Betulkah Jokowi Akan Memanfaatkan Hak Prerogatif Sepenuhnya dalam Menyusun Kabinet?

Cerita di balik layar, atau meminjam istilah perfilman behind the scenes, dari terbentuknya kabinet mendatang mungkin tak akan terungkap ke publik. Makanya yang bisa dilakukan publik hanya sekadar menduga-duga. 

Tapi terlepas dari apakah Jokowi cukup independen atau kurang independen dalam menyusun kabinet, masyarakat akan menyambut baik bila terwujud seperti yang pernah dikatakan Jokowi, bahwa jumlah menteri yang berasal dari kalangan profesional lebih banyak ketimbang menteri dari jalur partai politik. 

Soalnya ada kekhawatiran dengan banyaknya partai pengusung, jauh lebih banyak ketimbang periode pertama Jokowi, jika semuanya diakomodir di kabinet, akan sulit memberi tempat yang lebih banyak bagi kalangan profesional. Belum lagi kalau pihak oposisi pun akan diakomodir pula. 

Ada dugaan bahwa Gerindra, Demokrat, dan PAN akan dapat jatah, dan meninggalkan PKS sebagai satu-satunya partai oposisi.

Selain itu beberapa kementerian kunci sebaiknya tidak diisi oleh menteri yang berasal dari partai politik. Seperti pada kabinet saat ini, yang tinggal menghitung hari untuk menuntaskan masa baktinya, sudah tepat kalau Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri dijabat oleh kalangan profesional. 

Tapi sayangnya, Mendagri, Menkumham dan Jaksa Agung, yang juga kementerian yang sarat dengan potensi konflik kepentingan dengan aspirasi partai, dijabat oleh menteri dari partai politik. Alangkah baiknya bila pada kabinet mendatang, tiga kementerian tersebut dikembalikan lagi ke kalangan profesional.

Semoga di waktu yang makin sempit ini, Presiden Jokowi dapat menemukan figur-figur yang betul-betul terbaik untuk mengisi kabinet periode 2019-2024. Tidak hanya sekadar dapat menemukan, tapi yang terpenting juga berani menetapkannya sebagai menteri, meski mungkin direspon negatif oleh pihak partai politik.