Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkemungkinan besar menjadi satu-satunya partai yang menjadi pihak oposisi. Memang sampai tulisan ini disusun, dua partai yang ikut mengusung pasangan Prabowo-Sandi, PAN dan Demokrat, belum ada kepastian apakah akan punya wakil di kabinet.
Tapi melihat lobi-lobi politik, kalaupun PAN dan Demokrat tidak kebagian kursi menteri, masih ada harapan menduduki kursi lain seperti kepala lembaga non kementerian, duta besar di negara sahabat, atau komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Yang sudah memastikan mendapatkan jatah kursi menteri dari pihak yang tadinya akan menjadi oposisi, baru Partai Gerindra. Tapi ini sudah menjadi pukulan telak yang menceraiberaikan partai pengusung Prabowo-Sandi.
Memang yang terang-terangan mendeklarasikan dirinya sebagai partai oposisi, tinggal PKS sendiri. Terlalu pincang ketimbang partai-partai lain yang merapat ke Presiden Jokowi. Padahal negara demokrasi yang sehat membutuhkan oposisi yang kuat untuk check and balance.
Partai Nasdem sempat seolah-olah menggertak Presiden Jokowi dengan menyatakan akan menjadi oposisi, bila Prabowo yang menjadi pesaing Jokowi di pilpres lalu, digandeng Jokowi masuk kabinet. Toh Nasdem akhirnya luluh juga, setelah tiga orang kadernya dipanggil Jokowi ke istana sebagai assessment untuk jadi menteri.
Jelas nantinya amat berat bagi PKS untuk berjuang sendirian. Katakanlah kalau ada isu di DPR yang memerlukan voting dalam proses pengambilan keputusan, gampang diduga, PKS akan kalah.
Namun bila PKS tulus menyuarakan aspirasi rakyat, bukan demi kepentingan politik PKS sendiri, PKS akan didukung oleh pilar demokrasi lainnya seperti lembaga swadaya masyarakat, pers, akademisi, dan jangan lupa, juga mahasiswa serta anak STM.
Seperti diketahui, mahasiswa dan pelajar kembali menunjukkan aksinya, setelah sekian lama "tertidur". Dalam demonstrasi menentang pemberlakuan UU KPK hasil revisi baru-baru ini, mahasiswa di berbagai penjuru tanah air menjadi penggeraknya. Aksi mahasiswa diikuti pula oleh para pelajar.
Bila tekanan publik demikian besar, tentu mau tak mau pemerintah dan partai politik pendukung pemerintah akan mempertimbangkan aspirasi rakyat.
Dalam hal UU KPK sebagai misal, Presiden Jokowi sudah menyatakan akan mempertimbangkan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), agar UU KPK yang baru tidak berlaku.
Meskipun kemudian pemerintah diperkirakan tidak jadi menerbitkan Perppu, karena menunggu hasil judicial review di Mahkamah Konstitusi, tetap membuktikan bahwa mahasiswa merupakan kekuatan yang tak dapat dipandang remeh.
