Sebaiknya proses pemilihan menteri ini mengacu seperti pada lelang jabatan yang telah dilakukan di Pemprov DKI Jakarta. Termasuk juga perlu dilakukan tes psikologi terhadap para calon menteri itu, sehingga penilaian bisa lebih objektif.
Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah apakah masih diperlukan seorang wakil menteri dalam suatu kementerian? Apakah pekerjaan seorang wakil menteri tidak bisa ditangani oleh seorang sekretaris jenderal? Apakah wakil menteri dibuat hanya agar lebih banyak kursi jabatan yang dapat dibagikan di antara partai koalisi?
*****
artikel yang perlu dirujuk : Memilih Menteri Berdasarkan Kompetensi
artikel saya yang lain :
- jadwal-pemilu-pasangan-presiden-dan-wakil-presiden-647278.html
- http://politik.kompasiana.com/2014/04/15/akankah-pilpres-kali-ini-masih-mengecewakan-648040.html
- http://politik.kompasiana.com/2014/04/06/visi-dan-misi-jokowi-dipertanyakan-645026.html
- http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2014/04/03/kasus-freeport-bukti-indonesia-masih-terjajah-644213.html
- http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2014/03/27/pilih-jujur-atau-pilih-adil-642310.html
- http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2014/03/21/hal-yang-tak-kusuka-dari-jokowi-640617.html
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H