ASN diharapkan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku tanpa ada tekanan atau intervensi politik.
Di satu sisi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa netralitas ASN sering kali diuji oleh berbagai tekanan, baik dari internal maupun eksternal.
Faktor-faktor seperti loyalitas politik, tekanan atasan, dan lingkungan politik lokal dapat mempengaruhi netralitas ASN.
Maka dari itu, penting untuk memahami bahwa netralitas ASN bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan sebuah dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.
"Salah satu aspek yang perlu dicermati adalah keterlibatan ASN dalam kampanye politik."
Sebagai penegak aturan dan penyelenggara pemerintahan, ASN seharusnya menjauhi kepentingan politik praktis.
Tetapi, banyak kasus di berbagai daerah menunjukkan bahwa ASN turut serta dalam kegiatan kampanye, mulai dari mendukung calon hingga terlibat secara langsung untuk strategi politik.
Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya netralitas ASN sebagai pilar utama dalam proses demokratisasi.
Itulah sebabnya, mengapa netralitas ASN di tekankan, agar pemilu berlangsung sesuai asas Jurdil, menjadi harapan bersama.
Model netralitas ASN yang baik biasanya didukung oleh regulasi yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif.
Negara-negara yang berhasil mempertahankan netralitas ASN cenderung memiliki aturan yang tegas terkait larangan keterlibatan ASN dalam kegiatan politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung.
