Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), siapa yang tidak kenal? Hampir semua orang Indonesia sekarang punya Kartu BPJS yang menjamin si pemegang kartu mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Begitulah saat ini, jika ada yang berbicara tentang BPJS, yang terbayang langsung masalah kesehatan. Padahal sesungguhnya ada jenis BPJS yakni BPJS Kesehatan yang dulunya adalah Asuransi Kesehatan (Askes) dan BPJS Ketenagakerjaan yang dulunya adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
Sewaktu masih bernama Askes dan Jamsostek, keduanya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Askes punya peserta yang dijamin pemeliharaan kesehatannya, mayoritas berasal dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS).
Sedangkan Jamsostek yang awalnya bernama Astek (Asuransi Tenaga Kerja) antara lain mengurus jaminan di bidang ketenagakerjaan, sehingga sewaktu di-PHK menerima semacam pesangon atau dana lain sesuai yang diperjanjikan.
Tapi Jamsostek lebih ditujukan pada karyawan swasta dan BUMN, karena untuk PNS sudah ada Taspen (Tabungan dan Asuransi Pensiun) dan untuk anggota TNI dan Polri ada Asabri (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).
Sejak tahun 2014 Askes dan Jamsostek bersalin rupa dengan mengalami penambahan fungsi dan coverage-nya, masing-masing menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Statusnya pun bukan lagi BUMN, melainkan badan khusus yang dibentuk dengan Undang-undang tersendiri.
Dilihat dari sisi jumlah kepesertaan, BPJS Kesehatan jauh mengungguli BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dapat dipahami mengingat semua orang, dari bayi yang baru lahir sampai kakek-nenek, ingin mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan.
Maka wajar pula bila setiap membicarakan BPJS, yang ditangkap oleh masyarakat luas adalah BPJS Kesehatan, seolah-olah BPJS itu identik dengan BPJS Kesehatan.Â
Diduga karena takut  kerancuan atau salah persepsi dari masyarakat makin meluas, BPJS Ketenagakerjaan pun membuat keputusan penting. Meskipun badan hukum dan perundang-undangan yang mendasarinya tidak berubah, nama bisnisnya diubah, kembali ke Jamsostek.
Agar tidak dianggap sebagai Jamsostek pola lama, nama yang dipakai saat ini secara lengkap adalah BP Jamsostek (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja).
Perubahan nama tersebut secara resmi dimulai bertepatan dengan acara perayaan ulang tahun ke-42 BPJS Ketenagakerjaan (dihitung sejak pendirian Astek) di Jakarta, 12 Desember 2020.
Jadi, untuk tujuan pemasaran dan hubungan keluar perusahaan, nama yang dipakai adalah BP Jamsostek. Sedangkan urusan internal tetap BPJS Ketenagakerjaan.
Bagi yang sering menonton film di bioskop sejak awal Januari 2020 ini, tentu mengetahui bahwa iklan BP Jamsostek lumayan sering ditayangkan sebelum pemutaran film. Tentu itu bagian dari sosialisasi agar masyarakat luas mengetahui adanya perubahan nama tersebut.Â
Mengubah nama bisnis sehingga berbeda dengan nama yang tercantum pada anggaran dasar, cukup sukses diterapkan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat, yang diubah menjadi Bank Nagari.
Sekarang malah banyak yang tidak tahu kalau Bank Nagari itu adalah BPD, meskipun masyarakat tahu bahwa bank tersebut berasal dari Sumatera Barat.
Bank Nagari menjadi pelopor BPD yang membuka cabang di luar provinsi asalnya, dengan membuka kantor cabang di Jakarta dan Pekanbaru.
Sekarang hampir semua BPD telah membuka cabang di Jakarta. Semuanya juga ikut-ikutan menggunakan nama bisnis, seperti BPD Jawa Barat, cukup disebut BJB saja, tanpa embel-embel BPD. BJB tersebut maksudnya Bank Jawa Barat dan Banten.
Maka paling tidak ada dua alasan kenapa sebuah perusahaan mengubah nama bisnisnya. Ada yang menghindari kerancuan karena ada perusahaan lain dengan nama mirip, seperti yang dialami BP Jamsostek. Ada pula yang ingin agar masyarakat gampang mengingatnya seperti yang terjadi di banyak BPD.
