Skenario Dalam Skenario; Pilgub Sulsel

Sedangkan Pasangan Ichsan Yasin Limpo dan Andi Mudzakkar didukung oleh Partai Demokrat sebanyak 11 kursi dan PPP sebanyak 7 kursi sehingga total dukungan yang diperoleh pasangan IYL-Cakka yang sempat di issukan tidak dapat maju pada Pilgub 20018 sebanyak 18 kursi.  Selanjutnya pasangan Agus Arifin Nu'mangdan Aliyah Mustika Ilham didukung oleh PKB sebanyak 3 kursi dan PBB 1 kursi dengan total sebanyak  4 kurs. Dan selanjutnya perolehan partai pasangan Nurdin Abdullah dan Sudirman Sulaeman sebanyak 31 kursi, yaitu PAN dengan 9 kursi, PKS dengan 6 kursi. PDIP sebanyak 5 kursi, dan Gerinda sebanyak 11 kursi. Dan adapun Partai Politik yang belum mementukan pilihanya   pada Pilgub mendatang adalah Partai Hanura dengan 6 kursi.

Dengan melihat komposisi perolehan dukungan partai politik kepada pasangan calon terkini, dapat dipastikan jika Pilgub dihelat saat ini maka yang memenuhi syarat dukungan hanya terdapat tiga pasangan yaitu pasangan Nurdin Abdullah dan Sudirman Sulaeman sebanyak 31 kursi, Pasangan Nurdin Halid dan Azis Qahar Mudzakkar sebanyak 26 kursi dan Pasangan Ichsan Yasin Limpo dan Andi Mudzakkar sebanyak 18 kursi. Sedangkan pasangan Agus Arifin Nu'mang dan Aliyah Mustika Ilham tidak memenuhi syarat minimal rekomendasi dukungan partai politik minimal 17 kursi, sebab hanya mengantongi dukungan sebanyak 4 kursi walaupun Partai Hanura yang belum menentukan sikap juga bergabung turut bergabung pada koalisi Agus-Aliyah juga belum bisa menggenapkan syarat dukungan.

Tapi hal tersebut bukan berarti memupuskan harapan Agus-Aliyaha ataupun figur-figur lainnya untuk ikut berkompetisi pada pilkad gubernur Sulsel mendatang, masih ada waktu yang tersisa sekitar dua bulan kedepan untuk terus bergerilya meyakinkan partai politik untuk menerbitkan rekomendasi dukungan partai hingga memasuki tahapan pendaftaran yang direncanakan pada tanggal 8 hingga 10 Januari 2018. Namun strategi yang harus dilakukan adalah "pembegalan" partai politik daripasangan calon lain, mengingat saat tinggal Partai Hanura satu-satunya partai yang tak bertuan. Hal tersebut juga berlaku pada ketiga pasangan bakal calon yang sementara ini telah memenuhi syarat minimal dukungan, masih harus tetap bekerja dan menjaga kemungkinan menjadi korban "begal" partai. Bahkan jiak memungkin menambah lagi dukungan sebagai bentuk antisipasi jika terjadi masalah terkait rekomendasi dukungan.

Dan ujian ketiga yang merupakan ujian terakhir pada fase awal ini adalah memastikan kesiapan pasangan bakal calon yang mengantongi syarat minimal dukungan dalam hal pemenuhan syarat lainnya yang telah ditetapkan oleh pihak KPU. Tahapan ini menjadi penting sebab ini adalah pintu masuk menuju arena kompetisi  Pilgub 2018, dan pada tahapan ini KPU akan mengumumkan secara resmi pasangan calon kepala daerah yang berhak dipilih pada tanggal 27 Juli 2018 mendatang.

Pertarungan Skenario

Pada fase ini pula, pertarungan strategi dan taktik dirancang bangun dalam bentuk suatu skema ataupun skenario untuk memuluskan jalan masing-masing menuju Pilgub 2018. Dalam pengimplementasian suatu skenario diperlukan suatu data yang konferenship tentang segala potensi yang dimiliki oleh seluruh lawan, sebab pada situasi ini memang seluruh figur atau orang yang punya niatan untuk berkontestasi atau mencoba peruntungan wajib dijadikan rivalitas bahkan dengan figur yang diprediksi akan berpasangan sekalipun, sebab akan tiba pada tawar menawar yang berujung pada bargaining potition. Jika nilai tawar lemah maka posisi yang didapat juga pasti lemah. Beberapa skenario yang mencuat pada perhelatan di Sulsel dan kerap menjadi perbincangan hangat dimasyarakat diantaranya, skenario melawan kotak kosong, dimana pasangan akan memborong rekomendasi dukungan sehingga tidak lagi lawan saat pelaksaan Pilgub. Inilah salah satu contoh kenapa penulis menggangap bahwa fase awal ini merupakan pertarungan politik yang sesungguhnya.

Skenario menggagalkan Ichsan Yasin Limpo merupakan skenario yang cukup hits, terbukti dengan populernya istilah "pembenggalan partai", beberapa bakal calon beranggapan bahwa absennya IYL pada Pilgub nanti akan memudahkan kerja-kerja politik beberepa kandidat sebab kelompok klan Yasin Limpo memang dikenal sebagai petarung politik dan punya 1001 strategi yang jitu dan teruji memenangkan bebebrapa momentum politik di Sulawesi Selatan. 

Bahkan pada konstalasi terakhir dimana IYL sempat dijadikan "musuh bersama" yang konon merupakan turunan dari ekses kepentingan politik nasional, Punggawa yang berkolaborasi dengan talenta yang dimiliki oleh Bupati Luwu dua periode Andi Cakka mampu lolos dari jeratan skenario lawan. Klimaksnya ketika gerakan-gerakan politik yang diterapkan oleh pasangan IYL-Cakka ini mampu menarik variabel kepentingan elit nasional turun pada ranah pilkada Gubernur Sulsel. 

Terbukti dengan keputusan Partai Demokrat yang memerikan dukungan pada paket tersebut, variabel Partai Demokrat dan SBY dalam konstalasi nasional memang selalu menggunakan politik deferensiasi. Demokrat senantiasa akan mengambil jalan berbeda dengan kelompok ataupun partai pada level nasional, disaat beberapa kadernya bersosialisasi untuk bergerak masuk pada pusaran pilgub Sulsel, Partai Demokrat lebih memilih pasangan yang mempunyai potensi bisa melawan dominasi kelompok Istana Merdeka. 

Keberhasilan IYL mengendarai Partai Demokrat bukan hal yang tanpa sebab, karena ketika kita membuka jejak karir politik IYL akan terungkap bahwa mantan Bupati Gowa ini pernah berebut kursi nomor satu di Partai Demokrat, selain itu anaknya Andan Purichta yang kini menjabat Bupati Gowa juga pernah menjadi Anggota DPRD Sulsel dengan meraih suara terbanyak saat masih menjadi Partai Demokrat pada Pileg 2009.

Jika konstalasi Fase awal ini bertahan dengan tiga pasangan calon NA-SS, NH-AQM dan IYL-AM hingga resmi ditetapkan sebagai kontestan Pilgub Sulsel oleh KPU, maka peta politik kepentingan elit nasionalpun akan terbaca. Kelompok istana merdeka akan menjagokan dan memainkan perannya melalui pasangan Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaeman yang mentori oleh Menteri Pertanian Amran Sulaeman dan Nurdin Halid-Azis Qahar Mudzakkar dengan kelompok Partai Golongan Karya yang telah memastikan Jokowi sebagai Capres 2019.