juga di mancanegara. Tapi yang terbanyak adalah yang berdomisili di ibu kota Jakarta beserta kota-kota di sekitarnya.
Tentu saja niat sang gubernur adalah demi kebaikan bersama. Maksudnya agar para perantau yang mungkin saja tidak tahu kalau di tubuh mereka terpapar virus corona, jangan menjadi penyebar virus di kampung halamannya bila mereka pulang.Â
Apalagi yang akan terkena itu adalah orang tua, istri dan anak, famili dan sahabat dari para perantau itu yang akan berinteraksi bila mereka pulang kampung.
Melawan virus yang menyebar ke semua daerah tentu jauh lebih sulit ketimbang bila virus itu bisa dilokalisir di suatu daerah saja, katakanlah di Jakarta dan kota-kota sekitarnya.
Jakarta jelas bukan tempat perantauan etnis Minang saja. Justru para perantau dekat, maksudnya dari sesama pulau Jawa lah yang lebih gampang pergerakannya untuk pulang kampung.
Maka harapan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar perantau asal Jawa Barat di Jakarta untuk tidak pulang kampung, bisa dipahami. Ridwan menunjukkan bukti bahwa di Sumedang baru-baru ini bertambah 300 orang yang berstatus ODP (orang dalam pemantauan) setelah orang Sumedang yang bekerja di Jakarta tiba-tiba mudik.
Demikian pula Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah mengeluarkan imbauan serupa. Masih dari berita televisi, imbauan untuk tidak mudik saat lebaran akhir Mei mendatang datang dari Menteri Agama Fachrul Razi. Kalau sayang dengan orang tua di kampung, jangan mudik, ujar Fachrul.
Memang sangat dilematis. Para perantau biasanya tinggal berkelompok di Jakarta. Ada yang sesama penjual pecel lele, sesama penjual kopi instan berkeliling dengan sepeda, sesama penjual mie ayam menggunakan gerobak, sesama tukang bangunan, sesama tukang pangkas rambut, dan sebagainya.
Rata-rata mereka yang seprofesi berasal dari desa yang sama. Ramai-ramai mengadu nasib di Jakarta, setelah ada satu dua orang sebagai pionir yang sukses terlebih dahulu. Kemudian mereka ramai-ramai juga pulang mudik saat lebaran, dan sekarang pulang ketika di Jakarta mereka tidak lagi bisa mencari uang.
Mereka pekerja tangguh yang tahan banting. Di Jakarta mereka kos atau mengontrak di gang sempit dengan satu kamar untuk beberapa orang, bahkan ada yang terpaksa bergantian tidur. Ada yang berjualan siang dan tidurnya malam, dan ada yang sebaliknya.
Lalu mereka rajin mengirim uang kepada istri dan anaknya di kampung. Yang punya rezki lebih tak sedikit pula yang menyumbang untuk pembangunan jalan atau masjid di kampungnya.
Sekarang saat mereka terkapar di ibu kota, kampung halaman menolak kehadirannya, alangkah nelangsanya. Tapi itulah memang pengorbanan berganda yang harus dipikulnya. Berganda karena kelaparan di Jakarta dan ditolak pulang ke kampungnya sendiri.
Dalam wawancaranya dengan youtuber Deddy Corbuzier, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga berpendapat sama, warga Jakarta jangan pulang kampung dulu, termasuk menyambut puasa dan saat lebaran yang waktunya sudah dekat ini.
Tapi masalahnya tidak sesederhana itu. Kalau di tanah perantauan tidak dapat uang, para perantau merasa lebih nyaman kembali ke kampung, meskipun di kampung juga belum tentu dapat uang.
Dengan suasana keguyuban di kampung halaman, bila sekadar utuk makan, mungkin bisa mereka dapatkan. Apa yang tumbuh di kampung seperti singkong, jagung, sayuran, dan sebagainya, bisa diolah menjadi makanan.Â
Sementara bila bertahan di Jakarta, sudahlah tidak dapat uang, biaya untuk kos harus tetap dikeluarkan.
Boleh-boleh saja larangan pulang kampung bagi para perantau itu dilakukan. Namun alangkah baiknya bila disertai dengan mendapatkan uang kompensasi dari bantuan sosial yang disiapkan pemerintah. Atau bisa juga dari sumbangan para pengusaha besar melalui program corporate social responsibility (CSR).
Kita tunggu saja seperti apa pendistribusian program stimulus yang disusun oleh pemerintah. Berita tentang hal ini telah mengemuka di media massa.Â
Apakah para perantau yang mencari nafkah di sektor informal di Jakarta dan kebanyakan masih memakai KTP kampung asalnya, bisa kebagian kompensasi?
Termasuk puluhan ribu para penarik ojek online yang bahkan sebagian masih menggunakan sepeda motor dengan plat nomor kendaraan dari daerah asalnya, tentu sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah atau dari CSR perusahaan besar.
Kita sepakat agar para perantau tidak pulang kampung, tapi jangan biarkan pula saudara-saudara kita itu kelaparan.