Harian Kompas edisi Minggu (1/3/2020) menurunkan berita yang terkait dengan pesawat kepresidenan yang semula direncanakan akan digunakan Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke Amerika Serikat (AS), pada bulan Maret ini.
Tapi akibat penyebaran virus corona, agenda yang akan dihadiri Presiden Jokowi berupa KTT AS-ASEAN ditunda oleh Presiden AS Donald Trump.
Namun pemberitaan tentang pesawat yang akan membawa rombongan presiden terlanjur ramai di media sosial. Hal itu disebabkan karena beredarnya foto pesawat Boeing 777-300 ER yang tengah dicat dengan desain logo mirip pesawat kepresidenan. Timbul dugaan dari warganet, apakah itu pesawat kepresidenan yang baru?
Dari penjelasan Sekretaris Kabinet Pramono Anung terungkap bahwa pesawat Boeing 777-ER dimaksud bukan pesawat baru untuk Presiden Jokowi, melainkan pesawat yang disewa dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia untuk lawatan ke AS yang akhirnya batal itu tadi.
Kenapa harus menyewa? Bukankah sejak era pemerintahan SBY-Boediono, Indonesia sudah punya pesawat kepresidenan sendiri, yakni jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ 2)?
Ternyata semua itu lebih banyak karena pertimbangan biaya. Ya, pesawat kepresidenan punya keterbatasan, hanya mampu terbang selama 7 sampai 9 jam, setelah itu harus berhenti untuk mengisi bahan bakar.
Bayangkan bila harus terbang dari Jakarta ke AS yang membutuhkan tiga kali transit. Sedangkan pesawat Garuda Indonesia yang disewa mampu terbang selama 12 jam.
Biaya transit itu tidak murah. Berbeda bila Presiden Jokowi atau Wapres Ma'ruf Amin hanya melakukan kunjungan kerja di dalam negeri saja, akan lebih baik dengan pesawat kepresidenan.
Keterbatasan lain adalah  menyangkut kapasitas penumpang. Bila jumlah rombongan presiden demikian besar, banyak menteri dan pejabat lain yang dibawa, mau tak mau harus menyewa pesawat atau tetap naik pesawat kepresidenan namun dua kali terbang.
Memang bisa juga anggota rombongan presiden menggunakan pesawat komersial. Tapi tentu tidak gampang mengkoordinirnya sesuai ketentuan protokoler.
Lagi pula dalam kunjungan kenegaraan dari seorang kepala negara atau kepala pemerintahan, juga mempertaruhkan reputasi sebuah negara. Bagi negara adidaya, memiliki pesawat khusus bagi orang nomor satunya, bisa dikatakan sebuah keharusan.
Tapi bagi negara berkembang, pilihan menyewa pesawat dengan tampilan di badannya diubah dengan simbol kenegaraan, lazim dilakukan.Â
Itulah yang dialami Presiden Indonesia sejak dari era Soekarno yang menyewa pesawat PanAm milik perusahaan AS sampai beberapa presiden setelah itu yang menyewa pesawat Garuda karena Garuda sudah punya pesawat yang representatif.
Kemudian SBY berhasil mewujudkan impian adanya pesawat kepresidenan di tahun terakhir pada periode kedua kekuasaannya, seolah-olah memang dipersiapkan untuk presiden penggantinya.
Seperti ditulis oleh tempo.co (13/12/2013) pesawat kepresidenan BBJ 2 didesain untuk keperluan VIP dengan konfigurasi mewah dan memiliki kamar tidur utama yang dilengkapi toilet shower, ruang konferensi, ruang makan dan ruang tamu. Pesawat ini berharga US$ 91,2 juta.
Namun bukannya tidak ada Presiden negara lain yang naik pesawat komersial, antre dengan penumpang umum dan harus melewati metal detector di bandara.Â
Presiden Pakistan Dr Arif Alvi terekam kamera seorang jurnalis saat sedang mengantre di bandara Islamabad untuk bertolak ke Turki dalam rangka kunjungan resmi (Kompas.com, 29/10/2018).Â
Tidak disebutkan apakah Presiden Pakistan tersebut duduk di kelas bisnis atau kelas ekonomi. Tapi sepanjang aspek keselamatan dan keamanan bagi seorang presiden telah terpenuhi, bagi negara dengan anggaran terbatas, tak ada salahnya menomorsatukan efisiensi.
