Tapera, Jalan Panjang Menuju Rumah Idaman

Mimpi memiliki rumah sendiri merupakan dambaan setiap keluarga di Indonesia. Namun, tingginya harga properti dan rendahnya daya beli masyarakat membuat mimpi itu semakin jauh untuk diraih. 

Di sinilah program Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) hadir sebagai solusi pemerintah dalam menjembatani kebutuhan akan hunian yang layak dan terjangkau.

Tapera, yang secara resmi diluncurkan pada Januari 2024, merupakan program tabungan wajib bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. 

Baca juga: Pendidikan Tinggi Tak Lagi Terjangkau: Urgensi Reformasi Student Loan

Konsepnya sederhana, setiap bulan sebagian kecil gaji pekerja dipotong untuk ditabung dan nantinya bisa digunakan sebagai uang muka atau cicilan rumah. 

Skema ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk membeli rumah sehingga dapat mengurangi defisit hunian yang saat ini mencapai 7,6 juta unit.

Meski terdengar menjanjikan, implementasi Tapera tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Sejumlah tantangan harus dihadapi agar program ini benar-benar dapat menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.

Baca juga: Gelombang Protes Kenaikan UKT, Ketidakadilan yang Membelit Mahasiswa

Pertama, sosialisasi yang masif dan menyeluruh sangat diperlukan. Banyak pekerja, terutama di sektor informal, masih awam dengan konsep Tapera. 

Mereka perlu diberi pemahaman yang jelas tentang manfaat, mekanisme, dan hak-hak mereka dalam program ini. Pemerintah harus turun ke bawah, menjangkau pelosok desa, dan berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.

Kedua, perlindungan hukum yang kuat harus diberikan kepada peserta Tapera. Bagaimana jika peserta kehilangan pekerjaan atau mengalami kondisi finansial yang sulit? Bagaimana jika terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan dana? Aturan main yang jelas dan tegas harus ditetapkan untuk menjamin keamanan dana peserta dan memastikan transparansi pengelolaan Tapera.

Baca juga: Literasi Baca Tulis: Kunci Membuka Pintu Kesuksesan Akademik dan Pribadi

Ketiga, aspek inklusi keuangan perlu diperhatikan. Banyak masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil masih memiliki akses terbatas terhadap layanan perbankan. 

Pemerintah harus bekerjasama dengan lembaga keuangan untuk memperluas jangkauan layanan, misalnya melalui agen branchless banking atau layanan digital. Ini akan memudahkan peserta Tapera untuk mengakses dan mengelola dana mereka dengan efisien.