Tak mau menanam bom waktu, Jokowi memilih "meledakkan" sendiri dengan kenaikan iuran tersebut. Dalam arti, dari kaca mata pemerintah, inilah kebijakan yang realistis.
Dengan kata lain, secara tersirat pemerintah mengakui bahwa tarif yang lama  adalah tarif "promosi". Rakyat jadi senang, sehingga secara tidak langsung tentu menaikkan elektabilitas Jokowi.
Ingat waktu BPJS baru berdiri beberapa tahun lalu, para pakar sudah banyak menyusun simulasi tarif iuran yang bisa menjamin kelangsungan usaha BPJS Kesehatan. Angkanya di atas tarif yang akhirnya ditetapkan pemerintah.
Apakah dulu Presiden tidak berani membebani rakyat terlalu banyak karena hitung-hitungan politik, agar pada 2019 bisa terpilih kembali? Itu tergantung persepsi publik. Yang jelas, penjelasan pemerintah tidak mengaitkan tarif iuran BPJS Kesehatan dengan masalah politik.
Iuran BPJS bukan satu-satunya tambahan beban bagi masyarakat. Bersiap-siaplah dengan kenaikan tarif yang lain, seperti tarif listrik dan tarif jalan tol.
