Membangun Kesadaran atas Pentingnya Strategi dalam Kompetisi Politik

Setiap kompetisi, termasuk dalam dunia politik, tanpa terkecuali memiliki strategi. Strategi menjadi tulang punggung dari setiap upaya untuk meraih kemenangan, mencapai tujuan, atau mempengaruhi opini publik. Bagaimanapun, strategi dapat bervariasi, baik dalam kualitas maupun moralitasnya. 

Evaluasi atas sebuah strategi politik tidaklah sederhana; menjadi subjektif dan tergantung pada sudut pandang setiap individu. 

Namun, dalam menilai strategi politik, penting untuk kembali kepada prinsip-prinsip integritas, kebijaksanaan, dan keadilan.

Baca juga: Johanes Leimena: Politik adalah Etika untuk Melayani

Pertama-tama, kita harus memahami bahwa penilaian atas strategi politik adalah relatif. Tidak ada standar baku yang secara mutlak menentukan apakah sebuah strategi dianggap baik atau buruk. 

Penilaian tersebut sangat tergantung pada konteks, nilai-nilai yang diyakini, dan posisi individu dalam kompetisi politik itu sendiri. Namun, meskipun relatif, bukan berarti tidak ada landasan yang dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi strategi politik.

Sebagai warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab, kita memiliki tanggung jawab untuk memilih secara bijaksana dan berintegritas. 

Artinya, kita harus mampu melakukan filterisasi terhadap informasi-informasi yang diterima serta kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh para pemimpin kita. 

Baca juga: Refleksi Dies Natalis GMKI Ke-74: Dinamika dan Peran GMKI dalam Demokrasi Pancasila

Hal ini tidaklah mudah, mengingat kompleksitas dari informasi yang ada dan kepentingan politik yang bermacam-macam.

Baca juga: Jawa Timur, Wilayah Pertarungan Sengit Pasangan Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024

Pertanyaannya, bagaimana kita dapat menjadi pemilih yang bijak dan berintegritas?

Pertama, kita perlu memiliki pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai dasar yang mendasari kehidupan bernegara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Pancasila bukanlah sekadar semboyan atau slogan, tetapi merupakan landasan filosofis yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Nilai-nilai dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, demokrasi, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta ketuhanan yang maha esa, harus menjadi pedoman dalam setiap tindakan politik dan pengambilan kebijakan.

Kedua, kita perlu melatih diri untuk menjadi pemilih yang kritis dan analitis. Hal ini melibatkan kemampuan untuk menyaring informasi yang diterima, mengidentifikasi kepentingan di balik informasi tersebut, dan mengevaluasi implikasi dari setiap kebijakan yang diusulkan. 

Kemampuan untuk berpikir kritis dan analitis dapat membantu kita untuk tidak mudah terpengaruh oleh retorika politik yang manipulatif dan untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas dalam memilih pemimpin dan mendorong perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan.

Ketiga, kita harus mampu membedakan antara janji-janji politik yang realistis dan bertanggung jawab dengan janji-janji yang hanya berupa tawar-menawar politik tanpa dasar yang kuat. 

Terlalu sering, kita melihat para politisi membuat janji-janji yang besar tanpa memberikan rincian atau strategi yang jelas tentang bagaimana janji tersebut akan diwujudkan. 

Sebagai pemilih yang cerdas, kita harus meminta klarifikasi yang lebih konkret dan mempertimbangkan sejarah dan integritas calon pemimpin tersebut sebelum membuat keputusan.

Keempat, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita harus memperjuangkan kepentingan negara dan masyarakat, bukan hanya kepentingan pribadi atau golongan tertentu. 

Politik seharusnya bukanlah ajang untuk memperjuangkan kekuasaan semata, tetapi merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan meningkatkan kualitas hidup semua warga negara. 

Oleh karena itu, kita harus mampu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan memilih pemimpin yang memiliki visi dan komitmen untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi semua.

Kelima, kita harus mengutamakan integritas dan moralitas dalam setiap tindakan politik dan pengambilan kebijakan. 

Integritas merupakan pondasi utama dari kepercayaan publik, dan tanpa kepercayaan publik, sebuah pemerintahan tidak akan mampu bertahan dalam jangka panjang. 

Oleh karena itu, kita harus menuntut integritas dan akuntabilitas dari para pemimpin kita, dan tidak segan-segan untuk memberikan sanksi politik kepada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran etika dan moral.

Terakhir, sebagai warga negara yang sadar akan tanggung jawab kita terhadap negara dan bangsa, kita harus siap untuk berperan aktif dalam proses demokrasi. Ini termasuk partisipasi dalam pemilihan umum, memberikan masukan dan kritik yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial dan politik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Jaga suaramu, jaga integritasmu, dan jaga negaramu!