Pemilu di era Orde Baru, berlangsung di tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kecuali pada tahun 1971 yang diikuti 10 partai, pada pemilu lainnya hanya ada 3 partai, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar, barangkali merupakan satu-satunya di dunia yang bukan partai tapi ikut Pemilu), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Tak ada survey-survey seperti saat ini, karena memang tak ada gunanya. Tak perlu juga pengamat politik berbusa-busa ngomong di tv. Toh, semua sudah terang benderang, Golkar-lah sang pemenang.
Namun demikian tetap saja ada satu atau dua daerah yang Golkar tidak menang. Biasanya, partai lain bisa menang bila di daerah itu dipimpin oleh gubernur atau bupati yang punya hati nurani "netral". Di Jakarta, PPP pernah unggul saat Ali Sadikin jadi Gubernur. Tapi bisa dikatakan, rata-rata kepala daerah akan mati-matian berjuang, bagaimanapun caranya, agar di daerahnya Golkar menang dengan persentase setinggi mungkin, rata-rata di atas 80 persen. Ini merupakan prestasi yang menjamin karir kepala daerah di masa berikutnya.
Maka, bagi pegawai negeri, termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat itu masih bagian dari KORPRI=Korps Pegawai Republik Indonesia, tak ada yang berani untuk memilih selain Golkar. Apakah semua cinta Golkar? Barangkali tidak. Yang pasti, banyak dari mereka yang ketakutan, karena hari Pemilu bukan hari libur. Mereka memilih di kantor masing-masing, dan kalau di kantor tersebut setelah perhitungan suara ternyata ada satu atau dua suara untuk partai lain, maka mudah ditebak siapa yang punya suara. Biasanya pegawai yang "vokal", yang bandel atau yang depresi, akan dicurigai, dan menjadi sasaran pembinaan dari atasannya. Padahal, sebelum pemilu bagi semua pegawai telah dilakukan "santiaji", semacam pengarahan dari tokoh-tokoh Golkar. Lalu, masih belum yakin akan kesetiaan pegawai, diam-diam pada hari h-2 atau h-3 masing-masing pegawai dipanggil atasannya, ditanyai lagi komitmennya untuk memenangkan Golkar, bahkan di beberapa kantor yang punya dana, dikasih uang tali asih, atau uang transpor, atau apapun namanya.
Ya, enak-gak enak juga jadi pegawai di era orde baru. Enaknya, dapat tali asih. Cuma banyak pegawai yang bertengkar dengan orang tuanya, kakak atau adiknya, atau familinya yang fanatik partai tertentu. Di Sumatera Barat sebagai misal, dengan latar belakang mayoritas Islam dan Muhammadiyah, mereka sangat "mencintai" Masyumi (Pemilu 1955), berlanjut ke Parmusi (1971), dan PPP (Pemilu lainnya di era orde baru).
Itulah nostalgianya. Sekarang, jangankan pegawainya, kepala daerah saja berasal dari partai yang berbeda-beda. Satu hal yang pasti, pemilu di era reformasi penuh warna-warni.
