Mohon tunggu...
Irwan Sabaloku
Irwan Sabaloku Mohon Tunggu... Editor - Penulis

"Menulis hari ini, untuk mereka yang datang esok hari"

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Bye Bye DKI, Hi Hi IKN! Arah Baru Pembangunan atau Peralihan Kekuasaan?

19 Desember 2023   08:29 Diperbarui: 19 Desember 2023   08:35 155
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dengan perencanaan yang cermat, pemerintah dapat mengintegrasikan pembangunan ibu kota baru dengan praktik pertanian yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.

Hal ini dapat menciptakan peluang baru bagi petani dan peternak setempat, serta mendukung program pemerintah untuk mencapai swasembada pangan.

Tantangan Lingkungan dan Sosial

Namun, sementara ada potensi dampak positif, pemindahan ibu kota juga menyimpan sejumlah tantangan yang perlu diatasi dengan hati-hati.

Salah satu isu terbesar adalah dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat perubahan tata guna lahan dan pembangunan infrastruktur.

Hutan-hutan yang ada di Kalimantan Timur harus dilindungi, dan langkah-langkah harus diambil untuk mencegah kerusakan lingkungan yang tidak terkendali.

Selain itu, pemindahan ibu kota dapat menciptakan tekanan sosial baru di IKN. Pertumbuhan populasi yang cepat dapat mengakibatkan masalah seperti kekurangan perumahan, kenaikan harga properti, dan peningkatan permintaan akan layanan publik.

Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan yang matang dalam pengelolaan pertumbuhan populasi agar tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dinamika Politik dan Pergeseran Kekuasaan

Satu aspek yang seringkali diabaikan dalam diskusi mengenai pemindahan ibu kota adalah dinamika politik dan potensi pergeseran kekuasaan.

Jakarta, selama ini menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya Indonesia, akan kehilangan peran utamanya. Ini dapat membawa perubahan dalam distribusi kekuasaan politik dan ekonomi di Indonesia.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun