Salah satu sumber pendapatan desa, dana desa harus digunakan sesuai dengan kewenangan desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana untuk desa diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan minimal 10% dari dana tersebut diberikan secara bertahap kepada daerah. Dana desa mencapai 122,909 triliun dari 2015 hingga 2017, naik menjadi 149,31 triliun pada 2018. Pada 2019, dana kembali naik menjadi 70 triliun.
Tetapi korupsi dana desa meningkat. Korupsi dana desa mencapai 181 kasus pada 2018, menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.40,6 miliar, menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW). Karena kurangnya pengawasan pemerintah dan masyarakat, penyalahgunaan dana desa menjadi masalah besar. Selama ini, pengawasan hanya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan beberapa lembaga pengawasan lainnya; namun, hasilnya kurang memuaskan. Dalam beberapa kasus, program desa dilaksanakan tanpa musyawarah desa yang memadai. Akibatnya, anggaran tidak berjalan sesuai rencana.
Salah satu faktor utama yang menyebabkan penyalahgunaan dana desa adalah ketidakjelasan tentang bagaimana dana digunakan. Selain itu, proses birokrasi yang kompleks sering membuat situasi menjadi lebih buruk, terutama ketika orang kesulitan mendapatkan informasi tentang bagaimana dana desa digunakan. Selain itu, sistem pencatatan keuangan manual mempersulit pelacakan penggunaan dana dan membuat data lebih mudah dimanipulasi. Karena sistem yang terdesentralisasi memastikan bahwa semua transaksi diproses secara aman dan transparan, blockchain dapat mengurangi kerugian negara karena korupsi.
-Memahami Teknologi Blockchain
Selain menggunakan mekanisme kriptografi untuk melindungi transaksi, blockchain adalah sistem database terdistribusi yang mengharuskan mayoritas pengguna jaringan untuk menyetujui setiap transaksi, memastikan bahwa hanya transaksi yang sah yang dapat dimasukkan ke dalam blockchain. Di berbagai bidang, seperti keuangan, logistik, dan pendidikan, blockchain telah digunakan. Dalam dunia keuangan Islam, blockchain juga dapat digunakan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas transaksi keuangan, yang sangat penting untuk menjamin integritas dana yang digunakan sesuai dengan syariah.
Sistem desentralisasi, di mana data tersebar di banyak komputer di seluruh dunia, memastikan keamanan blockchain. Mayoritas pengguna jaringan harus menyetujui transaksi setelah data dienkripsi menggunakan algoritma yang kuat. Blockchain menjadi sangat sulit untuk dimanipulasi karena ini, sehingga sangat cocok untuk pengelolaan dana desa. Namun, beberapa hal perlu dipertimbangkan sebelum mengimplementasikan blockchain di Indonesia. Pertanyaan pertama adalah apakah Indonesia bersedia menggunakan teknologi blockchain untuk menyelesaikan masalah pengelolaan dana desa. Pertanyaan kedua adalah bagaimana Indonesia akan bertindak terhadap pengembangan teknologi blockchain mengingat masalah regulasi dan adaptasi budaya.
-Penerapan Blockchain untuk Mencegah Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa
Â
Blockchain memiliki kemampuan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Dengan teknologi ini, pencatatan transaksi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ini memastikan bahwa setiap transaksi tercatat secara aman dan tidak dapat diubah. Jejak digital yang terverifikasi dibuat dengan mencatat setiap perubahan data dalam blok yang terhubung satu sama lain.Para ahli teknologi mengatakan bahwa blockchain dapat meningkatkan keamanan penyaluran dana desa, mengurangi kemungkinan manipulasi data, dan memberikan transparansi yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan sistem ini, masyarakat dapat melihat bagaimana dana desa digunakan secara langsung dan dapat memverifikasi setiap transaksi.Karena sistem yang terdesentralisasi memastikan bahwa semua transaksi diproses secara aman dan transparan, blockchain dapat mengurangi kerugian negara karena korupsi.
-Permasalahan dengan Implementasi Blockchain di Indonesia
Namun, ada beberapa masalah yang menghalangi penerapan blockchain di Indonesia. Salah satunya adalah tingginya daya komputasi yang diperlukan untuk menyimpan informasi dalam waktu nyata. Mayoritas pengguna dalam jaringan harus memproses dan menyetujui setiap transaksi, yang membutuhkan banyak sumber daya. Selain itu, karena jumlah transaksi yang lebih banyak menimbulkan masalah skalabilitas. Selain itu, masalah yang berkaitan dengan kebijakan dan peraturan juga menjadi masalah utama. Regulasi Indonesia harus diperbarui karena penggunaan cryptocurrency masih terbatas. Selain itu, untuk menerapkan teknologi blockchain dalam sektor publik seperti pengelolaan dana desa, regulasi harus diperbarui. Selain itu, Indonesia harus meningkatkan literasi digital masyarakatnya agar mereka dapat memahami dan mengadopsi teknologi blockchain dengan baik.
