Pengawasan Penggunaan Medsos dan Dilema bagi Dosen PTN

Seorang Ustad Abdul Somad (UAS) yang sering berceramah adalah seorang dosen PTN di Pekanbaru yang juga ASN. Materi ceramahnya yang banyak terdapat di medsos adakalanya menimbulkan pro dan kontra antar kelompok masyarakat. 

Apakah karena merasa tidak lagi bebas dalam berpendapat, takut diawasi, atau semata-mata karena sibuk berceramah, UAS akhirnya mengundurkan diri sebagai ASN? Mudah-mudahan tidak banyak dosen lain yang mengundurkan diri, karena kontribusinya di kampus tempat ia mengajar sangat dibutuhkan.

Kebebasan akademik tetap harus dijamin. Budaya kritis adalah bagian dari itu. Hanya saja, masalahnya jadi lain kalau disampaikan secara serampangan melalui media sosial. 

Kritik melalui medsos, meskipun bertujuan baik, sering rawan dirasuki komentar yang emosional. Misalnya disertai umpatan memakai kata "goblok" atau kata lain yang lebih keras dari itu. Ini kan bisa ditafsirkan sebagai penghinaan.

Negara kita adalah negara demokrasi, di mana hak untuk menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Medsos pun sebetulnya merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan pendapat.

Jadi diharapkan para dosen tidak kehilangan sikap kritisnya. Tak perlu ketakutan dan menganggap dilematis adanya pengawasan pemerintah terhadap medsos.

Sebagai orang yang terdidik, para dosen pasti tahu bedanya menyampaikan pendapat dengan melakukan ujaran kebencian. Yang penting bersihkan niat. Sepanjang tujuannya demi kemajuan negara, bukan untuk menjatuhkan seseorang, tak ada masalah.

Jika seorang dosen jelas-jelas melakukan kegiatan makar seperti yang dituduhkan kepada seorang dosen IPB, tentu harus diproses secara hukum. Tapi kalau hanya menyampaikan kritik, bila ada yang menilai terlalu tajam, jangan buru-buru dijatuhkan hukuman. 

Dalam hal ini perlu ada klarifikasi dan memberi kesempatan membela diri bagi dosen yang menyampaikan kritik di medsos. Penjatuhan sanksi tidak boleh berdasarkan rasa tidak suka dari seorang rektor terhadap dosen yang kritis.